SIARAN.CO.ID, PEKANBARU– Forum Bahtsul Masail para kiai se-Jawa Barat dan DKI Jakarta mendesak Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) segera menggelar muktamar luar biasa guna menyelesaikan berbagai persoalan internal yang dinilai kian serius. Muktamar dipandang sebagai langkah strategis untuk memulihkan nama baik dan marwah organisasi keagamaan terbesar di Indonesia tersebut.

Forum Bahtsul Masail ini digelar di Pondok Pesantren Kempek, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dan dihadiri sejumlah kiai, di antaranya Muhammad Shofy, Ahmad Ashif Shofiyullah, Nanang Umar Faruq, Ghufron, Abdul Muiz Syaerozi, Jamaluddin Muhammad, Ahmad Baiquni, Mukti Ali, Muchlis, Asnawi Ridwan, Roland Gunawan, Muhammad Sirojuddin, Khozinatul Asror, serta kiai lainnya.

Pengasuh Pondok Pesantren Kempek, Kiai Muhammad Shofi bin Mustofa Aqiel, menyampaikan bahwa para kiai sepakat mendorong percepatan muktamar sebagai solusi atas konflik internal yang dinilai telah mencederai khittah dan wibawa NU.

“Para kiai menyuarakan percepatan muktamar dengan tujuan agar NU terbebas dari berbagai persoalan yang merusak citra organisasi, termasuk tudingan keterkaitan dengan jaringan tertentu serta bayang-bayang kasus korupsi yang menyeret oknum petinggi PBNU dan tengah ditangani KPK. Langkah ini ditempuh agar nama baik NU dapat segera dipulihkan,” ujar Shofi dikutip dari jawapos.com Rabu (21/1).

Menurut Shofi, dalam kaidah fikih telah ditegaskan bahwa mencegah kerusakan harus lebih diprioritaskan dibanding meraih kemaslahatan. Dalam konteks ini, muktamar dipandang sebagai jalan tengah untuk meredam konflik panas yang berkembang di tubuh PBNU belakangan ini.

Ia juga menyoroti kondisi kepemimpinan PBNU yang dinilai tidak berjalan optimal pasca pemberhentian Yahya Cholil Staquf sebagai ketua umum oleh Rais Aam dan Syuriah PBNU. Situasi tersebut, kata dia, memicu dualisme kepemimpinan antara unsur syuriyah dan tanfidziyah, yang masing-masing mengklaim legitimasi berdasarkan AD/ART.

“Saat ini muncul klaim adanya dua ketua umum, yakni KH Zulfa Musthofa sebagai pejabat ketua umum PBNU menggantikan Gus Yahya, serta Gus Yahya sendiri yang masih mengklaim sebagai ketua umum. Jika kondisi ini dibiarkan, tentu tidak sehat bagi keberlangsungan organisasi,” tegasnya.

Selain itu, forum juga mencatat dampak lanjutan berupa terjadinya polarisasi dan perpecahan di tengah warga NU, yang terlihat jelas di ruang publik dan media sosial. Kepengurusan PBNU saat ini bahkan dinilai telah kehilangan legitimasi.

“Secara de jure, Gus Yahya disebut telah diberhentikan secara tidak terhormat oleh Rais Aam dan Syuriah PBNU. Ini memperkuat urgensi pembenahan organisasi,” lanjut Shofi.

Forum Bahtsul Masail menegaskan perlunya pembenahan menyeluruh terhadap struktur dan arah organisasi NU. Kepemimpinan PBNU, menurut para kiai, harus dikembalikan pada tujuan utama NU sebagai jam’iyah diniyah ijtima’iyah yang menjunjung tinggi nilai keulamaan, keumatan, dan kebangsaan.

“Intinya, PBNU perlu di-reset secara menyeluruh, diisi oleh figur-figur yang memiliki kredibilitas, kapabilitas, integritas, moralitas, serta kapasitas keulamaan, agar NU kembali pada khittah dan marwahnya,” pungkas Shofi.(srn3)