SIARAN.CO.ID, PEKANBARU– Plt Gubernur Riau SF Hariyanto mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah, TNI/Polri, hingga dunia usaha untuk memperkuat kerja sama menjaga Riau dari ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Menurutnya, kolaborasi menjadi kunci agar setiap titik panas (hot spot) dapat ditangani sejak dini sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar.

"Mari kita bekerja sama dan saling menguatkan untuk menjaga Riau dari kebakaran hutan dan lahan, serta melindungi keselamatan dan kesehatan seluruh masyarakat," kata SF Hariyanto usai acara di Polda Riau.

Ajakan itu disampaikan mengatasnamakan Pemerintah Provinsi Riau bersama TNI, Polri, pelaku usaha, dan elemen masyarakat yang duduk bersama dalam Rapat Koordinasi yang berlangsung di Mapolda Riau, Kamis (27/8/2026)

Seiring upaya Pemerintah Provinsi Riau memperkuat sinergi dengan dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan Karhutla, terutama di kawasan konsesi perusahaan yang dinilai memiliki peran strategis dalam respons awal.

SF Hariyanto menegaskan perusahaan harus memastikan langkah pencegahan berjalan optimal karena lebih memahami kondisi wilayah kerjanya, mulai dari akses sumber air, personel, hingga peralatan yang tersedia.

"Arah kolaborasi yang ingin kita bangun sangat sederhana. Di wilayah konsesi, perusahaan wajib memastikan langkah pencegahan dan respons awal berjalan optimal. Setiap hot spot harus ditangani sebelum menjadi titik api besar," ujarnya.

Menurutnya, kemampuan perusahaan mengenali karakteristik wilayah konsesi harus menjadi bagian dari sistem penanganan Karhutla. Respons cepat terhadap setiap indikasi kebakaran dinilai penting untuk mencegah api meluas ke kawasan lain.

Selain bertanggung jawab di wilayah konsesi, perusahaan yang berada di sekitar daerah rawan juga diharapkannya menjadi mitra terdekat Satuan Tugas (Satgas) Karhutla. 

Dukungan tersebut, kata SF Hariyanto, dapat mempercepat mobilisasi sumber daya ketika titik panas terdeteksi.

"Perusahaan menjadi mitra terdekat yang siap membantu Satgas. Ini bukan untuk mengambil alih tanggung jawab, tetapi tindakan bersama agar api tidak meluas ke lahan masyarakat maupun kawasan lain," katanya.

Ia menegaskan kolaborasi tidak menghapus tanggung jawab masing-masing pihak. Pemerintah tetap menjalankan fungsi pengawasan dan koordinasi, sementara perusahaan wajib menjaga kesiapsiagaan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.

Pemprov Riau juga akan mengevaluasi tingkat kepatuhan perusahaan dalam pencegahan Karhutla. Perusahaan yang aktif melakukan pencegahan dan membantu penanganan akan mendapat apresiasi, sedangkan yang masih memiliki kekurangan diminta segera melakukan perbaikan.

"Kami akan bersikap adil. Perusahaan yang patuh, siap, dan aktif membantu penanganan Karhutla patut diberikan apresiasi. Namun, yang masih memiliki kekurangan harus segera melakukan perbaikan," tegasnya.

Di sisi lain, SF Hariyanto memastikan penegakan hukum tetap menjadi bagian penting dalam penanganan Karhutla. Perusahaan maupun pihak lain yang terbukti melakukan pelanggaran, terlebih jika terdapat unsur kesengajaan, akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

"Terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran atau unsur kesengajaan, penanganan hukum akan dilaksanakan tegas sesuai aturan yang berlaku," pungkasnya. (srn3)