Latest Posts

Disdik Pekanbaru Tegaskan Sekolah Tetap Tatap Muka, Upacara dan Aktivitas Luar Ditiadakan

Sun, 30 Aug 2026 21:54:06 +0700

SIARAN.CO.ID, PEKANBARU– Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru menegaskan proses belajar mengajar (PBM) di seluruh sekolah tetap dilaksanakan secara tatap muka sesuai jam pembelajaran normal. Namun, menyikapi kondisi kualitas udara, seluruh aktivitas fisik di luar ruangan untuk sementara ditiadakan.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor: B.400.3.1/Disdik/25/2026 yang ditandatangani secara elektronik oleh Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Dr H Abdul Jamal MPd, Minggu 30 Agustus 2026.

Dalam surat edaran itu disebutkan, kebijakan Disdik mengacu pada data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Minggu 30 Agustus 2026 pukul 09.00 WIB serta Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Nomor 20 Tahun 2026 tentang layanan pendidikan di daerah terdampak asap kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Empat poin penyesuaian diberlakukan.

Pertama, PBM tetap dilaksanakan secara tatap muka sesuai jam pembelajaran normal. Artinya, aktivitas pembelajaran di sekolah tidak dihentikan akibat kondisi kualitas udara yang masih berada pada kategori "Sedang".

Kedua, seluruh aktivitas fisik di luar ruangan ditiadakan. Kegiatan seperti upacara bendera, olahraga, dan ekstrakurikuler yang biasanya dilaksanakan di luar ruangan wajib dipindahkan ke dalam ruangan.

Ketiga, Disdik memberikan keluwesan bagi peserta didik yang rentan terhadap dampak kualitas udara. Siswa yang memiliki riwayat asma dan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) diperkenankan mengikuti pembelajaran dari rumah apabila kondisi kesehatannya terganggu, dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak sekolah.

Keempat, sekolah diminta melakukan pemulihan pembelajaran melalui asesmen diagnostik terhadap peserta didik yang mengalami ketertinggalan belajar.

Disdik Pekanbaru juga mengimbau satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama maupun lembaga pendidikan lainnya di Kota Pekanbaru agar melakukan penyesuaian kegiatan dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik.

Dalam kondisi kualitas udara yang tiba-tiba memburuk, kepala sekolah juga diberikan kewenangan untuk mengambil langkah cepat. Di antaranya menghentikan kegiatan luar ruangan, memulangkan siswa lebih awal, atau mengalihkan proses pembelajaran menjadi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Langkah tersebut dapat dilakukan setelah kepala sekolah berkoordinasi dengan Disdik Kota Pekanbaru.

“Dengan ini, kami tegaskan kepada seluruh kepala sekolah agar menjadikan kesehatan anak sebagai prioritas utama tanpa menghentikan proses belajar,” tegas Abdul Jamal dalam surat edaran tersebut.

Surat edaran itu ditujukan kepada seluruh kepala sekolah negeri dan swasta jenjang PAUD/TK, SD, dan SMP se-Kota Pekanbaru. Surat tersebut juga ditembuskan kepada Wali Kota Pekanbaru, Wakil Wali Kota Pekanbaru, Ketua DPRD Kota Pekanbaru, serta Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru. (srn3)

Anggota DPD RI Dorong Pelaku UMKM Manfaatkan AI untuk Naik Kelas

Mon, 24 Aug 2026 23:00:00 +0700

SIARAN.CO.ID, PEKANBARU— Anggota MPR RI dari unsur DPD RI asal Provinsi Riau, Arif Eka Saputra SPi, mendorong pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk memanfaatkan kecanggihan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) sebagai strategi pengembangan usaha.

Dorongan itu disampaikan Arif saat menggelar Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama pelaku UMKM mitra BPJS Ketenagakerjaan kategori Bukan Penerima Upah (BPU) di Kafe Agam Ketawa, Kota Pekanbaru, Senin (24/8/2026).

Menurutnya, perubahan perilaku konsumen yang kini banyak mencari produk melalui platform digital menuntut pelaku UMKM untuk beradaptasi. Mulai dari pemasaran di media sosial, pembuatan konten, transaksi digital, hingga penggunaan teknologi AI untuk membantu pengembangan usaha.

“Di era digital, UMKM tidak cukup hanya mengandalkan produk yang bagus. Pelaku usaha juga harus mampu beradaptasi dengan teknologi, memahami pasar, dan memanfaatkan media digital. Tetapi di tengah perkembangan teknologi itu, nilai-nilai Pancasila tetap harus menjadi pegangan,” ujar Arif.

Ia menilai perkembangan teknologi harus dilihat sebagai peluang, bukan ancaman. Pemanfaatan AI, lanjutnya, dapat menjadi alat bantu untuk membuat promosi lebih menarik, menjangkau konsumen lebih luas, serta meningkatkan efisiensi usaha.

“Teknologi boleh berubah, tren boleh berganti, tetapi semangat kebangsaan dan gotong royong jangan sampai hilang. Kita ingin UMKM di daerah mampu naik kelas, masuk ke pasar yang lebih luas, tetapi tetap berakar pada nilai-nilai kebangsaan,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Arif juga menyoroti pentingnya perlindungan sosial bagi pelaku UMKM. Hal ini sejalan dengan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja BPU, termasuk pengusaha kecil dan pekerja informal melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

“Jangan sampai kita bicara UMKM naik kelas tetapi pelakunya justru tidak memiliki perlindungan ketika menghadapi risiko kecelakaan kerja atau risiko lainnya. UMKM harus tumbuh, tetapi pelakunya juga harus terlindungi,” tegasnya.

Ia mendorong pelaku UMKM memanfaatkan kemudahan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Terlebih pada 2026 terdapat kebijakan keringanan iuran 50 persen untuk program JKK dan JKM bagi pekerja BPU pada periode tertentu.

Untuk diketahui, kegiatan Sosialisasi Empat Pilar yang mengusung nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan kebangsaan pelaku UMKM.

Sekaligus menjadi ruang dialog terkait kebutuhan penguatan usaha, transformasi digital, dan akses perlindungan sosial agar UMKM mampu bertahan menghadapi tantangan ekonomi ke depan.(srn4)

Sosialisasikan 4 Pilar di Tirta Siak, Arif Eka Saputra Dorong Penanganan Kawasan Kumuh

Fri, 21 Aug 2026 22:30:00 +0700

SIARAN.CO.ID, PEKANBARU— Anggota DPD RI/MPR RI, Dapil Riau, Arif Eka Saputra SPi, menggelar kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Kelurahan Tirta Siak, Kota Pekanbaru, Jumat (21/8/2026).

Kegiatan tersebut diikuti lurah, pengurus RT/RW, dan masyarakat setempat.

Empat Pilar MPR RI yang disosialisasikan meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Selain penguatan wawasan kebangsaan, forum ini juga menjadi ruang dialog untuk membahas persoalan yang dihadapi masyarakat di tingkat kelurahan.

Salah satu isu utama yang mengemuka adalah kondisi permukiman di Kelurahan Tirta Siak.

Beberapa persoalan lingkungan seperti sanitasi, drainase, pengelolaan sampah, serta keterbatasan infrastruktur dasar menjadi perhatian peserta.

Arif Eka Saputra menekankan, nilai-nilai Empat Pilar tidak hanya dipahami secara teori, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata, termasuk melalui kepedulian terhadap lingkungan dan semangat gotong royong.

“Semangat Pancasila harus hadir dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya melalui gotong royong dan kepedulian terhadap lingkungan. Persoalan kawasan kumuh tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja, tetapi membutuhkan kolaborasi semua pihak,” ujarnya.

Menurutnya, penanganan kawasan kumuh memerlukan sinergi antara pemerintah, perangkat kelurahan, RT/RW, dan masyarakat. Pemerintah berperan dalam penyusunan kebijakan dan penyediaan infrastruktur, sementara masyarakat berperan menjaga kebersihan, ketertiban, dan keberlanjutan lingkungan.

Arif juga mendorong agar aspirasi masyarakat Tirta Siak terkait lingkungan dan kebutuhan infrastruktur disampaikan melalui jalur pemerintahan yang tersedia. Dengan demikian, persoalan yang dirasakan warga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan.

Dia menegaskan, keterlibatan lurah, RT/RW, dan masyarakat dalam kegiatan ini dinilai penting karena langsung bersentuhan dengan persoalan di lapangan.

Dialog dan penyampaian aspirasi ini juga diharapkan menjadi langkah awal mencari solusi bagi persoalan permukiman dan lingkungan di Tirta Siak.(srn4)

Vendor Security di Dumai Diterpa Dugaan Pungutan Liar, Eks Pekerja Speak Up!

Mon, 03 Aug 2026 17:02:41 +0700

SIARAN.CO.ID, DUMAI– Perusahaan penyedia jasa tenaga keamanan (security) outsourcing, PT KFU, diterpa isu dugaan pungutan liar terhadap para pekerjanya.

Dugaan tersebut disebut berkaitan dengan proses penerimaan hingga perpanjangan kontrak kerja tenaga security.

Informasi yang diterima menyebutkan adanya permintaan sejumlah uang kepada calon maupun tenaga kerja aktif dengan alasan tertentu.

Sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan, dugaan permintaan uang tersebut antara lain terjadi dalam proses penerimaan tenaga security.

“Ada semacam uang pelicin untuk bisa masuk menjadi tenaga security. Kami berharap para pekerja berani bersuara agar persoalan ini sampai ke pihak manajemen Awal Bros, karena praktik seperti ini dinilai cukup merugikan dan tidak adil,” ujarnya kepada wartawan.

Menurut sumber tersebut, dugaan pungutan tidak hanya terjadi saat proses awal penerimaan. Pekerja juga disebut kembali diminta membayar sejumlah uang ketika dilakukan perpanjangan kontrak kerja yang disebut sebagai biaya administrasi.

PT KFU sendiri sebelumnya diketahui merupakan vendor penyedia tenaga keamanan di lingkungan RS Awal Bros Dumai.

Kepada wartawan, Humas RS Awal Bros Dumai, Agum Faisal, saat dikonfirmasi pada Sabtu (1/8/2026), membenarkan bahwa PT KFU sebelumnya merupakan vendor penyedia tenaga keamanan di lingkungan rumah sakit.

