SIARAN.CO.ID, PEKANBARU– Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 di Kota Pekanbaru, kini bukan cuma jadi sorotan aparat penegak hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah turun tangan lewat Surat Edaran No 7 Tahun 2026. Isinya tegas, cegah korupsi, stop titipan siswa, jual beli kursi, pungli, dan manipulasi data.

Tapi di lapangan, keluhan wali murid justru makin deras. Banyak orang tua mengaku pusing. Anak mau masuk sekolah negeri, tapi jalannya terasa buntu.

Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Tengku Azwendi Fajri SE MM membenarkan hal itu. Politisi senior Partai Demokrat ini mengaku setiap musim SPMB, aduan dari masyarakat dan orang tua murid selalu sampai kepada nya.

“Yang dikeluhkan masyarakat, ada kebijakan-kebijakan tertentu yang berlaku,” ujar Azwendi, Senin (8/6/2026).

Keluhan paling dasar menurut Azwendi bukan cuma soal pungli. Tapi soal jarak. Banyak orang tua harus gigit jari karena domisili rumah jauh dari sekolah negeri favorit. Akibatnya, anak terpaksa dialihkan ke sekolah lain yang lebih jauh lagi atau tidak sesuai harapan.

Belum lagi kualitas sekolah yang timpang. Fasilitas dan sarana pendukung antara satu sekolah negeri dengan sekolah lainnya masih jauh berbeda. Kondisi inilah yang bikin wali murid mati-matian berusaha menitipkan anaknya ke sekolah terbaik. Padahal daya tampungnya terbatas, persaingannya ketat.

“Ini lah yang menjadi alasan orangtua, untuk mencarikan anaknya di sekolah negeri terbaik. Sementara daya tampungnya terbatas,” sebutnya.

Melihat carut-marut itu, KPK lewat SE No 7/2026 mengingatkan semua pihak. Proses SPMB harus objektif, transparan, adil, dan akuntabel. Tidak boleh ada lagi titipan, jual beli kursi, pungli oleh ASN, apalagi manipulasi data zonasi.

Oleh karena itu, Azwendi mengapresiasi langkah KPK. Ia berharap surat edaran itu jadi pegangan kepala sekolah dan panitia SPMB tahun ini.

“Kita berharap arahan dari KPK bisa ditaati dengan baik. Kalau sebelumnya masih semrawut, ke depan harus lebih baik lagi,” pintanya tegas.

Anak Tak Lolos Negeri, Masuk Swasta Tak Kuat Biaya

Dari keluhan wali murid juga, pukulan paling berat dirasakan saat anaknya gagal masuk sekolah negeri, sementara kondisi ekonomi tak sanggup bayar sekolah swasta. Ditegaskan Azwendi, hak pendidikan, kata Azwendi, harusnya tak terhalang dompet atau sistem yang tidak berpihak ke rakyat kecil.

“Kondisi seperti ini harus menjadi perhatian kita bersama,” ujarnya.

Ia juga mewanti-wanti oknum yang masih bermain di balik layar SPMB. Imbauan keras disampaikannya, hentikan praktik pungutan tidak prosedural.

“Kami mengimbau kepada oknum-oknum yang selama ini melakukan pungutan tidak prosedural agar tidak melakukannya lagi,” tutur Azwendi.(srn1)