SIARAN.CO.ID, PEKANBARU– Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Mohamad Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa menjaga lahan gambut agar tetap basah merupakan kunci utama dalam melindungi ekosistem. Sekaligus ini mampu mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Menurutnya, pengelolaan gambut harus bertumpu pada dua langkah penting, yakni mempertahankan ekosistem yang masih alami agar tidak rusak serta memulihkan kawasan yang telah terdegradasi dengan memastikan kondisi lahannya tetap basah.

Penegasan tersebut disampaikan Jumhur dalam perhelatan International Conference on Peatland Research and Innovation (ICOPRI) 2026 yang digelar di Kampus Universitas Riau, Sabtu (31/10/2026).

Persoalan ini menjadi perhatian penting, khususnya bagi Provinsi Riau yang memiliki kawasan gambut cukup luas dan kerap menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan akibat kondisi gambut yang mengering.

"Untuk hutan gambut ini, saya rasa yang masih bagus jangan dirusak, diusahakan tetap utuh. Sementara untuk yang sudah rusak, caranya adalah memastikan kondisinya selalu basah," ujar Jumhur.

Ia menambahkan, momentum musim penghujan saat ini harus dimanfaatkan secara optimal untuk melakukan pembasahan kembali atau rewetting kawasan gambut.

Caranya, dengan menjaga cadangan air dan menahan agar air tidak mengalir keluar secara berlebihan dari kawasan gambut. Dengan demikian, kelembapan lahan dapat terus dipertahankan.

"Mumpung musim hujan seperti ini, dipastikan rewetting agar tidak mengalir keluar dan tetap basah terus. Kunci pengelolaan gambut pada dasarnya tidak lepas dari hal itu," tegasnya.

Selain pembasahan kembali, upaya pelestarian juga harus memperhatikan identitas ekologis kawasan gambut serta keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Sementara itu, dari perspektif kebijakan berbasis riset, Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Nunung Nuryartono, menekankan pentingnya menyelaraskan tiga pilar utama pembangunan berkelanjutan (sustainable development), yakni manusia (people), bumi (planet), dan keuntungan ekonomi (profit).

Nunung mengingatkan agar orientasi pembangunan tidak lagi mengorbankan kelestarian lingkungan hanya demi mengejar keuntungan ekonomi.

"Sering kali kita melihat keuntungan dijadikan nomor satu, lalu mengabaikan planet. Atau kita mengutamakan kepentingan manusia, tetapi mengorbankan planet," jelas Nunung.

Ia menegaskan, tantangan utama ke depan adalah bagaimana mengintegrasikan ketiga pilar tersebut secara beriringan.

Melalui dukungan riset dan inovasi yang dipaparkan dalam forum ICOPRI 2026, diharapkan lahir solusi kebijakan yang mampu menyatukan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi tanpa merusak kelestarian bumi, khususnya ekosistem lahan gambut.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menyoroti bahwa pelestarian lingkungan di Bumi Lancang Kuning berkaitan erat dengan keberlanjutan lintas generasi dan ketahanan identitas kultural masyarakat Tanah Melayu.

Menurutnya, pembangunan daerah harus tetap berjalan, tetapi perlu diiringi dengan mitigasi risiko ekologis yang matang agar keberlanjutan lingkungan tetap terjaga untuk generasi mendatang.

"Kita tidak lupa untuk terus membangun, tetapi kita juga harus memitigasi risiko utama demi mengusahakan keterhubungan antargenerasi dan keberlanjutan di masa depan. Khusus di Tanah Melayu ini, hal tersebut adalah bagian dari pertahanan identitas kultural kita," ungkap Syahrial.

Syahrial juga mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan memperkuat sinergi serta kolaborasi tanpa memandang latar belakang maupun jabatan.

"Dalam posisi siapa pun kita hari ini, ada pesan ekologis yang harus kita pertahankan untuk keberlanjutannya, karena hari ini kita masih berdiri dan berjalan di atas tanah ini. Kita semua perlu mengambil bagian," tambahnya.

ICOPRI 2026 merupakan kelanjutan sekaligus pengembangan dari International Seminar on Peatland and Its Disaster yang sebelumnya sukses diselenggarakan oleh Center for Peatland and Disaster Studies (CPDS) Universitas Riau pada 2024 dan 2025.

Berbeda dari penyelenggaraan sebelumnya, untuk pertama kalinya kegiatan tahun ini dilaksanakan melalui skema panggilan makalah terbuka (open call for papers). Skema tersebut mengundang partisipasi aktif para peneliti, akademisi, praktisi, dan mahasiswa, baik dari Indonesia maupun mancanegara.

Melalui forum internasional ini, berbagai hasil penelitian dan inovasi diharapkan dapat memperkuat langkah konkret pelestarian serta pemulihan ekosistem gambut, sehingga pembangunan dapat terus berjalan tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan.(srn4)