Agum mengatakan pihak manajemen telah mendengar isu mengenai dugaan pungutan tersebut. Namun, hingga kini belum menerima laporan resmi dari tenaga security terkait persoalan itu.

“Hal ini tentu menjadi bahan koreksi dan evaluasi bagi manajemen. Perlu kami sampaikan bahwa sejak Juli 2026, tenaga security di RS Awal Bros Dumai sudah berganti vendor dan tidak lagi menggunakan PT KFU,” jelasnya.(srn4)

Riau Raih Peringkat Kedua Indeks Keinsinyuran, Dorong Pembangunan Daerah Makin Profesional

Sun, 30 Aug 2026 12:18:30 +0700

SIARAN.CO.ID, PEKANBARU– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau meraih peringkat kedua nasional dalam Klasifikasi Provinsi pada penilaian Indeks Keinsinyuran Daerah (IKD) Tahun 2026.

Penghargaan tersebut diterima Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, dari Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Ilham Akbar Habibie, dalam penganugerahan yang digelar di Auditorium Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta Pusat, Sabtu (29/8/2026).

Penghargaan ini bukan sekadar bentuk apresiasi atas capaian Pemprov Riau, tetapi juga menjadi indikator penerapan praktik keinsinyuran secara profesional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Penganugerahan IKD diselenggarakan PII bekerja sama dengan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri. Pengukuran tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran, dengan menilai empat aspek utama, yakni kebijakan, sumber daya manusia, proyek keteknikan, serta dampak dan keberlanjutan pembangunan daerah.

Dengan indikator tersebut, penilaian IKD diarahkan untuk melihat sejauh mana pemerintah daerah membangun ekosistem keinsinyuran yang mampu mendukung pembangunan secara profesional, terukur, aman, dan berkelanjutan.

Riau menjadi satu dari enam provinsi yang menerima penghargaan dalam penganugerahan tersebut. Lima provinsi lainnya yakni Bali, DKI Jakarta, Lampung, Maluku Utara, dan Sulawesi Selatan.

Enam provinsi tersebut terpilih setelah melewati rangkaian proses pengisian data, verifikasi hingga asesmen yang dilakukan Dewan Asesor PII sejak Juli 2026. Proses tersebut melibatkan 21 perangkat daerah di lingkungan Pemprov Riau.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau, Budi Fakhri, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah bersama PII Wilayah Riau.

“Alhamdulillah, dengan dukungan dan kerja sama seluruh Perangkat Daerah bersama PII Wilayah Riau, Provinsi Riau mampu menunjukkan komitmen nyata dalam penerapan praktik keinsinyuran yang profesional pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah,” ujar Budi.

Menurut Budi, pengukuran IKD 2026 merupakan pengalaman pertama yang dilaksanakan secara nasional. Karena itu, proses penilaian tersebut sekaligus menjadi pembelajaran bagi pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola keinsinyuran.

Dalam proses asesmen, sejumlah hal menjadi perhatian, mulai dari penyusunan kebijakan tertulis terkait keinsinyuran, pendataan ASN yang memiliki latar belakang teknik, fasilitasi sertifikasi profesi, hingga pendokumentasian proyek dan inovasi keteknikan di masing-masing perangkat daerah.

Capaian peringkat kedua nasional ini sekaligus menjadi dorongan bagi Pemprov Riau untuk tidak berhenti pada penghargaan. Pemerintah daerah berkomitmen memperkuat ekosistem keinsinyuran secara berkelanjutan, salah satunya dengan mendorong ASN berlatar belakang teknik untuk mengikuti sertifikasi profesi.

Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kompetensi aparatur sekaligus memperkuat kualitas tata kelola pembangunan. Dengan tenaga profesional yang kompeten, setiap proyek dan kebijakan pembangunan diharapkan dapat dilaksanakan berdasarkan standar teknis serta memperhatikan aspek keselamatan, manfaat dan keberlanjutan.

Penghargaan IKD 2026 dengan demikian menjadi momentum bagi Pemprov Riau untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas penerapan keinsinyuran dalam pembangunan daerah.

Capaian ini juga disebutkan menunjukkan bahwa penguatan sumber daya manusia, kebijakan, proyek keteknikan serta keberlanjutan pembangunan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan Riau yang semakin profesional dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(srn3)

Dishub Pekanbaru Ajak Warga Awasi LPJU, Temukan Aktivitas Mencurigakan Segera Lapor

Thu, 27 Aug 2026 19:09:20 +0700

SIARAN.CO.ID, PEKANBARU– Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru mengajak masyarakat ikut aktif menjaga Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) dari aksi perusakan, pembongkaran hingga pengambilan komponen.

Pesan layanan untuk masyarakat ikut bersama-sama menjaga LPJU dari tangan-tangan yang tidak bertanggungjawab. (FOTO: istimewa)

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Masykur Tarmizi. Dia menegaskan bahwa menjaga LPJU bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan petugas di lapangan. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawasi fasilitas publik tersebut.

Masykur mengimbau warga agar tidak mengabaikan apabila menemukan aktivitas mencurigakan di sekitar LPJU. Terlebih jika terlihat seseorang melakukan pembongkaran atau mengambil bagian dari perlengkapan penerangan jalan.

Menurutnya, masyarakat tidak perlu mengambil tindakan sendiri yang berisiko membahayakan keselamatan. Warga cukup mengamati dari lokasi yang aman, mendokumentasikan aktivitas mencurigakan apabila memungkinkan, mencatat lokasi kejadian, kemudian segera melaporkannya kepada petugas.

"Jangan biarkan. Jika masyarakat melihat aktivitas mencurigakan seperti pembongkaran atau pengambilan bagian LPJU, segera laporkan," kata Masykur kepada siaran.co.id, Kamis (27/8/2025).

Disampaikannya, laporan dapat disampaikan melalui layanan Pekanbaru Aman 112, dan juga di Call Center LPJU di nomor 0811 769 466.

Masykur juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap orang yang mengaku sebagai petugas LPJU. Petugas resmi yang melakukan pekerjaan di lapangan harus menggunakan atribut kedinasan, di antaranya rompi Dishub dan helm lapangan.

"Rekam dari tempat yang aman, catat lokasinya, kemudian segera laporkan," pesannya.

Ia menekankan, keberadaan LPJU sangat penting bagi keselamatan dan kenyamanan masyarakat, terutama pada malam hari. Ketika komponen LPJU dirusak atau dicuri, fungsi penerangan dapat terganggu dan pada akhirnya berdampak terhadap pengguna jalan.

Karena itu, diungkapkannya, pengawasan masyarakat menjadi bagian penting dalam mencegah kerusakan fasilitas umum. Warga yang tinggal maupun beraktivitas di sekitar lokasi LPJU diharapkan tidak bersikap masa bodoh ketika melihat sesuatu yang mencurigakan.

Namun demikian, masyarakat diminta tetap mengutamakan keselamatan. Jika situasi tidak memungkinkan, warga tidak perlu menegur atau menghadapi pelaku secara langsung. Informasi dan laporan melalui saluran resmi jauh lebih penting untuk membantu petugas melakukan penanganan.

Larangan merusak atau mengganggu fungsi perlengkapan jalan juga telah diatur dalam Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Untuk itu, ditegaskan Masykur, melalui keterlibatan aktif masyarakat, dia berharap fasilitas LPJU di Kota Pekanbaru dapat terus terjaga dan berfungsi sebagaimana mestinya.(srn3)

Api Kepung Sumur Minyak BSP, Bupati Siak Pimpin Pemadaman di Tengah Ancaman Harimau

Thu, 27 Aug 2026 17:32:08 +0700

SIARAN.CO.ID, SIAK– Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di sekitar Taman Nasional Zamrud, Kabupaten Siak, Riau, nyaris mengancam lima sumur minyak milik BUMD PT Bumi Siak Pusako (BSP) di Kecamatan Dayun. Jarak kobaran api dengan objek vital nasional itu bahkan sempat tinggal sekitar 50 hingga 100 meter, memaksa petugas melakukan pemadaman terbatas Rabu (26/8/2026) malam hingga dini hari.

Bupati Siak Afni Zulkifli turun langsung memimpin penanganan di lokasi bersama Dandim, Kapolres Siak, jajaran BSP, Manggala Agni, BPBD, Masyarakat Peduli Api (MPA), Direktur BSP Robi Junipa, serta tim pemadam swasta. Upaya pemadaman berlangsung hingga sekitar pukul 02.00 WIB, Kamis (27/8/2026), sementara personel TNI tetap bertahan hingga pagi untuk memastikan api tidak kembali mendekati sumur minyak.

Afni mengungkapkan titik api awalnya muncul dari kebun sawit warga pada siang hari. Namun, situasi berubah semakin berbahaya ketika kobaran api mulai mengepung area sumur minyak pada malam hari.

"Titik api awalnya sejak siang dari kebun sawit warga. Karena lokasi ini berada di area jelajah Harimau Sumatera, awalnya kami tidak merencanakan kerja malam. Namun sekitar pukul 23.00 WIB api semakin mengelilingi sumur minyak, sehingga kami putuskan melakukan pemadaman terbatas," ujar Afni.

Ia mengatakan proses pemadaman dilakukan dengan pengawalan personel bersenjata sebagai langkah antisipasi terhadap kemunculan satwa liar, termasuk harimau dan beruang yang menjadi penghuni kawasan tersebut.

Menurut Afni, terdapat dua titik utama yang menjadi fokus pengamanan. Satu titik memiliki tiga sumur minyak, sedangkan titik lainnya terdapat dua sumur yang dikelilingi lahan gambut dan perkebunan sawit warga.

"Yang paling riskan itu ada lima sumur. Sumur minyak ini sangat rentan terhadap api. Itu yang kami jaga karena merupakan objek vital nasional," katanya.

Selain ancaman api, medan yang sulit dijangkau membuat penanganan berlangsung lebih berat. Ketersediaan sumber air terbatas, alat berat sulit masuk ke lokasi, dan jaringan komunikasi nyaris tidak tersedia.

"Sumber air sulit, makanya saya minta bantuan Satgas Udara dan langsung dilakukan water bombing. Alat berat juga sulit masuk karena medannya cukup berat," ujarnya.

