SIARAN.CO.ID, PEKANBARU- Struktur anggaran Dinas Pertanian dan Perikanan (Distankan) Kota Pekanbaru dalam Rancangan KUA-PPAS 2027 menuai kritik. Dari total pagu Rp22,42 miliar, porsi terbesar justru terserap untuk belanja operasional sekretariat.

Anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru dari Fraksi Partai Gerindra, Datuk Seri Rizky Bagus Oka, menyoroti hal itu dalam rapat pembahasan bersama Distankan, Senin (24/8/2026).

Berdasarkan data yang disampaikan Distan saat rapat, lebih dari 62 persen anggaran atau sekitar Rp13,97 miliar dialokasikan untuk pos SPPD, BBM, listrik, dan pemeliharaan kantor.

Sementara empat bidang teknis yang langsung bersentuhan dengan petani, peternak, dan nelayan hanya kebagian Rp8,44 miliar.

Rizky menegaskan, Distankan sebagai dinas teknis produksi tidak boleh membiarkan anggaran daerah habis untuk urusan penunjang aparatur dan dokumen administratif.

"Belanja operasional sekretariat yang membengkak tersebut harus segera dirasionalisasi dan dialihkan menjadi belanja modal langsung yang dirasakan oleh masyarakat," kata Rizky yang juga bergelar Datuk Seri LAM Kota Pekanbaru.

Ia merinci sejumlah kebutuhan mendesak yang harus diprioritaskan. Mulai dari pengadaan alat mesin pertanian (alsintan), pupuk, bibit komoditas pengendali inflasi, benih ikan untuk pembudidaya lokal, bibit ternak, hingga intervensi pangan protein hewani untuk menekan angka stunting di Pekanbaru.

Selain pergeseran anggaran, Rizky juga memastikan program mobil veteriner keliling masuk dalam prioritas 2027.

Layanan kesehatan hewan sistem jemput bola ini ditargetkan mempercepat penanganan penyakit hewan menular, vaksinasi rabies, dan pemeriksaan kesehatan ternak di seluruh kecamatan.

"Komisi II DPRD akan mengawal ketat pergeseran alokasi anggaran ini agar APBD 2027 berfungsi maksimal sebagai instrumen penggerak produktivitas dan kesejahteraan petani, peternak, serta nelayan di Pekanbaru," tegasnya.(srn1)