SIARAN.CO.ID, PEKANBARU- Sempat menunjukkan kinerja yang baik dan diyakini mampu menjawab tantangan persoalan sampah, Lembaga Pengelola Sampah (LPS) Kota Pekanbaru, kini kembali ke stelan pabrik.

Sampah mulai lagi menumpuk di sembarangan tempat, sampah perumahan warga mulai berhari-hari tidak diangkut, durasi angkutan sampah tidak jelas, seminggu sekali belum tentu. Smentara iuran sampah tetap ditagih ke warga.

Menanggapi persoalan ini, Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru Roni Amriel SH MH memaklumi hal tersebut, karena lemahnya dukungan pemerintah kota terhadap kelangsungan LPS.

LPS juga mengeluhkan ketidakmampuan mereka dalam mengangkut sampah tiga kali dalam sepekan, disebabkan juga karena belum ada titik terang terkait biaya pengangkutan sampah yang berbeda setiap LPS.

Menurutnya, jika seperti itu persoalannya, maka, tanpa stimulus, LPS akan kesulitan menjalankan tugas mengelola sampah di lingkungan masyarakat.

Untuk itu, Roni menyebutkan, ada daerah yang dinilainya sukses menerapkan sistem LPS ini. Dan dia meminta Pemko Pekanbaru untuk belajar kesana. Silahkan mencontoh langkah Pemko Padang yang aktif memberikan bantuan nyata untuk memperkuat LPS.

"Di Kota Padang itu ada diberikan stimulus, bahkan pemerintahnya memberikan bantuan becak motor (bentor) baru,” kata Roni, Sabtu (13/9/2025).

"Artinya, kalau di Padang bisa kreatif mendukung LPS, kenapa kita tidak?” tanya Roni.

Roni berpandangan, aksi demo damai para pekerja angkutan sampah di Kantor Walikota Pekanbaru Tenayan Raya, Kamis (4/9/2025) kemarin, disebabkan pada lemahnya dukungan pemerintah terhadap LPS yang dibentuk, harus ada evaluasi, serta aturan iuran yang dinilai memberatkan dan sampah tak juga terangkut sesuai harapan. Tuntutan masa aksi diminta untuk jadi pertimbangan Pemko untuk lebih siap dan lebih baik kedepannya.

“Rata-rata kondisi LPS itu minus. Mereka dibebankan menyediakan kendaraan minimal mobil pick up, tapi tidak ada diberikan stimulus dari pemerintah. Semua biaya, baik beli atau sewa kendaraan, termasuk gaji sopir, kernet hingga asuransi tenaga kerja, ditanggung sendiri,” ungkapnya.

Ditegaskannya, pihaknya sangat mendukung keputusan Walikota Pekanbaru menyerahkan pengelolaan sampah ke LPS yang karena melibatkan RT RW, dan masyarakat tempatan yang lebih memahami lingkungannya.

"Sampah ini secara khusus kan tanggung jawab pemerintah, secara umum baru tanggung jawab masyarakat. Makanya kami bilang pemerintah ini janganlah sampai memindahkan sakit kepalanya ke RW dan RT untuk mengelola sampah,” tutur Roni.(srn1)