Di lapangan, petugas kemudian membuat embung yang mulai terisi air untuk mendukung proses pemadaman. Sementara itu, titik api yang berada di dekat pipa minyak BSP berhasil dipadamkan dan dibuat sekat agar api tidak kembali merambat.

Afni mengungkapkan tantangan lain yang dihadapi tim adalah minimnya jaringan telekomunikasi di lokasi kebakaran. Kondisi itu membuat koordinasi di lapangan harus dilakukan dengan keluar dari kawasan terdampak untuk mendapatkan sinyal.

"Kondisinya kesulitan dan nyaris tidak ada sinyal. Ini sangat menyulitkan kami berkoordinasi. Harus keluar lokasi baru ada sinyal," katanya.

Ia berharap pemerintah bersama pihak terkait dapat memperkuat jaringan komunikasi di kawasan tersebut mengingat lokasinya merupakan wilayah rawan bencana sekaligus berada di sekitar objek vital nasional.

Hingga Kamis pagi, petugas masih melakukan pendinginan dan pemantauan untuk memastikan bara api benar-benar terkendali. Luas lahan yang terbakar belum dapat dipastikan karena masih menunggu hasil pengecekan lanjutan.(srn4)

SF Hariyanto Ajak Semua Pihak Jaga Riau dari Ancaman Karhutla

Thu, 27 Aug 2026 17:01:35 +0700

SIARAN.CO.ID, PEKANBARU– Plt Gubernur Riau SF Hariyanto mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah, TNI/Polri, hingga dunia usaha untuk memperkuat kerja sama menjaga Riau dari ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Menurutnya, kolaborasi menjadi kunci agar setiap titik panas (hot spot) dapat ditangani sejak dini sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar.

"Mari kita bekerja sama dan saling menguatkan untuk menjaga Riau dari kebakaran hutan dan lahan, serta melindungi keselamatan dan kesehatan seluruh masyarakat," kata SF Hariyanto usai acara di Polda Riau.

Ajakan itu disampaikan mengatasnamakan Pemerintah Provinsi Riau bersama TNI, Polri, pelaku usaha, dan elemen masyarakat yang duduk bersama dalam Rapat Koordinasi yang berlangsung di Mapolda Riau, Kamis (27/8/2026)

Seiring upaya Pemerintah Provinsi Riau memperkuat sinergi dengan dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan Karhutla, terutama di kawasan konsesi perusahaan yang dinilai memiliki peran strategis dalam respons awal.

SF Hariyanto menegaskan perusahaan harus memastikan langkah pencegahan berjalan optimal karena lebih memahami kondisi wilayah kerjanya, mulai dari akses sumber air, personel, hingga peralatan yang tersedia.

"Arah kolaborasi yang ingin kita bangun sangat sederhana. Di wilayah konsesi, perusahaan wajib memastikan langkah pencegahan dan respons awal berjalan optimal. Setiap hot spot harus ditangani sebelum menjadi titik api besar," ujarnya.

Menurutnya, kemampuan perusahaan mengenali karakteristik wilayah konsesi harus menjadi bagian dari sistem penanganan Karhutla. Respons cepat terhadap setiap indikasi kebakaran dinilai penting untuk mencegah api meluas ke kawasan lain.

Selain bertanggung jawab di wilayah konsesi, perusahaan yang berada di sekitar daerah rawan juga diharapkannya menjadi mitra terdekat Satuan Tugas (Satgas) Karhutla.

Dukungan tersebut, kata SF Hariyanto, dapat mempercepat mobilisasi sumber daya ketika titik panas terdeteksi.

"Perusahaan menjadi mitra terdekat yang siap membantu Satgas. Ini bukan untuk mengambil alih tanggung jawab, tetapi tindakan bersama agar api tidak meluas ke lahan masyarakat maupun kawasan lain," katanya.

Ia menegaskan kolaborasi tidak menghapus tanggung jawab masing-masing pihak. Pemerintah tetap menjalankan fungsi pengawasan dan koordinasi, sementara perusahaan wajib menjaga kesiapsiagaan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.

Pemprov Riau juga akan mengevaluasi tingkat kepatuhan perusahaan dalam pencegahan Karhutla. Perusahaan yang aktif melakukan pencegahan dan membantu penanganan akan mendapat apresiasi, sedangkan yang masih memiliki kekurangan diminta segera melakukan perbaikan.

"Kami akan bersikap adil. Perusahaan yang patuh, siap, dan aktif membantu penanganan Karhutla patut diberikan apresiasi. Namun, yang masih memiliki kekurangan harus segera melakukan perbaikan," tegasnya.

Di sisi lain, SF Hariyanto memastikan penegakan hukum tetap menjadi bagian penting dalam penanganan Karhutla. Perusahaan maupun pihak lain yang terbukti melakukan pelanggaran, terlebih jika terdapat unsur kesengajaan, akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

"Terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran atau unsur kesengajaan, penanganan hukum akan dilaksanakan tegas sesuai aturan yang berlaku," pungkasnya. (srn3)

60.478 Warga Pekanbaru Bakal Terima 30 Kg Beras, Pemko Segera Mulai Penyaluran

Thu, 27 Aug 2026 16:41:39 +0700

SIARAN.CO.ID, PEKANBARU– Sebanyak 60.478 warga Pekanbaru bakal menerima bantuan pangan berupa 30 kilogram beras untuk alokasi Juli hingga September 2026. Bantuan tersebut akan disalurkan kepada penerima yang tersebar di 15 kecamatan dan 83 kelurahan berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Kementerian Sosial.

Setiap penerima akan memperoleh 10 kilogram beras per bulan yang diserahkan sekaligus, sehingga total bantuan yang diterima mencapai 30 kilogram.

Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar mengatakan bantuan itu merupakan program Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang bertujuan menjaga ketahanan pangan sekaligus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok.

“Setiap penerima memperoleh 10 kilogram beras per bulan yang diserahkan sekaligus. Dengan demikian, setiap penerima akan mendapatkan total 30 kilogram beras untuk bantuan selama tiga bulan,” kata Markarius saat Rapat Koordinasi Penyaluran Bantuan Pangan CPP Alokasi Juli–September di Aula Mal Pelayanan Publik (MPP), Rabu (26/8/2026).

Penyaluran bantuan mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2026. Pemerintah menugaskan Perum Bulog untuk menyiapkan dan mendistribusikan beras kepada masyarakat yang telah ditetapkan sebagai penerima manfaat.

Menurut Markarius, data penerima telah mengacu pada DTSEN Kementerian Sosial, khususnya kelompok masyarakat pada desil satu hingga empat. Karena itu, pemerintah daerah meminta seluruh perangkat wilayah ikut mengawal distribusi agar bantuan diterima warga yang berhak.

Distribusi akan dilakukan melalui titik penyerahan di tingkat kecamatan dan kelurahan. Lokasi penyaluran akan ditetapkan melalui koordinasi bersama pemerintah daerah, Bulog, serta aparat kewilayahan.

“Kami berharap 15 camat dan 83 lurah dapat mendukung serta memfasilitasi pendistribusian bantuan pangan ini sehingga penyalurannya berjalan lancar dan tepat sasaran,” ujarnya.

Markarius menambahkan, Bapanas sebagai lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden memiliki tugas menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan nasional. Dalam program ini, Bapanas bekerja sama dengan Perum Bulog untuk memastikan ketersediaan beras sebelum disalurkan kepada masyarakat.(srn2)

Antisipasi Bahaya Kabut Asap, Nurul Ikhsan Bagikan Ribuan Masker Gratis ke Warga Pekanbaru

Wed, 26 Aug 2026 17:03:09 +0700

SIARAN.CO.ID, PEKANBARU- Di tengah kepungan kabut asap yang sudah masuk level tidak sehat, kepedulian nyata ditunjukkan Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Nurul Ikhsan. Bersmaa timnya Ia membagikan ribuan masker gratis kepada masyarakat, Rabu (26/8/2026).

Aksi sosial ini dilakukan di dua titik, Jalan Kaharuddin Nasution depan kampus UIR, dan Jalan Kartama, Marpoyan Damai.

Antusiasme warga terlihat jelas. Pengendara dan pejalan kaki yang melintas berebut menerima masker. Pasalnya, hingga saat ini bantuan masker dari pemerintah masih sangat minim, padahal kualitas udara Pekanbaru terus menurun.

"Aksi spontan ini kami laksanakan sebagai bentuk perhatian terhadap masyarakat, sekaligus mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan, termasuk menjaga diri dari paparan jerebu maupun polusi udara," ujar Nurul Ikhsan kepada siaranco.id.

Wakil rakyat dari Fraksi Gerindra DPRD Kota Pekanbaru ini menyebut pembagian masker adalah bentuk kepedulian sederhana yang diharapkan bisa langsung dirasakan manfaatnya.

"Insya Allah, apa yang kita lakukan ini bermanfaat bagi masyarakat. Walaupun sederhana, semoga masker yang dibagikan bisa membantu warga dalam menjaga kesehatan," katanya.

Sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru, Nurul juga mengimbau warga agar tetap menjaga pola hidup sehat dan wajib menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah.

Imbauan itu bukan tanpa alasan. Sepanjang kabut asap melanda "Kota Bertuah" beberapa hari terakhir, sudah ratusan warga Pekanbaru terdampak ISPA.

"Menjaga kesehatan adalah tanggung jawab personal. Tapi perhatian terhadap kebutuhan masyarakat juga harus diwujudkan lewat aksi nyata di tengah masyarakat, bukan hanya kebijakan," tegasnya.

Ia berharap aksi pembagian masker gratis seperti ini bisa terus berlanjut dan diikuti pihak lain.

"Ini bagian dari kepedulian sosial dan upaya membantu masyarakat, khususnya dalam menjaga kesehatan," sebut Nurul Ikhsan. (srn1)

Sahabat Lingkungan Riau Desak "Tembak Mati" Dalang Karhutla

Wed, 26 Aug 2026 16:47:19 +0700

SIARAN.CO.ID, PEKANBARU- Selalu rakyat yang menjadi korban. Sahabat Lingkungan Hidup Provinsi Riau mendesak pemerintah menembak mati secara hukum korporasi dalang kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang tiap tahun meracuni udara Riau.

