SIARAN.CO.ID, JAKARTA– Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, melontarkan usulan tegas dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, Kalimantan, dan daerah lainnya. 

Ia mengusulkan pemerintah melarang total lahan bekas terbakar dimanfaatkan untuk perkebunan, termasuk kelapa sawit.

Usulan itu disampaikan Hasto di sela acara 'Merah Muda Fest: Menyongsong 100 Tahun Sumpah Pemuda' di Museum Sumpah Pemuda, Jakarta Pusat, Minggu (25/10/2026).

Menurut Hasto, usulan tersebut berkaca dari best practices yang pernah diterapkan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, yakni melalui politik tata ruang dan moratorium hutan.

"Yang pertama, itu adalah politik tata ruang, termasuk moratorium hutan harus diberlakukan. Tidak boleh hutan-hutan yang terbakar atau secara sengaja dibakar untuk membuka lahan-lahan perkebunan kemudian bisa dikonversikan untuk tanaman lain," ujar Hasto.

"Hutan-hutan yang terbakar atau oleh ulah pihak-pihak tertentu dipakai untuk pembukaan perkebunan, tidak boleh dikonversikan untuk perkebunan. Termasuk kelapa sawit," tegasnya.

Hasto menegaskan, lahan dan hutan yang terbakar wajib direboisasi, bukan dialihfungsikan. 

Ia juga mendesak penegakan hukum yang keras terhadap para pelaku pembakaran hutan.

"Yang kedua adalah supremasi hukum. Tanpa keadilan, tanpa ketegasan, tanpa suatu sanksi yang tegas bagi mereka yang telah merusak hutan-hutan kita, maka apa yang terjadi akan terus-menerus dilakukan. Dan ini sudah menyentuh marwah bangsa," katanya.

Singgung Kritik Negara Tetangga

Hasto juga menyoroti kritik dari negara tetangga yang terdampak kiriman asap Karhutla dari Indonesia yang sempat viral di media sosial. 

Ia meminta pemerintah melakukan introspeksi dan perubahan kebijakan secara menyeluruh.

"Kita menerima kritik dari negara-negara tetangga. Ini sebaiknya kita melakukan introspeksi, melakukan otokritik, dan melakukan perubahan-perubahan kebijakan agar ke depan tidak ada lagi kebakaran hutan seperti saat ini," jelasnya.

Ia pun menekankan pentingnya perbaikan mitigasi Karhutla jauh sebelum musim kemarau tiba.

"Proses mitigasi harus disempurnakan. Ke depan, setidak-tidaknya lima bulan sebelum musim kemarau, harus sudah dilakukan perencanaan yang komprehensif untuk mencegah kebakaran hutan yang telah menurunkan marwah kita sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat serta memiliki harga diri," tutup Hasto.(srn4)