SIARAN.CO.ID, JAKARTA- Calon Kapolri Komjen Pol Suyudi Ario Seto memaparkan gagasan 'Polisi Bersama Masyarakat' sebagai doktrin kepemimpinan dan arah transformasi Polri. Hal itu disampaikan saat fit and proper test di Komisi III DPR.

Uji kelayakan dan kepatutan itu digelar di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026). Suyudi memaparkan arah transformasi Polri jika diberi amanah menjadi Kapolri.

"Apabila memperoleh amanah, saya ingin melanjutkan pembenahan dengan keberanian melihat kekurangan institusi secara jernih, sekaligus menjaga dan memperluas capaian yang telah dibangun para pendahulu," kata Suyudi.

Suyudi menjelaskan, tema 'Polisi Bersama Masyarakat' akan menjadi pijakan transformasi. Masyarakat ditempatkan sebagai pusat orientasi tugas kepolisian.

"Tema yang saya usung adalah Polisi Bersama Masyarakat sebagai doktrin kepemimpinan dan arah transformasi yang menempatkan masyarakat sebagai pusat orientasi tugas kepolisian," ujarnya.

Paparan Suyudi disusun dalam lima rangkaian. Mulai dari situasi nasional, lingkungan strategis, capaian dan suara masyarakat, arah transformasi Polri, hingga program 100 hari pertama dan keberlanjutan sampai 2029.

"Paparan ini saya susun dalam lima rangkaian, situasi nasional, lingkungan strategis, capaian dan suara masyarakat, arah transformasi Polri, serta program 100 hari pertama dan keberlanjutan hingga 2029," ucapnya.

*Kaitkan dengan Indonesia Emas 2045*

Suyudi yang kini menjabat Kepala BNN itu mengaitkan transformasi Polri dengan visi Indonesia Emas 2045. Menurutnya, pembangunan nasional butuh dukungan kepastian hukum, stabilitas, hingga ketahanan sosial budaya.

"Indonesia Emas 2045 membutuhkan transformasi sosial, ekonomi, tata kelola supremasi hukum, stabilitas, ketahanan sosial budaya dan ekologi, serta pembangunan kewilayahan yang adil," tuturnya.

Dia menyebut Asta Cita menempatkan reformasi hukum, pemberantasan korupsi dan narkoba, serta penguatan keamanan nasional sebagai agenda yang berkaitan erat dengan tugas Polri.

"Asta Cita menempatkan reformasi politik hukum dan birokrasi, pemberantasan korupsi dan narkoba, penguatan keamanan nasional, serta pembangunan sumber daya manusia sebagai agenda yang sangat berkaitan dengan tugas Polri," katanya.

Suyudi menegaskan, Polri tidak akan mengambil alih fungsi kementerian atau lembaga lain.

"Polri tidak mengambil alih fungsi kementerian atau lembaga lain. Peran Polri adalah menjaga ruang aman bagi pembangunan, memberikan kepastian hukum, melindungi masyarakat, mencegah gangguan, dan menindak tindak pidana sesuai kewenangan," pungkasnya.(srn4)