Ketua Sahabat Lingkungan Hidup Provinsi Riau, Muhammad Akhyar, menyebut karhutla bukan lagi bencana alam, tapi kejahatan lingkungan terorganisir.

"Ini bukan musibah. Ini pembunuhan massal pelan-pelan. Udara kita dirampok, anak-anak kita sesak napas, tapi pelakunya duduk nyaman di kantor ber-AC," tegas Akhyar kepada siaran.co.id, Rabu (26/8/2026).

Desak "Tembak Mati" Secara Hukum Korporasi Dalang Karhutla

Akhyar menilai negara selama ini terlalu lembek. Sanksi administratif dan denda dianggapnya seperti "uang jajan" bagi perusahaan perusak hutan.

"Kami desak pemerintah menghukum seberat-beratnya korporasi dalang karhutla. Cabut izinnya, sita asetnya, penjarakan direksinya. Kalau perlu tembak mati secara hukum!" katanya dengan nada tinggi.

Ia meminta aparat tidak lagi tebang pilih. Gunakan pasal terberat di UU PPLH dan KUHP. Jerat korporasi, bukan hanya mandor lapangan, atau kuli lapangan saja.

"Jangan lagi ada istilah 'oknum'. Kalau hutan terbakar ribuan hektar, itu pasti ada restu korporasi. Tangkap otaknya," ujarnya.

Stop Pembiaran! Negara Jangan Kalah Dengan Pengusaha Rakus

Akhyar mengecam pemerintah pusat dan daerah yang dinilainya hanya sibuk retorika tiap musim asap datang.

"Cukup! Jangan tiap tahun Riau dicekik asap. Warga antre oksigen di rumah sakit, sekolah diliburkan, ekonomi lumpuh. Sementara dalangnya bebas dan untung besar," tegasnya.

Ia menuntut operasi penegakan hukum dilakukan sekarang juga, bukan setelah hujan turun.

"Pemadaman penting, tapi tanpa memenjarakan pelaku, tahun depan kita bakar lagi. Itu siklus kejahatan," tambahnya.

Hingga saat ini, BPBD Riau mencatat sejumlah titik api masih aktif di beberapa kabupaten. Kualitas udara Pekanbaru masuk kategori tidak sehat dan berbahaya.

Pemprov Riau telah menyatakan siaga darurat dan mengerahkan tim gabungan. Namun bagi Sahabat Lingkungan Hidup, tanpa "hukuman mati" bagi korporasi, karhutla tidak akan pernah selesai. (srn4)

Dilantik Plt Gubri, Komisioner KI Riau Diminta Perkuat Keterbukaan Informasi Publik

Wed, 26 Aug 2026 16:04:05 +0700

SIARAN.CO.ID, PEKANBARU– Lima Komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau periode 2026–2030 resmi mengemban tugas baru. Usai dilantik, mereka diminta segera memperkuat keterbukaan informasi publik, meningkatkan kualitas layanan badan publik, sekaligus meminimalkan sengketa informasi di Provinsi Riau.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto menegaskan jabatan komisioner bukan sekadar amanah administratif, tetapi tanggung jawab untuk memastikan hak masyarakat memperoleh informasi publik terlaksana sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Informasi publik yang wajib dibuka harus diberikan secara cepat, akurat, utuh, mudah diakses, dan tidak menyesatkan. Sementara informasi yang dikecualikan tetap harus dilindungi sesuai aturan," tegas SF Hariyanto saat pelantikan di Balai Pauh Janggi, Gedung Daerah Pekanbaru, Rabu (26/8/2026)

Ia menekankan ukuran keberhasilan KI Riau bukan semata-mata banyaknya sengketa yang diputus. Yang lebih penting, kata dia, adalah kemampuan membangun budaya keterbukaan di seluruh badan publik sehingga potensi sengketa dapat dicegah sejak awal.

Menurutnya, keterbukaan informasi merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan dipercaya masyarakat. Karena itu, KI Riau diharapkan mampu menjadi penggerak peningkatan kualitas pelayanan informasi publik di setiap instansi.

SF Hariyanto juga mengingatkan tingginya harapan masyarakat terhadap KI Riau harus dijawab dengan integritas, independensi, dan profesionalisme dalam menjalankan fungsi pengawasan serta penyelesaian sengketa informasi.

Adapun lima komisioner KI Riau periode 2026–2030 yang resmi dilantik yakni Ahmad Royhan Qodri, Hasnah Gazali, Jamadi Sipahutar, Muhammad Nefos, dan Yulianti. Kelimanya sebelumnya telah melalui tahapan seleksi mulai dari administrasi hingga uji kelayakan dan kepatutan di DPRD Provinsi Riau.(srn3)

Kemarau, DLHK Pekanbaru Intensifkan Penyiraman Tanaman 4 Kali Sehari, Habiskan 252 Ribu Liter Air

Wed, 26 Aug 2026 15:49:01 +0700

SIARAN.CO.ID, PEKANBARU- Selama musim kemarau ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) kini menaikkan frekuensi penyiraman menjadi empat kali sehari untuk mencegah tanaman mengering dan mati.

Kepala DLHK Pekanbaru Reza Aulia Putra mengatakan penyiraman dilakukan setiap hari dengan mengerahkan enam armada tangki air berkapasitas 5.000 liter per unit. Operasi berlangsung dalam dua shift, mulai pukul 17.00 WIB hingga 07.30 WIB.

"Kami berupaya menjaga tanaman di taman dan pohon di median jalan tetap segar dan tidak mati di tengah kondisi saat ini," kata Reza.

Setiap armada melakukan empat kali pengisian atau rit penyiraman per hari. Dengan pola tersebut, kebutuhan air untuk menyiram tanaman di ruas-ruas jalan protokol mencapai sekitar 240 ribu liter per hari.

DLHK juga mengoperasikan satu mobil khusus berkapasitas 3.000 liter untuk menyiram pohon yang baru ditanam maupun pohon hasil penyisipan. Armada tersebut juga bekerja empat kali sehari sehingga total penggunaan air untuk seluruh kegiatan penyiraman mencapai sekitar 252 ribu liter setiap hari.

Menurut Reza, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Pekanbaru menjaga ruang terbuka hijau tetap terawat meski cuaca sedang kering. Penyiraman rutin diharapkan mampu mempertahankan kondisi tanaman agar tetap tumbuh sekaligus menjaga estetika kawasan perkotaan.

Upaya ini disebut sejalan dengan program Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, dalam menjaga lingkungan dan memperindah kawasan perkotaan.

Oleh karena itu, penyiraman secara rutin diharapkan dapat menjaga kondisi tanaman tetap prima sekaligus memastikan keberadaan taman, dan pepohonan di sejumlah ruas jalan protokol tetap memberikan manfaat bagi lingkungan dan kenyamanan masyarakat.(srn1)

Pemko Pekanbaru Gelar Salat Istisqa Serentak di 15 Kecamatan, Warga Diimbau Kurangi Aktivitas di Luar

Wed, 26 Aug 2026 15:11:31 +0700

SIARAN.CO.ID, PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mengambil langkah bersama menghadapi kepungan kabut asap yang membuat kualitas udara memburuk. Dan menggelar Salat Istisqa secara serentak di 15 kecamatan untuk memohon turunnya hujan sekaligus mendoakan keselamatan para petugas yang berjibaku menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Salat Istisqa dipusatkan di Masjid Al Kautsar, Jalan Neraca, Kecamatan Marpoyan Damai, Rabu (26/8/2026). Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho hadir bersama ratusan warga dan seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Pekanbaru.

Salat tersebut diimami Ustad Abdul Rahman Arif. Sementara tausiyah dan doa disampaikan khatib, Ustad Syaifila.

Agung mengatakan, Salat Istisqa menjadi ikhtiar bersama di tengah kondisi kabut asap yang menyelimuti Pekanbaru. Doa yang dipanjatkan tidak hanya meminta hujan segera turun, tetapi juga memohon perlindungan bagi seluruh elemen yang berada di garis depan penanganan karhutla.

"Karena kita tahu asap kualitas udara di Pekanbaru sudah tidak sehat. Kita tidak hanya mendoakan agar hujan, tapi juga mendoakan agar diberikan keselamatan kepada seluruh elemen yang berjibaku memadamkan api," kata Agung.

Menurutnya, Pemko Pekanbaru berharap kondisi kabut asap yang melanda Pekanbaru dan sejumlah daerah lainnya di Indonesia dapat segera berakhir.

Selain di lokasi utama, pelaksanaan Salat Istisqa juga dilakukan secara serentak di 15 kecamatan se-Kota Pekanbaru. Langkah tersebut menjadi bentuk kebersamaan pemerintah bersama masyarakat dalam menghadapi kondisi lingkungan yang saat ini memburuk.

Agung juga mendoakan seluruh petugas yang terlibat dalam penanganan karhutla di berbagai wilayah Indonesia agar senantiasa diberikan keselamatan, kekuatan, dan perlindungan selama menjalankan tugas.

Di tengah memburuknya kualitas udara, Pemko Pekanbaru juga mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan kondisi kabut asap.

Wali Kota Agung mengimbau warga untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan. Bagi masyarakat yang memang harus beraktivitas di luar rumah, penggunaan masker diminta menjadi perhatian untuk mengurangi risiko paparan udara yang tidak sehat.

"Karena BMKG dan ISPU saat ini menunjukkan kualitas yang berbahaya. Masyarakat harus menggunakan masker jika beraktivitas di luar ruangan," tegas Agung.

Pemko Pekanbaru berharap ikhtiar melalui Salat Istisqa tersebut diikuti dengan kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan dan membatasi aktivitas di ruang terbuka selama kualitas udara masih memburuk.

Melalui doa bersama tersebut, pemerintah dan masyarakat berharap hujan segera turun sehingga kualitas udara kembali membaik, penanganan karhutla dapat berjalan optimal, serta seluruh petugas yang berada di garis depan pemadaman api diberikan keselamatan.

