SIARAN.CO.ID, PEKANBARU-Sistem pengelolaan sampah kota Pekanbaru saat ini (pasca diambil alih Pemko dan diserahkan ke LPS bentukan Pemko sendiri) dinilai, Pemko hanya memindahkan sakit kepalanya kepada Lembaga Pengelola Sampah (LPS).

Betapa tidak, LPS yang dibentuk satu kelurahan satu LPS dengan tugas mengangkut sampah-sampah di jalan lingkungan, kemudian mengantar ke transdepo. Selanjutnya, sampah akan dibuang DLHK ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Kabarnya DLHK Kota Pekanbaru sudah menyiapkan tiga transdepo sebagai tempat penampungan sampah sementara sebelum dibawa ke TPA. Ada di Air hitam, di Jalan Palembang Kecamatan Kulim, satu lagi di Rumbai

Praktiknya, pengelolaan sampah oleh LPS ini, dinilai Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru hanya memindahkan sakit kepala Pemko kepada LPS. Karena apa, saat Pemko yang kelola sampah ini ada anggarannya, sementara ketika dilimpahkan ke masyarakat anggaran tidak ada dan tidak dibantu sama sekali.

Ini yang disampaikan Sekretaris Komisi IV,Roni Amriel SH MH saat hearing bersama DLHK dan seluruh LPS, serta Camat dan Lurah se kota Pekanbaru. Yang ujungnya meluruskan persoalan yang terjadi, dengan harapan semua mempunyai visi yang sama menjadikna Pekanbaru bebas sampah

"Pengelolaan sampah ini (dikelola LPS) Pemko Pekanbaru memindahkan sakit kepala ke LPS. Ini saya nilai secara pribadi, " kata Roni kepada siaran.co.id, Jumat (4/7/2025).

"Kenapa? saat saya reses masalah LPS ini yang banyak di keluhkan. Kalau masalah infrastruktur masyarakat pun sudah muak juga karena sudah lebih 10 tahun pun tidak ada terealisasi pembangunannya oleh Pemko, " tambahnya.

Tapi isu masalah keluhan LPS yang dibebankan kepada mereka yang banyak. "Padahal dalam undang-undang dasar 1945 itu lingkungan hidup merupakan tanggungjawab pemerintah, hari ini diserahkan kepada masyarakat," ujar politisi Partai Golkar ini.

Diungkap Roni, ini menjadi catatan DPRD Kota Pekanbaru untuk Pemko Pekanbaru. "Pak Kadis ini menjadi catatan ya, kenapa saya sampaikan begitu? Giliran Pemerintah yang kelola ada uangnya puluhan miliar, Rp23 miliar, dan sama dengan Rp46 miliar setahun, " katanya.

Dijabarkan Roni, dari anggaran puluhan miliar itu, kalau dibelikan mobil L300, maka dapat 23 unit dan kalau dibelikan dumtruck bisa dapat 153 unit. 

"Jika ini yang dilakukan Pemko terhadap anggaran itu, maka terjawab apa yang menjadi keluhan LPS (minta bantuan armada) saat reses itu, " papar Roni.

"Ini yang kami curiga, kok giliran kebetulan LPS yang diserahkan pengelolaannya lingkungannya dimana Piala Adipura ada disitu lo, tidak didukung sama sekali, justru ditarik retribusi lagi. Untuk awal itu free, kalau setelah setel baru ditarik," pungkasnya.

Roni pun menegaskan, bahwa dirinya tidak habis pikir, seperti disampaikan saat reses itu, LPS minta bantu armada untuk mendukung kerja.

"Karena saat ini mereka sewa, sewanya itu Rp5 juta sampai Rp10 juta, tidak ada orang sewa mobil untuk angkut sampah sewanya murah Rp3 juta atau Rp4 juta tidak ada, mobil itu hancur setelah di pakai, belum lagi supir, belum lagi BPJS nya, belum BBM nya," beber Roni lagi.

''Maka saya bilang pemerintah ini memindahkan sakit kepala nya ke masyarakat sehingga muncul permasalahan hari ini,"

Diujung komentarnya, Roni menegaskan Komisi IV mengundang seluruh LPS, dan juga DLHK itu untuk menyelesaikan persoalan yang di keluhkan saat ini dan, intinya supaya LPS ini bisa maksimal dan tidak tersandung masalah lainnya.

"Jadi kalau ada yang bilang DPRD tidak peduli dan enak-enak saja tidak mungkin ini kami lakukan, mohon maaf jangan berburuk sangka dengan kami," tuturnya.(srn1)