SIARAN.CO.ID, PEKANBARU- Kondisi kabut asap di Kota Pekanbaru terus memburuk sejak Januari hingga Oktober 2026. Negara dinilai belum mampu menyelesaikan bencana tahunan ini, hingga mengganggu aktifitas masyarakat.

Data cuaca hari ini, Kamis (15/10/2026), Pekanbaru tercatat Smoke dengan Air Quality Index (AQI) 245 kategori Sangat Tidak Sehat (Very Unhealthy), polutan utama PM2.5. Mata perih, tenggorokan sakit, dan jarak pandang terbatas menjadi keluhan harian warga, meski tetap beraktivitas dengan menggunakan masker, namun ada juga tanpa masker.

Dampak paling nyata dirasakan dunia pendidikan. Pemerintah Kota Pekanbaru berulang mengeluarkan Surat Edaran yang terbaru dari Dinas Pendidikan tentang Penyesuaian Kegiatan Pembelajaran. Seluruh PAUD/TK, SD, SMP negeri dan swasta wajib melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) pada 14-15 Oktober 2026.

Kebijakan ini mengacu pada Surat Edaran Mendikdasmen No. 20 Tahun 2026 untuk daerah terdampak karhutla. Plt Kadisdik Abdul Jamal menegaskan PJJ diambil demi kesehatan dan keselamatan peserta didik.

Untuk diketahui SE ini bukan yang pertama. Sebelumnya pada 6-7 Oktober, Pemko juga sudah menerapkan PJJ karena ISPU di atas 200.

Buruknya kualitas udara tidak lepas dari masifnya kebakaran hutan dan lahan. Data BPBD Riau per 14 Oktober 2026 mencatat luas karhutla di Riau sepanjang 2026 mencapai lebih kurang 20.691,20 hektare.

Secara nasional, situasinya lebih mengerikan. Kementerian Kehutanan mencatat Januari-Juni 2026 saja sudah 107.465 hektare terbakar, naik 110 persen dibanding 2023, dan per 18 Agustus sudah tembus 202 ribu hektare di seluruh Indonesia.

Di tengah kebuntuan itu, keprihatinan datang dari Tanah Suci. Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Pekanbaru, H Firmansyah Lc MH, yang saat ini berada di Mekah, memanjatkan doa khusus untuk keselamatan warga Pekanbaru, Riau, dan Sumatera dari musibah kabut asap.

"Semoga musibah kabut asap yang menimpa masyarakat Kota Pekanbaru khususnya, dan kota-kota lain bisa segera berakhir. Amin. Ini sudah mengganggu hajat hidup orang banyak, anak-anak tidak bisa sekolah, lansia rentan ISPA," ujar Firmansyah dalam pesannya dari Mekah.

Ia juga menyoroti akar masalah yang tak pernah tuntas.

Desak Korporasi Bertobat dan APH Bertindak Tegas Tak Tebang Pilih

Selain itu, Firmansyah juga mendesak pelaku pembakar, yang diduga kuat dilakukan korporasi perkebunan, untuk bertanggung jawab dan bertobat. Desakan ini sejalan dengan temuan penegakan hukum.

Hingga 13 Oktober 2026, Polri telah menetapkan 223 orang dan 9 korporasi sebagai tersangka karhutla. Dari jumlah itu, Polda Riau paling banyak dengan 65 tersangka perorangan. Luas lahan yang dibakar korporasi mencapai 25.600,26 hektare.

Data Kementerian Lingkungan Hidup menyebutkan ada 85 ribu hektare konsesi perusahaan yang terbakar dan 335 perusahaan terindikasi memiliki titik api di konsesinya.

"Jangan hanya rakyat kecil (pekerja) yang jadi tersangka. Aparat penegak hukum harus menjalankan fungsinya secara adil dan tegas dalam bencana tahunan ini. Jika ada korporasi yang sengaja membakar, harus dihukum seberat-beratnya agar ada efek jera," tegas Firmansyah.

Ia meminta negara tidak lagi normatif. Penanganan tidak bisa hanya water bombing dan bagi masker tiap tahun. Negara harus hadir dengan pencegahan total, penegakan hukum tanpa tebang pilih, dan pemulihan gambut yang serius.

Karena, masih menurut Anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru ini, taruhannya bukan sekadar sekolah libur, tapi generasi yang setiap tahun menghirup racun. ISPA pada anak dan lansia meningkat, ekonomi bisa lumpuh, dan Pekanbaru terus dicap sebagai kota asap.

Dia juga minta bencana ini harus menjadi atensi Presiden dan menjadi yang terakhir.(srn1)