Suasana Salat Istisqa di Masjid Al Kautsar berlangsung khusyuk. Warga bersama jajaran Pemko Pekanbaru memanjatkan doa agar hujan segera diturunkan dan kabut asap serta karhutla dapat segera berakhir.(srn1)

Kabut Asap Berbahaya, Pemko Pekanbaru Lanjutkan Belajar Daring Siswa Hingga Jumat 28 Agustus

Tue, 25 Aug 2026 18:49:05 +0700

SIARAN.CO.ID, PEKANBARU– Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru mengambil langkah perlindungan terhadap peserta didik menyusul penurunan kualitas udara di Kota Pekanbaru yang terpantau berada pada kategori Tidak Sehat hingga Berbahaya.

Melalui Surat Edaran Nomor P.400.3.1/Disdik/21/2026 tentang Penyesuaian Kegiatan Pembelajaran Akibat Penurunan Kualitas Udara di Kota Pekanbaru, Disdik Pekanbaru menetapkan kembali pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau pembelajaran daring selama tiga hari, mulai Rabu (26/8) hingga Jumat (28/8/2026).

Surat edaran tersebut ditujukan kepada kepala sekolah negeri dan swasta jenjang PAUD/TK, SD sederajat, SMP sederajat se-Kota Pekanbaru, serta orang tua/wali peserta didik.

Kebijakan itu diambil berdasarkan hasil pemantauan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) Selasa (25/8/2026), mulai pukul 06.00 hingga 09.00 WIB. Dalam pemantauan tersebut, kualitas udara Kota Pekanbaru berada pada kategori Tidak Sehat hingga Berbahaya.

Kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan kesehatan peserta didik yang berpotensi terpapar kabut asap.

Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Abdul Jamal, meminta seluruh kepala sekolah memperhatikan dan menjalankan surat edaran tersebut dengan baik.

“Sehubungan edaran terlampir untuk perhatian Bapak/Ibu kepala sekolah, untuk memaksimalkan pemberian tugas/latihan murid di rumah,” ujar Abdul Jamal kepada siaran.co.id.

Ia juga menegaskan bahwa selama pelaksanaan PJJ, tidak ada pengiriman program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada peserta didik.

“Bahwa selama PJJ tidak ada pengiriman MBG,” tegasnya.

Sekolah Diminta Sesuaikan Pembelajaran

Dalam surat edaran tersebut, Disdik Pekanbaru juga mengimbau sekolah atau madrasah yang berada di bawah kewenangan Kementerian Agama maupun kementerian/lembaga lainnya di Kota Pekanbaru untuk dapat menyesuaikan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan kebijakan ini.

Penyesuaian tersebut tetap harus memperhatikan kondisi kualitas udara serta mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik.

Untuk memperkuat sistem dan strategi PJJ, kepala sekolah juga diminta memfasilitasi serta memastikan para guru mengikuti pendampingan atau webinar Penguatan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang telah dijadwalkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.

Dengan demikian, meskipun kegiatan belajar tidak dilakukan secara tatap muka, proses pembelajaran tetap harus berjalan secara sederhana, efektif, dan terarah.

Orang Tua Diminta Pastikan Anak Tetap di Rumah

Disdik Pekanbaru juga memberikan perhatian khusus kepada orang tua atau wali peserta didik.

Orang tua diminta memastikan anak tetap berada di dalam rumah dan tidak bermain maupun melakukan aktivitas di luar rumah selama kondisi udara masih tidak sehat.

Langkah tersebut dilakukan untuk menghindari paparan kabut asap yang dapat berdampak terhadap kesehatan anak.

Apabila terdapat keperluan mendesak yang mengharuskan anak keluar rumah, orang tua diminta memastikan anak menggunakan masker.

Disdik Pekanbaru menegaskan bahwa keselamatan dan kesehatan peserta didik menjadi pertimbangan utama dalam penyesuaian kegiatan pembelajaran selama kualitas udara memburuk.

Kebijakan Berikutnya Menyesuaikan ISPU

Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru juga belum menetapkan bahwa kebijakan pembelajaran setelah 28 Agustus akan otomatis kembali normal.

Dalam surat edaran ditegaskan, pelaksanaan kegiatan pembelajaran untuk berikutnya akan disesuaikan dengan perkembangan kondisi kualitas udara di Kota Pekanbaru berdasarkan informasi Indeks Standar Pencemaran Udara.

Artinya, perkembangan kualitas udara menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebijakan pembelajaran selanjutnya.

Surat edaran yang ditetapkan di Pekanbaru pada 25 Agustus 2026 tersebut disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh seluruh pihak yang menjadi sasaran kebijakan.

Kebijakan PJJ selama tiga hari ini sekaligus menjadi langkah preventif pemerintah daerah untuk mengurangi risiko paparan kabut asap terhadap peserta didik, sembari memastikan kegiatan pendidikan tetap berjalan dan hak belajar anak tetap terpenuhi.(srn1)

Udara Pekanbaru Sangat Tak Sehat, Warga Diminta Batasi Aktivitas di Luar Rumah

Mon, 24 Aug 2026 15:26:08 +0700

SIARAN.CO.ID, PEKANBARU- Masyarakat Kota Pekanbaru diminta meningkatkan kewaspadaan menyusul memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Meski kondisi udara yang berada pada kategori sangat tidak sehat namun warga masih banyak beraktivitas, untuk itu aktivitas di luar ruangan sebaiknya dibatasi, terutama ketika paparan asap semakin pekat.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Riau, Supriyadi, mengimbau masyarakat tidak mengabaikan kondisi kualitas udara. "Warga yang tidak memiliki keperluan mendesak di luar rumah disarankan mengurangi aktivitas di ruang terbuka," katanya.

Imbauan tersebut menjadi penting karena kabut asap karhutla mengandung partikulat halus, termasuk PM2.5, yang berukuran sangat kecil dan dapat masuk jauh ke dalam sistem pernapasan. Paparan dalam konsentrasi tinggi dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan, khususnya bagi kelompok rentan.

Karena itu, masyarakat diminta tidak hanya mengandalkan kondisi fisik atau merasa masih mampu beraktivitas sebagai ukuran keamanan.

"Jika harus keluar rumah, penggunaan masker yang sesuai menjadi salah satu langkah perlindungan yang dianjurkan. Warga juga sebaiknya mengurangi durasi berada di luar ruangan dan menghindari aktivitas fisik berat di tengah kondisi udara yang tercemar," tuturnya.

Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, serta masyarakat yang memiliki sensitivitas terhadap pencemaran udara perlu mendapat perhatian lebih. Aktivitas mereka di luar ruangan sebaiknya benar-benar dibatasi ketika kualitas udara memburuk.

Kondisi udara Pekanbaru, Senin (24/8/2026) juga menunjukkan situasi yang perlu diwaspadai. Pantauan BMKG pagi hari mencatat konsentrasi PM2.5 mencapai 180,6 mikrogram per meter kubik dan masuk kategori sangat tidak sehat.

Situasi tersebut terjadi di tengah masih berlangsungnya karhutla di sejumlah wilayah Riau. BMKG juga mencatat 491 hotspot di Provinsi Riau, dengan jumlah terbanyak berada di Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hilir.

Dampak buruk kualitas udara juga mulai memengaruhi aktivitas pendidikan. Pemerintah Kota Pekanbaru menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi peserta didik PAUD/TK, SD hingga SMP sebagai langkah perlindungan terhadap paparan kabut asap.

Pemerintah mengingatkan masyarakat agar menjadikan informasi kualitas udara sebagai dasar dalam menentukan aktivitas harian. Ketika kualitas udara memburuk, mengurangi aktivitas di luar rumah bukan berarti menghentikan seluruh kegiatan, tetapi merupakan langkah pencegahan untuk menekan risiko paparan polutan.

Masyarakat juga diminta segera mencari pertolongan medis apabila mengalami keluhan seperti batuk berkepanjangan, sesak napas, nyeri dada, atau gangguan kesehatan lainnya setelah terpapar asap.(srn3)

Prabowo Tiba di Pekanbaru, Langsung Tinjau Karhutla di Kampar

Mon, 24 Aug 2026 14:59:27 +0700

SIARAN.CO.ID, PEKANBARU- Presiden RI Prabowo Subianto datang langsung ke Provinsi Riau untuk melihat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Setibanya di Pekanbaru, Prabowo langsung bertolak menuju Kabupaten Kampar untuk meninjau titik karhutla.

Prabowo tiba di Pangkalan TNI AU Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Senin (24/8/2026) sekitar pukul 10.50 WIB. Dalam kunjungan tersebut, Presiden didampingi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Dari Lanud Roesmin Nurjadin, Prabowo kemudian bergerak menuju Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Wilayah tersebut menjadi salah satu lokasi yang masih mengalami karhutla dan mendapat penanganan tim gabungan.

Karhutla di kawasan Rimbo Panjang dilaporkan telah berlangsung selama beberapa hari. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena lokasi kebakaran berada tidak jauh dari permukiman dan ruas jalan.

Kunjungan Presiden dilakukan di tengah kondisi karhutla Riau yang masih menjadi perhatian serius. Berdasarkan laporan pemerintah, luas lahan yang terbakar sepanjang Januari hingga Agustus 2026 sempat mencapai sekitar 16.277 hektare.

Namun, upaya penanganan yang dilakukan secara bersama-sama oleh TNI, Polri, pemerintah daerah, BPBD, kementerian/lembaga dan unsur terkait berhasil menekan luasan area terbakar secara signifikan.

Dalam rapat penanganan karhutla di Pekanbaru, Prabowo menyebut area yang sebelumnya mencapai sekitar 16 ribu hektare kini tersisa sekitar 900 hektare. Presiden mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran dan meminta sisa titik api segera dituntaskan.

"Saya kira ini cukup membanggakan, kalian mengatasi 15.100 hektare. Saya yakin yang 900 ini bisa saudara segera kerahkan," kata Prabowo dalam rapat evaluasi penanganan karhutla di Posko Aju Provinsi Riau.

Prabowo juga menekankan pentingnya kerja bersama dalam menghadapi karhutla. Menurutnya, penanganan bencana tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja, melainkan membutuhkan koordinasi dan kekuatan seluruh unsur.

"Ini kerja keras saudara-saudara semua. Terima kasih semuanya, ini teamwork," ujar Prabowo.

Selain melakukan pengecekan penanganan karhutla, Presiden juga meminta jajaran tetap waspada terhadap potensi munculnya titik api baru. Jika diperlukan tambahan kekuatan maupun dukungan, daerah diminta segera melaporkannya kepada pemerintah pusat.

