Bakar Gambut, Tanam Sawit Ilegal hingga Tambang Liar: Izin RAPP Seluas 338 Ribu Hektare Dicabut Negara

Jumat, 20 November 2026

Ilustrasi.

SIARAN.CO.ID, PEKANBARU- Kebakaran lahan gambut berulang, kebun sawit ilegal seluas 18.362,74 hektare, tambang tanpa izin 541,46 hektare, hingga perusakan kawasan lindung 211,54 hektare. Rangkaian pelanggaran berat itulah yang membuat negara mencabut izin raksasa pulp and paper PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Riau.

Pencabutan itu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026 tentang Penerapan Sanksi Administratif Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atas nama PT RAPP.

Perusahaan yang merupakan bagian dari grup Royal Golden Eagle (RGE) itu kehilangan hak kelola atas areal seluas 338.536 hektare.

Juru Bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), Barita Simanjuntak, menegaskan pencabutan izin dilakukan setelah tim melakukan temuan dan verifikasi di lapangan.

"Seluruh kegiatan di dalam areal izin dihentikan dan kawasan kembali dikuasai negara. Kewajiban pemulihan lingkungan serta tanggung jawab perusahaan secara hukum tetap berlaku dan wajib dilaksanakan," kata Barita dikutip dari riauaktual.com, Jumat (20/11/2026).

Temuan Satgas PKH tidak berhenti pada sawit dan tambang ilegal. Satgas juga menemukan persoalan serius pada perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo.

Kondisi tersebut dinilai mengancam habitat satwa dilindungi, khususnya gajah Sumatera yang populasinya terus terdesak akibat alih fungsi hutan.

"Temuan-temuan tersebut menjadi bagian dari dasar penerapan sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha pemanfaatan hutan," ujar Barita.

Ia menegaskan, dicabutnya izin bukan berarti RAPP bebas dari tanggung jawab. Perusahaan tetap wajib melakukan pemulihan lingkungan, menyelesaikan kewajiban terhadap sumber daya manusia (SDM), serta menanggung seluruh konsekuensi hukum yang timbul.

Pengawasan pelaksanaannya akan dilakukan secara ketat oleh Satgas PKH yang beranggotakan 12 kementerian dan lembaga.

"Ini dipastikan akan dimonitor oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan yang di dalamnya ada 12 kementerian dan lembaga selaku pemangku kepentingan, untuk memastikan keputusan dan rekomendasi Satgas dijalankan secara konsisten," tegasnya.

PKS GSL di Kuansing Juga Ditertibkan

Selain RAPP, Satgas PKH juga menertibkan PT Gemilang Sawit Lestari (GSL) di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau.

Pabrik kelapa sawit (PKS) nonkebun milik PT GSL itu terindikasi membeli dan mengolah tandan buah segar (TBS) sawit yang berasal dari perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.

Keberadaan pabrik tersebut diduga turut mendorong semakin masifnya perambahan hutan di sekitarnya untuk dijadikan kebun sawit ilegal.

Atas temuan itu, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan seluas 42 hektare milik GSL. Permohonan itu direkomendasikan ditolak dan arealnya dikembalikan dalam penguasaan negara melalui Satgas PKH.

Bakal Telusuri Sampai ke Pemilik Korporasi

Barita menegaskan penertiban tidak hanya menyasar aktivitas di lapangan. Satgas PKH akan menelusuri struktur korporasi hingga pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penguasaan kawasan hutan secara ilegal.

Penelusuran akan menyasar pihak yang diduga mengendalikan kegiatan subjek hukum di kawasan tersebut, baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung.

"Satgas Penertiban Kawasan Hutan akan menelusuri struktur-struktur, lapisan-lapisan korporasi yang terkait langsung maupun tidak langsung pada penguasaan ilegal kawasan hutan selama ini," ungkapnya.

Jika ditemukan dugaan perbuatan melawan hukum, persoalan itu akan ditindaklanjuti melalui proses hukum. Di dalam Satgas PKH juga terdapat unsur aparat penegak hukum yang bersinergi menjalankan fungsi penegakan hukum.

Dua langkah penertiban terhadap PT RAPP dan PT GSL ini, kata Barita, menjadi bagian dari komitmen pemerintah mengembalikan fungsi kawasan hutan serta menjaga kekayaan negara.

"Setiap pihak yang memanfaatkan kawasan hutan wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Satgas PKH akan terus melaksanakan penertiban secara tegas, terukur, komprehensif, berkeadilan dan berkelanjutan," tutupnya.(srn3)