SIARAN.CO.ID, PEKANBARU– Komitmen Pemerintah Pusat dalam menjaga kawasan pesisir terus diperkuat. Salah satu langkah strategis yang disiapkan adalah pembangunan proyek pemecah ombak (breakwater) di sejumlah wilayah pesisir Provinsi Riau guna mengurangi dampak abrasi yang selama ini mengancam permukiman, lahan produktif, hingga ekosistem mangrove.

Penampakan abrasi di Rangsang Pesisir, Kepulauan Meranti. (FOTO: dokumen) 

Langkah tersebut sejalan dengan kebijakan nasional dalam memperkuat perlindungan kawasan pesisir melalui pembangunan infrastruktur pengaman pantai dan rehabilitasi mangrove sebagai benteng alami menghadapi abrasi, banjir rob, serta dampak perubahan iklim. Pemerintah juga terus mendorong pengelolaan ekosistem mangrove secara terpadu agar perlindungan wilayah pesisir berlangsung berkelanjutan.

Di Provinsi Riau, ancaman abrasi telah berlangsung selama bertahun-tahun. Pengikisan garis pantai tidak hanya mengurangi luas daratan, tetapi juga mengancam kehidupan masyarakat pesisir yang menggantungkan mata pencaharian pada sektor perikanan, perkebunan, dan hasil sumber daya laut.

Kepada siaran.co.id, Jum'at (7/8/2026) Sahabat Lingkungan Hidup Provinsi Riau, Akhyar Chomel, menyambut baik dukungan Pemerintah Pusat yang menyiapkan anggaran pembangunan pemecah ombak tersebut.

Menurutnya, langkah ini menjadi bukti kehadiran negara dalam menjawab persoalan lingkungan yang dihadapi masyarakat pesisir.

"Pembangunan breakwater sangat dibutuhkan di sejumlah kawasan pesisir Riau yang mengalami abrasi cukup parah. Ini menjadi langkah nyata Pemerintah Pusat dalam melindungi masyarakat sekaligus menyelamatkan ekosistem pesisir, tentu kita do'akan segera terealisasi," ujar Akhyar.

Ia menilai pembangunan infrastruktur pengaman pantai harus berjalan beriringan dengan rehabilitasi hutan mangrove. Kombinasi kedua upaya tersebut dinilai mampu meredam energi gelombang laut, memperlambat laju abrasi, sekaligus memulihkan fungsi ekologis kawasan pesisir.

"Jangan hanya membangun pemecah ombak. Penanaman kembali mangrove juga harus menjadi prioritas agar perlindungan pesisir berlangsung dalam jangka panjang. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan pegiat lingkungan menjadi kunci keberhasilannya," katanya.

Menurut Akhyar, keberpihakan Pemerintah Pusat terhadap perlindungan kawasan pesisir patut diapresiasi karena manfaatnya tidak hanya dirasakan saat ini, tetapi juga menjadi investasi bagi generasi mendatang.

Kawasan pesisir yang terlindungi akan menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat, mempertahankan habitat biota laut, serta memperkuat ketahanan wilayah terhadap dampak perubahan iklim.

Sejalan dengan itu, Pemerintah juga tengah mempercepat program perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove di berbagai daerah, termasuk Riau, sebagai bagian dari strategi nasional memperkuat ketahanan pesisir. Program rehabilitasi mangrove berbasis masyarakat bahkan telah menjadi salah satu prioritas untuk mengurangi abrasi sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga pesisir.

Dengan dukungan anggaran Pemerintah Pusat untuk pembangunan pemecah ombak serta penguatan program rehabilitasi mangrove, diharapkan pesisir Riau semakin terlindungi dari ancaman abrasi, ekosistem pantai tetap lestari, dan masyarakat memperoleh manfaat ekonomi maupun lingkungan secara berkelanjutan.(srn4)