Kunjungan Prabowo ke Riau berlangsung saat dampak karhutla mulai dirasakan masyarakat. Kabut asap menyelimuti sejumlah wilayah, termasuk Kota Pekanbaru, sehingga kualitas udara memburuk.

Pemerintah daerah pun mengambil sejumlah langkah perlindungan masyarakat. Pemprov Riau membagikan ribuan masker kepada warga, sementara Pemko Pekanbaru mengalihkan pembelajaran PAUD/TK, SD, dan SMP ke pembelajaran jarak jauh sebagai langkah antisipasi dampak buruk kualitas udara terhadap peserta didik.

Kehadiran Presiden di lapangan diharapkan memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan seluruh titik karhutla segera ditangani sekaligus memperkuat upaya pencegahan agar kebakaran tidak kembali meluas.(srn3)

62 Persen Pagu Distankan Pekanbaru 2027 untuk SPPD dan Listrik, Bidang Teknis Cuma Dapat Rp8,4 Miliar

Mon, 24 Aug 2026 14:28:49 +0700

SIARAN.CO.ID, PEKANBARU- Struktur anggaran Dinas Pertanian dan Perikanan (Distankan) Kota Pekanbaru dalam Rancangan KUA-PPAS 2027 menuai kritik. Dari total pagu Rp22,42 miliar, porsi terbesar justru terserap untuk belanja operasional sekretariat.

Anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru dari Fraksi Partai Gerindra, Datuk Seri Rizky Bagus Oka, menyoroti hal itu dalam rapat pembahasan bersama Distankan, Senin (24/8/2026).

Berdasarkan data yang disampaikan Distan saat rapat, lebih dari 62 persen anggaran atau sekitar Rp13,97 miliar dialokasikan untuk pos SPPD, BBM, listrik, dan pemeliharaan kantor.

Sementara empat bidang teknis yang langsung bersentuhan dengan petani, peternak, dan nelayan hanya kebagian Rp8,44 miliar.

Rizky menegaskan, Distankan sebagai dinas teknis produksi tidak boleh membiarkan anggaran daerah habis untuk urusan penunjang aparatur dan dokumen administratif.

"Belanja operasional sekretariat yang membengkak tersebut harus segera dirasionalisasi dan dialihkan menjadi belanja modal langsung yang dirasakan oleh masyarakat," kata Rizky yang juga bergelar Datuk Seri LAM Kota Pekanbaru.

Ia merinci sejumlah kebutuhan mendesak yang harus diprioritaskan. Mulai dari pengadaan alat mesin pertanian (alsintan), pupuk, bibit komoditas pengendali inflasi, benih ikan untuk pembudidaya lokal, bibit ternak, hingga intervensi pangan protein hewani untuk menekan angka stunting di Pekanbaru.

Selain pergeseran anggaran, Rizky juga memastikan program mobil veteriner keliling masuk dalam prioritas 2027.

Layanan kesehatan hewan sistem jemput bola ini ditargetkan mempercepat penanganan penyakit hewan menular, vaksinasi rabies, dan pemeriksaan kesehatan ternak di seluruh kecamatan.

"Komisi II DPRD akan mengawal ketat pergeseran alokasi anggaran ini agar APBD 2027 berfungsi maksimal sebagai instrumen penggerak produktivitas dan kesejahteraan petani, peternak, serta nelayan di Pekanbaru," tegasnya.(srn1)

Joget Kardus Sampai Syahrini Tutup Mata, Meriahkan HUT RI di Dasawisma RT 03/RW 08 Tobek Godang

Sun, 23 Aug 2026 16:14:11 +0700

SIARAN.CO.ID, PEKANBARU- Lapangan Jalan Duku Ujung, Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Bina Widya, Minggu (23/8/2026), mendadak ramai.

Warga Dasawisma RT 03/RW 08 tumpah memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI dengan sederet lomba yang bikin heboh.

Mulai dari estafet kelereng sendok, joget kardus bola, sampai lomba "Syahrini jalan tutup mata".

Acara dibuka dengan upacara bendera yang dipimpin Ketua RT 03 Indra Gama. Hadir juga Ketua RW 08 Agus Sutrisno, Sekretaris RW Mogo Irianto, dan tokoh masyarakat setempat.

Begitu bendera selesai dikibarkan, suasana langsung berubah 180 derajat. Ketua Panitia Ivana Lestari, bersama Sekretaris Ella dan Bendahara Yuliani, langsung tancap gas menggelar lomba.

Ada lomba pindah bola pakai tangkai balon ke botol, pindah bola ke kardus, lomba PBB, jalan pakai kardus, dan masih banyak lagi.

Yang bikin heboh, pesertanya lintas usia, mulai anak-anak, remaja, ibu-ibu, sampai bapak-bapak kompak bersama meriahkan acara.

Apalagi dipandu pembawa acara andalan warga, Uncu. Setiap kali ada peserta jatuh atau gagal, sorak-sorai dan gelak tawa langsung pecah satu lapangan.

"Hebatnya semua mau ikut. Bapak-bapak juga semangat. Jadi rame sekali," kata istri Ketua RT 03, Darmawati kepada wartawan di sela acara.

Bagi warga, ini bukan sekadar lomba 17-an. Tapi momentum buat mempererat silaturahmi.

"Ini menjadi momentum bagi warga untuk memeriahkan HUT RI, sekaligus mempererat silaturahmi antarwarga," ujar Darmawati.

Ia menyebut, suksesnya acara ini berkat kerja keras panitia, tokoh masyarakat serta dukungan penuh warga RT 03/RW 08.

"Melalui kegiatan ini, kami ingin menumbuhkan semangat kebersamaan, kekompakan, dan gotong royong. Alhamdulillah, seluruh rangkaian kegiatan berjalan sukses dan lancar," sebutnya.

Darmawati berharap semangat kemerdekaan ini terus dijaga. "Semangat kemerdekaan diharapkan dapat terus diwujudkan melalui kepedulian, kebersamaan, dan semangat membangun lingkungan yang lebih baik," pintanya.(srn3)

Menteri LH Apresiasi Universitas Pahlawan Tanam Pohon di Kawasan Hutan Konservasi Hortus Botanicus

Sat, 22 Aug 2026 14:29:29 +0700

SIARAN.CO.ID, KAMPAR - Menteri Lingkungan Hidup RI Mohammad Jumhur Hidayat mengapresiasi langkah Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai di Kabupaten Kampar yang aktif melakukan kegiatan konservasi lingkungan.

Apresiasi itu disampaikan Jumhur usai melakukan penanaman pohon di kawasan hutan konservasi Hortus Botanicus, Kampus Universitas Pahlawan, Sabtu (22/8/2026).

Kegiatan itu juga dihadiri Bupati Kampar Ahmad Yuzar dan Rektor Universitas Pahlawan Prof Dr Amir Lutfi, serta Mitra strategis Menteri LH Sahabat Lingkungan Provinsi Riau yang dipimpin Muhammad Akhyar dan rombongan.

"Semua Orang Cemas Soal Lingkungan"
Jumhur mengatakan, saat ini seluruh dunia sedang cemas dengan kondisi lingkungan. Kecemasan itu muncul akibat bencana yang terjadi di berbagai negara karena perubahan iklim.

"Sekarang semua orang itu bicara soal lingkungan, dan semua orang cemas, bahkan seluruh dunia juga cemas. Kenapa? Karena ratusan tahun membangun tapi mengabaikan lingkungan," kata Jumhur.

Ia menyebut, bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang dan longsor terjadi karena ulah manusia. Data BNPB mencatat lebih dari 90 persen bencana di Indonesia bukan karena alam, melainkan ulah manusia.

"Kegiatan di sini jelas akan menghindarkan itu. Karena ini ada proses penanaman, konservasi, yang apabila kelakuan seperti ini dilakukan di banyak tempat, maka kita akan terhindar dari bencana-bencana hidrometeorologi yang sekarang kita alami," ujarnya.

Ajak Kolaborasi dan Apresiasi Upaya Karhutla Riau
Jumhur menegaskan, Kementerian LH siap berkolaborasi dengan kampus untuk memastikan program lingkungan berjalan.

"Saya terima kasih, kita akan berkolaborasi untuk memastikan semua berjalan," tegasnya.

Di kesempatan yang sama, Jumhur juga mengapresiasi upaya pemadaman karhutla di Riau. Ia menyebut baru saja melakukan patroli udara bersama Kapolda Riau untuk memastikan kondisi di lapangan.

"Hari ini saya dapat laporan sudah ada pemadaman dan pendinginan dan sekarang saya boleh katakan bahwa di Riau ini lebih baik dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang sedang lebih menghangat lagi, terutama Kalimantan dan Sumatera Selatan," jelasnya.

Keberhasilan itu, menurutnya, tidak lepas dari kerja aparatur pemerintah dan masyarakat yang peduli terhadap kebakaran hutan dan lahan.

"Jadi ini semua karena kerja aparatur, aparatur pemerintah, masyarakat setempat yang peduli terhadap kebakaran hutan dan lahan dan akhirnya bisa berhasil seperti ini," tutupnya.

Rektor Universitas Pahlawan Prof Dr Amir Lutfi sebelumnya menegaskan kampus memiliki visi lingkungan yang baik ke depan dan siap menjadi mitra pemerintah dalam menjaga bumi.(srn4)

Sahabat Lingkungan Hidup Riau Jadi Mitra Strategis Menteri LH, Siap Perkuat Kolaborasi Jaga Bumi

Thu, 20 Aug 2026 23:22:52 +0700

SIARAN.CO.ID, PEKANBARU— Sahabat Lingkungan Hidup Provinsi Riau diharapkan menjadi mitra strategis Menteri Lingkungan Hidup RI dalam memperkuat kolaborasi menjaga dan memulihkan lingkungan di Riau.

Harapan tersebut disampaikan Menteri Lingkungan Hidup RI Mohammad Jumhur Hidayat saat bertemu dengan Sahabat Lingkungan Hidup Provinsi Riau di VIP Lancang Kuning, Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru, Kamis (20/8/2026) malam.

Pertemuan berlangsung sekitar pukul 20.40 WIB, setelah Jumhur tiba di Pekanbaru bersama rombongan Kementerian Lingkungan Hidup untuk menjalankan sejumlah agenda.

