SIARAN.CO.ID, PEKANBARU– Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri (TAF), menyoroti kinerja Lembaga Pengelola Sampah (LPS) yang dinilai mulai mengendur dalam beberapa pekan terakhir. Kondisi ini terlihat dari kembali munculnya tumpukan sampah di sejumlah titik kota.

Menurut TAF, lemahnya pengawasan dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan pihak kecamatan menjadi salah satu penyebab utama. Padahal, kata dia, tanggung jawab kebersihan wilayah juga berada di bawah ruang lingkup kecamatan.

“Setelah beberapa bulan berjalan, kami lihat ada sedikit kelemahan dari kecamatan dalam pengawasan. Bagaimanapun LPS itu tanggung jawab kecamatan, karena bersihnya wilayah juga menjadi ruang lingkup kecamatan,” ujarnya kepada wartawan.

Ia menegaskan, kecamatan harus lebih aktif berkoordinasi dan berkolaborasi dengan LPS yang telah dibentuk. Karena hingga kini masih banyak laporan masyarakat yang menyebut LPS tidak maksimal dalam menjalankan tugas.

“Harapan kami di akhir tahun ini harus dievaluasi. Ada beberapa catatan dari masyarakat di kelurahan tertentu, LPS nya agak mandek. Ini harus jadi streching agar bisa dievaluasi. Cari orang yang profesional, warga yang serius mau ngurusin sampah,” tegasnya.

Terkait kendala yang dihadapi LPS, Azwendi mengaku belum mendapat gambaran detail, namun ia menduga persoalan pembiayaan juga berperan. Untuk itu, DPRD mendorong Pemko Pekanbaru segera membuat regulasi yang memungkinkan adanya subsidi silang demi keberlangsungan operasional LPS.

“Kalau memang ditemukan permasalahan selain teknis, mungkin masalah pembiayaan. Maka itu kita minta pemerintah kota (OPD terkait) membuat regulasi bagaimana bisa memberikan subsidi silang supaya LPS ini bisa hidup dan membersihkan Pekanbaru dari tumpukan sampah,” jelasnya.

Ia juga meminta Pemko Pekanbaru untuk menginventarisasi seluruh permasalahan LPS, agar bisa segera diambil kebijakan yang tepat.

“Semangat pembentukan LPS adalah memberdayakan masyarakat setempat agar pengelolaan sampah lebih efektif. Kalau kinerja LPS tidak berjalan, maka kita minta Pemko segera menginventarisir permasalahan agar bisa diambil kebijakan yang tepat,” tutup TAF.(srn1)