
Massa yang tergabung dalam Riau Menggugat menggelar aksi unjuk rasa di depan gerbang Kantor Pertamina Hulu Rokan (PHR), Selasa (10/11/2026). Mereka menuntut 70 persen Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas dikembalikan ke Provinsi Riau. (FOTO: siaranCoID)
SIARAN.CO.ID, PEKANBARU- Ratusan massa yang mengatasnamakan Riau Menggugat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gerbang Kantor Pertamina Hulu Rokan (PHR), Selasa (10/11/2026).
Massa terdiri dari sejumlah organisasi masyarakat, paguyuban, serta masyarakat adat. Diantaranya Lembaga Laskar Melayu Bersatu (LLMB), Gerakan Masyarakat Adat Melayu Riau, Ikatan Keluarga Minang (IKM), SPSI, Ikatan Keluarga Aceh Riau, Ikatan Keluarga Batak Riau, Ikatan Keluarga Sumsel Riau, Ikatan Keluarga Jawa Riau, dan Pemuda Batak Bersatu.
Ketua Harian Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, Datuk Tarlaili, mengatakan aksi yang digelar tepat pada Hari Pahlawan ini hanya untuk meminta hak Riau dikembalikan.
"Kita minta 70 persen Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas (Migas) Riau dikembalikan ke Riau," ujar Datuk Tarlaili dalam orasinya.
Ia menyebut, bumi Riau pernah menghasilkan 1,2 juta barel minyak per hari. Namun masyarakat Riau tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan, Gubernur Riau saat itu Arifin Achmad pernah meminta 1 persen saja dari hasil itu, namun beliau ditodong senjata.
Karena itu, pihaknya meminta 70 persen dari DBH Migas tersebut dapat dikembalikan kepada Riau sebagai daerah penghasil.
"Hasil bumi kita dikeruk, tapi masyarakat Riau tidak mendapatkan manfaatnya. Masyarakat Riau menderita sementara pemerintah pusat berpesta," tegasnya.
Ia menyebut, saat ini Riau hanya diberikan Participating Interest (PI) sebesar 10 persen. Bahkan 10 persen itu pun pembayarannya dicicil oleh pemerintah pusat.
Sebab itu, jika tuntutan 70 persen DBH Migas tidak dikembalikan, massa menyerukan agar PHR keluar dari Riau.
"Kita minta 70 persen dikembalikan ke Riau, kalau tidak! Kita usir PHR dari Riau," pungkasnya.(srn3)