Dalam kesempatan tersebut, hadir Tenaga Ahli Menteri Bidang Advokasi dan Penguatan Partisipasi Publik Yudi Syamhudi Sayuti.

Rombongan Menteri LH disambut Pemerintah Provinsi Riau yang diwakili Asisten II Setdaprov Riau M Job Kurniawan, Kapolda Riau Irjen Pol Dr Herry Heryawan, S.I.K., M.H., M.Hum., organisasi KSPSI-SPTI, Sahabat Lingkungan Hidup Riau dan sejumlah pihak lainnya.

Momen pertemuan semakin hangat saat Ketua Sahabat Lingkungan Hidup Provinsi Riau Muhammad Akhyar memasangkan seragam Sahabat Lingkungan Hidup kepada Menteri LH. Pemasangan seragam tersebut menjadi simbol kolaborasi dan komitmen bersama dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan.

Jumhur mengatakan, keberadaan Sahabat Lingkungan Hidup di Riau dapat menjadi bagian penting dalam memperkuat kerja pemerintah di bidang lingkungan. Namun, kolaborasi tersebut perlu dirancang secara terorganisasi agar kegiatan yang dilakukan memiliki arah dan hasil yang jelas.

"Harus dirumuskan dulu pekerjaan-pekerjaan apa atau kegiatan apa yang sesuai. Kemudian dibuat organisasinya dengan baik dan ujungnya itu pasti dalam rangka pemulihan lingkungan, dalam rangka memuliakan bumi," kata Jumhur.

Menurutnya, upaya memulihkan lingkungan tidak dapat dilakukan pemerintah sendirian. Dibutuhkan keterlibatan berbagai kelompok yang memiliki kepedulian dan tujuan yang sama.

Kelompok tersebut dapat berasal dari pemerintah daerah, organisasi nonpemerintah atau NGO, komunitas, masyarakat maupun kelompok lainnya.

"Sebetulnya banyak kelompok yang punya minat yang sama. Kelompok itu bisa pemerintah daerah, bisa NGO dan juga kelompok lainnya. Itu bisa kolaborasi bareng-bareng," ujarnya.

Terhubung dengan Program Lingkungan

Jumhur juga melihat adanya peluang untuk mempertemukan berbagai sumber daya dalam mendukung kegiatan lingkungan di lapangan, termasuk melalui kelompok filantropi.

Menurutnya, kegiatan yang telah dirancang dan dikelola secara baik akan lebih mudah dikolaborasikan dengan berbagai pihak untuk mendukung aksi nyata di lapangan.

"Untuk kegiatannya itu memang terorganisasi dengan baik, banyak dana-dana filantropi yang bisa dikolaborasikan untuk langsung kerja di tapak, di lapangan," katanya.

Karena itu, Sahabat Lingkungan Hidup Riau diharapkan tidak hanya menjadi wadah kepedulian masyarakat, tetapi juga mampu menjadi penghubung kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, organisasi lingkungan dan berbagai pihak lainnya.

Kolaborasi tersebut dapat diarahkan pada sejumlah persoalan lingkungan yang menjadi perhatian di Riau, termasuk pengawasan terhadap pelanggaran lingkungan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Jumhur berharap Sahabat Lingkungan Hidup Riau dapat aktif membantu pemerintah dalam mengawasi kondisi lingkungan. Masyarakat yang menemukan dugaan pelanggaran lingkungan juga diharapkan tidak ragu menyampaikannya kepada pihak berwenang.

"Harapannya militan, harus militan. Dan termasuk melaporkan kalau ada orang yang melanggar aturan lingkungan," tegasnya.

Laporan tersebut dapat disampaikan kepada pemerintah daerah maupun langsung kepada Kementerian Lingkungan Hidup.

"Dinas, laporkan juga ke Jakarta (Kementerian LH), karena kan mata kita juga terbatas. Teman-teman mungkin bisa dan sangat membantu," ujarnya.

Untuk persoalan karhutla, Jumhur juga membuka ruang kolaborasi melalui pelatihan bagi anggota Sahabat Lingkungan Hidup. Mereka dapat dipersiapkan untuk membantu upaya pencegahan dan penanganan kebakaran di lapangan.

"Kalau ada karhutla-karhutla mungkin bisa dilatih juga ini. Latihan, kan bisa, kenapa tidak," katanya.

Kolaborasi tersebut nantinya juga dapat melibatkan masyarakat peduli api serta Brigade Antisipasi Kebakaran Lahan yang tengah disiapkan Kementerian LH.

"Brigade Antisipasi Kebakaran Lahan, mungkin bisa kolaborasi juga. Karena Provinsi Riau ini kan memang potensial kebakaran lahannya," tutur Jumhur.

Dengan kolaborasi yang terarah, Sahabat Lingkungan Hidup Provinsi Riau diharapkan mampu mengambil peran strategis bersama Kementerian LH dan pemerintah daerah dalam memperkuat perlindungan serta pemulihan lingkungan.

Kerja bersama tersebut pada akhirnya diarahkan pada satu tujuan, yakni menjaga bumi tetap lestari dan mewujudkan misi bersama untuk memuliakan bumi.(srn1)

Jaga Keamanan Pangan, Relawan MBG di Riau Perlu Rutin Medical Check Up

Thu, 20 Aug 2026 11:21:01 +0700

SIARAN.CO.ID, PEKANBARU- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Riau tidak hanya dituntut memenuhi aspek gizi. Keamanan pangan dari proses pengolahan hingga distribusi juga harus menjadi perhatian utama.

Disampaikan Wakil Panglima Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Laskar Melayu Bersatu (DPP LLMB) Provinsi Riau, Romi Sinaga SE, menilai pemeriksaan kesehatan atau Medical Check Up (MCU) bagi seluruh relawan MBG di Riau penting dilakukan secara rutin.

Menurutnya, para relawan terlibat langsung dalam proses penyiapan dan pendistribusian makanan kepada masyarakat. Karena itu, kondisi kesehatan mereka harus dipastikan agar tidak menjadi sumber penularan penyakit.

“MCU bagi seluruh relawan MBG sangat penting sebagai langkah pencegahan. Kita harus memastikan setiap relawan dalam kondisi sehat sehingga makanan yang disiapkan dan diberikan kepada masyarakat benar-benar aman, higienis, dan tidak menjadi media penularan penyakit,” ujar Romi dalam keterangan resmi di Pekanbaru, Kamis (20/8/2026).

Standar Keamanan Pangan Harus Melekat
Romi menegaskan, program MBG bukan hanya soal pemenuhan gizi. Aspek keamanan pangan harus melekat sejak awal.

Ia mengingatkan, jika tidak ada pengawasan kesehatan, niat baik menyalurkan makanan bergizi justru berpotensi menimbulkan masalah kesehatan baru.

“Jangan sampai niat baik memberikan makanan bergizi justru menimbulkan persoalan kesehatan akibat kurangnya pengawasan terhadap kesehatan orang-orang yang menangani makanan. Karena itu, MCU perlu dilakukan secara rutin dan menjadi bagian dari standar pelaksanaan MBG,” tegasnya.

Pemeriksaan berkala dinilai efektif untuk deteksi dini penyakit menular yang berpotensi terbawa melalui proses penanganan makanan.

Sanitasi Tak Boleh Diabaikan
Selain MCU, Romi juga menekankan pentingnya penerapan standar kebersihan dan sanitasi bagi relawan di seluruh wilayah Riau.

Hal itu meliputi kebersihan diri, mencuci tangan sebelum memegang makanan, penggunaan alat pelindung diri, hingga kebersihan tempat pengolahan dan distribusi.

“Seluruh tahapan tersebut harus dilakukan secara konsisten untuk memastikan makanan yang diterima masyarakat tidak hanya bergizi, tetapi juga aman untuk dikonsumsi,” katanya.

Ia berharap program MBG benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Riau.

“Kita berharap program MBG benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Makanan harus bergizi, sehat, bersih, dan aman. Kesehatan relawan merupakan salah satu faktor penting yang tidak boleh diabaikan,” tutup Romi.(srn4)

KPU Riau Perkuat Standar Layanan Informasi Publik Lewat Forum Konsultasi

Wed, 19 Aug 2026 18:56:47 +0700

SIARAN.CO.ID, PEKANBARU- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Salah satunya melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) Penyusunan Standar Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Riau.

Forum tersebut digelar di Kantor KPU Provinsi Riau, Rabu (19/8/2026), dan dibuka oleh Pelaksana Harian (Plh) Ketua KPU Riau Supriyanto, yang juga komisioner KPU Riau. Dihadiri Sekretaris KPU Riau Rudinal B, dan Komisioner KPU Riau lainnya, Abdul Rahman, Nahrawi, Nugroho Noto Susanto. Selain itu, kegiatan juga diikuti perwakilan Pemerintah Provinsi Riau melalui Kesbangpol, Komisi Informasi (KI) Riau, Ombudsman RI Perwakilan Riau, Bawaslu, perwakilan wartawan, penggiat pemilu, mahasiswa serta undangan lainnya.

Supriyanto mengatakan, forum konsultasi publik menjadi ruang bagi KPU Riau untuk mendapatkan masukan langsung dari masyarakat dan pemangku kepentingan terkait standar pelayanan informasi publik.

Menurutnya, pelayanan PPID di KPU Riau selama ini telah berjalan. Namun, masih diperlukan sejumlah penyempurnaan agar pelayanan informasi kepemiluan dapat diberikan secara lebih optimal, mudah diakses, transparan dan akuntabel.

"Harapan kami, forum ini bisa menghasilkan standar pelayanan PPID KPU Riau yang lebih baik ke depannya. Tentunya masukan dari bapak dan ibu sekalian menjadi bahan untuk memperbaiki pelayanan yang sudah ada," kata Supriyanto.

Sementara itu, Komisioner KPU Riau Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Nugroho Noto Susanto, menjelaskan PPID memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat mendapatkan informasi kepemiluan secara terbuka dan mudah.

Ia mengatakan, PPID KPU Riau diarahkan untuk mewujudkan pelayanan informasi yang transparan, cepat, inklusif dan akuntabel. Hal tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung penyelenggaraan pemilu yang berintegritas.

