SIARAN.CO.ID, PEKANBARU- Kebijakan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru yang memperpanjang libur sekolah dan menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) hingga Sabtu (10/10/2026) akibat kabut asap Karhutla di Sumatera, mendapat sorotan dari DPRD Kota Pekanbaru.

Berita terkait;

https://siaran.co.id/news/detail/1360/kualitas-udara-tak-kunjung-membaik-disdik-pekanbaru-perpanjang-pjj-hingga-tiga-hari-kedepan

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Tekad Indra Pradana Abidin ST MEng, menilai perpanjangan libur ini menunjukkan dampak serius Karhutla terhadap dunia pendidikan dan aktivitas masyarakat. Ia mendesak adanya kepastian hukum terhadap para pelaku pembakaran lahan.

Menanggapi kondisi anak-anak yang menjadi korban libur sekolah sementara pelaku terkesan aman-aman saja, Politisi PDIP ini mengatakan momentum pergantian Kapolri harus menjadi titik balik penegakan hukum.

"Tentunya dengan Kapolri baru kita berharap para pelaku pembakaran lahan khususnya di Pulau Sumatera dapat ditindak tegas, karena sudah sangat mengganggu kehidupan masyarakat," ujar Tekad, Rabu (7/10/2026).

Ia juga menyoroti praktik penegakan hukum selama ini yang dinilai hanya menyentuh level bawah. Sementara aktor intelektual dan korporasi besar tidak tersentuh, padahal dampaknya sudah mendunia.

"Tentunya korporasi yang lahannya terbakar harus bertanggung jawab dan diusut tuntas apakah ada aktor intelektual pembakaran tersebut," tegasnya.

Terkait pelaksanaan PJJ yang membutuhkan pengawasan orang tua, Tekad berharap ada sinergi antara orang tua, Disdik dan sekolah.

"Di tengah kesibukan, orang tua mesti meluangkan waktu agar proses PJJ berjalan dengan efektif dan Disdik serta sekolah mesti mempersiapkan proses PJJ yang optimal seperti belajar tatap muka di sekolah," pungkasnya.

Seperti diketahui, PJJ ini merupakan lanjutan dari libur Senin-Selasa, dan diperpanjang hingga Kamis-Sabtu 8-10 Oktober 2026 karena kualitas udara di Pekanbaru masih dalam kategori Sangat Tidak Sehat berdasarkan pemantauan ISPU.(srn1)