siarancoid, Pekanbaru- Menindaklanjuti arahan Wali Kota Pekanbaru yang melarang pihak sekolah menggelar acara perpisahan dengan membebani siswa, SMPN 4 Pekanbaru dengan tegas memastikan tidak akan menggelarnya, baik di lingkungan sekolah, apalagi di luar sekolah.

Kebijakan ini diputuskan setelah pihak sekolah menggelar rapat bersama pengurus lengkap Komite SMPN 4, paguyuban (komite per kelas), wali murid, yang dihadiri juga Kepala SMPN 4 Pekanbaru Dr Rukiyah, dan beberapa majelis guru, Kamis (24/4/2025), di aula SMPN 4 Pekanbaru.

Keputusan ini disampaikan langsung oleh Ketua Komite SMPN 4 Pekanbaru Ir Nofrizal MM, menegaskan semua sudah sepakat.

"Jadi, keputusannya kami pastikan tidak melaksanakannya," kata Nofrizal kepada wartawan.

Ditegaskan Nofrizal yang juga merupakan Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Fraksi PAN, tidak ada kegiatan perpisahan ini sesuai dengan instruksi Waki Kota Pekanbaru Agung Nugroho melalui surat edaran (SE) Disdik, dan imbauan Gubernur Riau Abdul Wahid.

Ditegaskan juga saat ini, SMPN 4 Pekanbaru fokus pada prestasi siswa-siswi kelas 9 yang berjumlah 10 lokal, untuk menamatkan sekolah tahun ini.

Disebutkan Nofrizal, nantinya sekolah akan menggelar acara khatam Al-Quran, ada pembacaan alquran dan muasaqoh, serta siraman rohani di aula sekolah, tanpa ada pungutan. Khusus siswa-siswi non muslim, juga digelar acara kebaktian di sekolah.

Bersamaan dengan ini juga, akan ada acara internal seperti menari, baca puisi dan lainnya, sebagai seremoni pelepasan siswa-siswi. Untuk konsumsinya dibawa masing-masing siswa-siswi.

"Untuk biayanya kita tangani sendiri bersama wali murid. Tapi yang pasti, khusus untuk tabungan siswa per lokal untuk perpisahan, kita instruksikan dikembalikan lagi," ujarnya.

Terkait adanya pungutan uang perpisahan hingga Rp 700 ribu per siswa-siswi pun dibantah keras oleh komite SMPN 4 Pekanbaru.

"Untuk uang perpisahan itu sebenarnya, ada tabungan siswa per lokal yang dikumpulkan sejak beberapa tahun lalu. Karena kita tiadakan perpisahan tahun ini, maka uang itu kita kembalikan lagi ke wali murid. Jadi narasinya bukan pungutan, tapi uang tabungan siswa-siswi," terang Nofrizal. ***