"PPID bertanggung jawab dalam mengelola informasi publik, menyediakan pelayanan informasi, mendokumentasikan informasi, melayani permohonan informasi masyarakat serta menjamin pelayanan informasi yang cepat, tepat, sederhana dan transparan," jelasnya.

Nugroho menyebut informasi yang dikelola PPID KPU Riau mencakup informasi berkala, informasi serta-merta, informasi setiap saat hingga informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain pelayanan secara langsung, KPU Riau juga menyediakan akses informasi melalui platform digital. Salah satunya melalui fitur Dedah Data Hasil Pemilu yang menyediakan berbagai data terkait pelaksanaan pemilu.

"Mahasiswa atau akademisi bisa langsung mengakses data melalui pelayanan digital ini," ujarnya.

Dalam forum tersebut, perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Riau Muhammad Khairil Umam menilai pelayanan PPID KPU Riau sudah berjalan dengan baik. Namun, menurutnya, standar pelayanan yang telah tersedia perlu lebih dimaksimalkan dalam hal publikasi.

"Standar layanan sudah ada, tapi hanya perlu dipublikasikan lagi, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Tujuannya agar masyarakat mengetahui bahwa di KPU Riau ada layanan seperti ini," katanya.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi Informasi Riau Yulianti. Ia menilai PPID KPU Riau telah menunjukkan kinerja yang baik, salah satunya ditandai dengan penghargaan yang pernah diberikan KI Riau.

Meski demikian, ia menyarankan adanya penguatan pada aspek uji konsekuensi dalam pengelolaan informasi publik.

"PPID KPU Riau ini sudah luar biasa. Ada sedikit tambahan, perlunya memasukkan poin uji konsekuensi yang wajib dilampirkan di website," ujarnya.

Forum konsultasi publik tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai ruang diskusi, tetapi menghasilkan masukan konkret untuk penyempurnaan standar pelayanan PPID KPU Riau.(srn3)

Sensus Jangan Formalitas! DPRD: Banyak Warga Miskin Pekanbaru Kehilangan Hak Gara-gara Desil Salah

Tue, 18 Aug 2026 17:44:44 +0700

SIARAN.CO.ID, PEKANBARU- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Pekanbaru menyorot tajam proses pendataan sensus warga yang masih berjalan. Dewan menilai jika hanya jadi formalitas, maka data desil yang dipakai saat ini justru mencelakai warga miskin dan membuat mereka kehilangan hak atas bantuan pemerintah.

Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru, Ir. Nofrizal, MM, menyebut masih banyak laporan masuk ke dewan terkait penetapan desil yang tidak sesuai kondisi riil.

"Kami masih menerima laporan. Ini yang hilang sekarang dan masih dikeluhkan masyarakat. Sebab masyarakat kehilangan akses terhadap KIP, keringanan UKT, BPJS, dan bantuan sosial lainnya," kata Nofrizal kepada siaran.co.id, Selasa (18/8/2026).

Warga Sederhana Masuk Desil 6-10

Nofrizal menemukan kejanggalan. Warga yang hidup pas-pasan, berprofesi buruh harian lepas, ojek online, hingga tinggal di rumah pinjaman keluarga, justru tercatat masuk desil 6 sampai 10. Padahal kategori itu dianggap sejahtera.

"Kalau dilihat kategori hidupnya sejahtera, jauh. Tapi tidak tahu kenapa penetapan desil strata kehidupannya masuk 6 sampai 10. Padahal rumahnya pinjam keluarga. Ketika ajukan bantuan untuk anak sekolah atau afirmasi, mereka tidak dapat," tegas Politisi PAN itu.

Ia juga menyoroti warga yang tidak terbuka saat didata. Banyak yang menyembunyikan penghasilan dan pekerjaan karena takut atau tidak paham.

"Kadang ditanya penghasilan berapa tidak mau jawab. Ditanya kerja apa mengaku tidak bekerja, padahal buruh bangunan atau ojek online," ujarnya.

Desak Data Segera Dikonversi, Petugas Jangan Asal

Nofrizal mendesak petugas sensus bekerja serius. Begitu juga Pemko Pekanbaru harus langsung mengkonversi hasil sensus untuk memperbaiki data yang selama ini salah.

"Kami minta petugas sensus tidak asal-asalan. Begitu juga pemerintah yang menerima hasil data sensus, langsung dikonversikan ke data warga yang selama ini salah," desaknya.

Menurutnya, akurasi data adalah kunci agar program pemerintah tepat sasaran. Jika tidak, bantuan hanya akan mubazir dan tidak menyentuh yang berhak.

Sekilas Tentang Desil

Desil adalah pengelompokan 10 tingkat kesejahteraan nasional yang ditetapkan BPS berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSEN.

*Desil 1: Sangat miskin
*Desil 2: Miskin
*Desil 3: Hampir miskin
*Desil 4: Rentan miskin
*Desil 5-10: Menengah hingga kaya

Semakin tinggi desil, semakin kecil peluang menerima bantuan.

"Semoga dengan hasil sensus nanti dapat ditentukan bagaimana sebenarnya kehidupan masyarakat. Jangan sampai warga miskin terus dirugikan karena data," tutup Nofrizal.(srn1)

Sampah Pekanbaru Mulai Teratasi, DPRD Minta Armada dan LPS Terus Dibenahi

Tue, 18 Aug 2026 17:26:53 +0700

SIARAN.CO.ID, PEKANBARU– Penanganan sampah di Kota Pekanbaru mulai menunjukkan perbaikan. Meski begitu, DPRD Pekanbaru meminta Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru tidak berhenti melakukan pembenahan, terutama pada armada pengangkutan, ritasi hingga kinerja Lembaga Pengelola Sampah (LPS).

Evaluasi terhadap penanganan sampah tersebut dibahas Komisi IV DPRD Pekanbaru bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Pekanbaru dalam hearing di ruang Komisi IV DPRD Pekanbaru, Selasa (18/8/2026).

Hearing dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru Nurul Ikhsan, didampingi Sekretaris Komisi IV Roni Amriel serta anggota Zulfan Hafiz, Zulkardi, Sovie Septiana, Pangkat Purba, H Ervan, Hamdani dan Nofrizal.

Dari DLHK Pekanbaru hadir Kepala DLHK Reza Aulia Putra, Sekretaris Indah dan sejumlah staf.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru Nurul Ikhsan mengapresiasi perbaikan penanganan sampah sepanjang 2026. Dibandingkan tahun sebelumnya, berbagai kendala teknis dalam proses pengangkutan sampah dinilai sudah jauh berkurang.

"Alhamdulillah, tapi hasil ini kita minta ditingkatkan lagi," kata Nurul usai hearing.

Menurut Nurul, perbaikan tersebut harus terus dijaga dan ditingkatkan. Terlebih, dukungan anggaran dan armada pengangkutan telah mengalami peningkatan.

DLHK Pekanbaru sebelumnya memiliki pagu anggaran sekitar Rp138 miliar. Anggaran tersebut kemudian mengalami dua kali pergeseran hingga meningkat menjadi lebih dari Rp167 miliar.

Peningkatan anggaran tersebut berkaitan dengan penambahan kontrak kerja untuk mendukung operasional pengangkutan sampah.

Dukungan armada juga bertambah dengan 8 unit truk fuso, 68 unit dump truck dan 20 unit kendaraan pikap. Selain itu, di sejumlah depo tersedia tiga unit alat berat untuk mendukung penanganan persampahan.

Namun, Nurul mengingatkan penambahan anggaran dan armada harus berbanding lurus dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

"Hasil pemaparan DLHK tadi, realisasi anggaran khusus sektor persampahan hingga 30 Juli 2026 telah mencapai sekitar Rp108 miliar. Kondisi ini menjadi perhatian kami, terutama dalam upaya memastikan penggunaan anggaran tetap efektif dan efisien," ujarnya.

Komisi IV DPRD Pekanbaru, kata dia, akan terus melakukan evaluasi terhadap realisasi anggaran dan kinerja pengelolaan sampah. Tujuannya agar dukungan yang diberikan pemerintah benar-benar menghasilkan pelayanan yang semakin baik.

Sementara itu, Kepala DLHK Pekanbaru Reza Aulia Putra mengatakan, pembenahan sistem persampahan ke depan tidak boleh hanya berfokus pada pengangkutan.

Menurutnya, pengelolaan sampah harus mulai diarahkan pada sistem yang lebih menyeluruh, mulai dari pemilahan hingga pengolahan.

"Penanganan sampah ke depan tidak boleh hanya berfokus pada pengangkutan. Tapi sudah mulai diarahkan pada tahapan pemilahan hingga pengolahan," kata Reza.

Dalam hearing tersebut, Komisi IV dan DLHK Pekanbaru juga membahas rencana kerja persampahan untuk 2027 serta evaluasi terhadap LPS.

Hasil evaluasi nantinya akan disampaikan kepada masing-masing kecamatan. LPS yang dinilai belum maksimal akan dipanggil untuk dilakukan evaluasi dan pembinaan.

Reza mengatakan, keberadaan LPS menjadi salah satu bagian penting dalam memperkuat sistem pengelolaan sampah di tingkat lingkungan.

"Jadi, setelah RT RW dilantik kemarin, pelaksanaan program dan perintah Wali Kota, khususnya terkait pengelolaan sampah melalui LPS, diharapkan tidak lagi mengalami kendala. Sehingga kota kita bisa semakin bersih, semakin indah, dan Adipura bisa kita raih," ujarnya.

Dia mengakui masih terdapat pekerjaan rumah dalam pengelolaan sampah, terutama terkait kinerja LPS. Sebagian LPS dinilai sudah bekerja maksimal, namun sebagian lainnya masih belum menunjukkan kinerja yang baik.

Karena itu, DLHK akan terus mendorong peningkatan kinerja LPS, termasuk melalui evaluasi dan pemberian motivasi agar pelayanan pengangkutan sampah di lapangan semakin maksimal.

"Pastinya evaluasi dan peningkatan kinerja LPS kita harapkan bisa memperkuat sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh. Mulai dari pengangkutan, pemilahan hingga pengolahan, sehingga target kebersihan dan raihan penghargaan Adipura dapat diwujudkan," pungkasnya.(srn1)