SIARAN.CO.ID, PEKANBARU- Pemprov Riau menyerahkan data 393 ribu wajib pajak (WP) penunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 2025 kepada Pemko Pekanbaru. Nilainya mencapai Rp159 miliar. Penyerahan dilakukan Plt Gubernur Riau SF Hariyanto kepada Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho di Perkantoran Wali Kota, Tenayan Raya, Senin (8/6/2026).

Langkah ini disebut kolaborasi antarpemerintah daerah untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemko Pekanbaru kini fokus mengejar tunggakan lewat sosialisasi jemput bola.

Agar warga tak repot ke Samsat, Pemko Pekanbaru mengaktifkan strategi door-to-door. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Pekanbaru akan diturunkan langsung ke rumah-rumah warga.

"Kami melihat masyarakat hanya malas, bukan tidak ada uang untuk membayar pajak. Maka kami berdayakan kader PKK untuk datang ke rumah warga, sehingga mereka bisa membayar pajak tanpa harus repot ke kantor Samsat," ujar Wali Kota Agung Nugroho.

Alur sederhananya, Pendataan, Kader PKK mendata jumlah kendaraan dan mengecek status pembayaran PKB di setiap rumah. Lalu, imbauan, Kader memberi edukasi pentingnya taat pajak untuk pembangunan daerah. Dan, pembayaran, warga yang mau bayar bisa langsung dipandu. Petugas Samsat keliling atau loket pembayaran disiapkan agar prosesnya cepat tanpa antre panjang.

Diinformasikan, untuk hal ini target Pemko tinggi, 60 persen dari total tunggakan Rp159 miliar bisa dicairkan hingga akhir 2026. "Kalau setengahnya saja bisa dikejar, lumayan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Pekanbaru," kata Plt Gubernur SF Hariyanto.

Sebelum turun lapangan, Bapenda Kota Pekanbaru melalui UPT Pendapatan sudah menggelar pembekalan intensif kepada kader, dan sebanyak 389 kader PKK dari 5 kecamatan dinyatakan siap.

"Kader PKK diminta mendata dan mengimbau masyarakat membayar pajak kendaraan. Mereka juga mendata kendaraan serta status pajak yang sudah atau belum dibayar," jelas Kepala UPT Pendapatan Bapenda Pekanbaru Fitri Wulandari SE.

Untuk penyebaran kader 34 orang di Pekanbaru Kota, 35 orang di Lima Puluh, 34 orang di Sail, 155 orang di Tenayan Raya, dan 51 orang di Kulim. Lima kecamatan ini dipilih karena kepadatan objek pajaknya tinggi.

Untuk diketahui, program ini digagas Ketua TP-PKK Kota Pekanbaru Sulastri Agung. Tujuannya jelas, edukasi pajak lebih humanis, langsung menyentuh warga, dan memudahkan proses pembayaran.(srn2)