Latest Posts

Kuasa Hukum Protes! Denda Rp1,78 M ke PT BSP Dinilai Janggal

Fri, 16 Oct 2026 22:36:32 +0700

SIARAN.CO.ID, PEKANBARU– Berbuntut panjang, Kuasa hukum PT Bahari Sandi Pratama (BSP) memprotes pengenaan sanksi administrasi berupa denda kepabeanan yang disebut mencapai sekitar Rp1,78 miliar. Hal ini dinilai janggal.

Mereka meminta Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Dumai membuka dasar penetapan denda tersebut dan meninjau ulang sanksi yang dibebankan kepada perusahaan.

Protes itu muncul setelah tim kuasa hukum dari Septem Law Firm menelaah persoalan yang berkaitan dengan pengenaan denda dan bunga akibat keterlambatan pelaporan manifest kepabeanan PT BSP Cabang Dumai.

Tim kuasa hukum yang terdiri dari Khairul Saleh, S.H., M.H., Nurjannah, S.H., M.H., dan Teguh Amandia Restu, S.H., telah mengirimkan permohonan informasi, penjelasan, dan dokumen kepada Bea Cukai Dumai.

Mereka juga melayangkan surat keberatan sekaligus penolakan terhadap pengenaan sanksi administrasi tersebut.

Kuasa hukum meminta Bea Cukai menjelaskan dasar hukum penetapan sanksi, kronologi perkara, objek pelanggaran, proses pemeriksaan, hingga rincian perhitungan denda dan bunga yang nilainya mencapai sekitar Rp1,78 miliar.

"Kami meminta Bea Cukai Dumai terbuka dan transparan mengenai persoalan yang dialami klien kami. Harus dijelaskan apa dasar pengenaan dendanya, bagaimana proses pemeriksaannya, serta bagaimana perhitungan hingga muncul angka yang mencapai sekitar Rp1,78 miliar," ujar Khairul Saleh kepada wartawan usai mendatangi Bea Cukai Dumai, Kamis (15/10/2026).

Menurut Khairul, keterbukaan informasi diperlukan agar perusahaan dapat memahami secara utuh persoalan yang dihadapi dan menentukan langkah hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pertanyakan Proses Pemeriksaan

Selain mempersoalkan besaran denda, kuasa hukum juga menyoroti proses pemeriksaan yang disebut melibatkan sejumlah individu, di antaranya Herman Buchari dan Agung Gumelar, serta pihak lain yang tercantum dalam surat keberatan.

Mereka mempertanyakan apakah orang-orang yang diperiksa tersebut memiliki kewenangan sah untuk mewakili PT BSP dalam memberikan keterangan yang kemudian dijadikan dasar pengenaan sanksi terhadap perusahaan.

"Perlu dijelaskan apakah pihak-pihak yang diperiksa memiliki kewenangan untuk mewakili perusahaan. Keterangan seseorang tidak seharusnya secara otomatis dianggap sebagai pernyataan resmi perseroan tanpa kejelasan mengenai kedudukan dan kewenangannya," tegas Khairul.

Dalam surat keberatan tertanggal 14 Oktober 2026, tim kuasa hukum menyatakan bahwa berdasarkan informasi dan dokumen yang mereka miliki, perusahaan tidak pernah menerima panggilan secara sah dan patut untuk memberikan klarifikasi terkait persoalan tersebut.

Karena itu, mereka meminta Bea Cukai Dumai memeriksa kembali prosedur pemeriksaan dan dasar pengenaan sanksi. Perusahaan juga meminta kesempatan untuk menyampaikan penjelasan, dokumen, serta bukti yang relevan.

Untuk memperjelas persoalan tersebut, kuasa hukum meminta salinan dokumen penetapan sanksi, berita acara pemeriksaan (BAP), rincian perhitungan denda dan bunga, serta dokumen lain yang menjadi dasar pengenaan sanksi.

Mereka turut meminta penjelasan mengenai informasi dugaan pemblokiran atau pembatasan rekening yang berkaitan dengan perusahaan dan atau direksinya. Penjelasan itu mencakup dasar hukum, pejabat atau instansi yang melakukan tindakan, serta dokumen perintah yang mendasarinya.

"Kami tidak bermaksud menghalangi kewenangan Bea Cukai dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum. Namun, setiap tindakan yang berdampak terhadap perusahaan harus memiliki dasar hukum dan dasar faktual yang jelas serta dapat dijelaskan secara terbuka sesuai ketentuan yang berlaku," kata Khairul.

Melalui surat keberatan tersebut, pihaknya meminta pengenaan denda dan bunga ditinjau kembali.

Mereka juga meminta penangguhan penagihan maupun tindakan administratif terkait selama proses penyelesaian keberatan, sepanjang dimungkinkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Menanggapi protes tersebut, Humas Bea Cukai Dumai, Dedi Husni, menyatakan nota keberatan yang diajukan kuasa hukum telah melewati batas waktu yang ditentukan.

Meski demikian, Bea Cukai tetap berupaya memfasilitasi audiensi untuk memperjelas persoalan dan mempertemukan pihak-pihak terkait.

"Nota keberatan yang dilayangkan sudah melampaui batas waktu penetapannya. Kami dari pihak Bea Cukai tetap berusaha memfasilitasi audiensi terkait titik terang permasalahan ini kepada pihak pemilik perusahaan yang sebenarnya," ujar Dedi.

Ia menjelaskan, berdasarkan informasi yang diterimanya, terdapat persoalan mengenai pihak yang menjalankan operasional perusahaan di Dumai.

Menurutnya, pihak yang mengaku sebagai pemilik asli perusahaan memiliki pandangan dan keberatan terhadap aktivitas operasional yang berlangsung di wilayah tersebut.

Namun, Dedi menegaskan Bea Cukai menangani persoalan berdasarkan identitas perusahaan yang tercatat, yakni PT Bahari Sandi Pratama, bukan semata-mata berdasarkan persoalan personal di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Menurutnya, pendekatan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan identitas perusahaan sebagai subjek yang berkaitan dengan persoalan kepabeanan yang sedang ditangani.

Terkait surat dari kuasa hukum, Dedi mengatakan surat ketiga baru diterimanya.

Berdasarkan informasi yang diterimanya, dua surat sebelumnya berada di bidang atau seksi perbendaharaan sehingga belum sampai kepadanya dalam kapasitas sebagai pejabat yang menangani informasi dan pelayanan publik (PPID).

Dedi menyatakan pihaknya akan berupaya memfasilitasi audiensi dalam waktu dekat agar persoalan tersebut dapat memperoleh kejelasan.

"Kami akan berupaya memfasilitasi audiensi dalam waktu dekat agar permasalahan ini bisa memperoleh titik terang," ujarnya.

Minta Denda Ditinjau Ulang

Perbedaan pandangan antara kuasa hukum PT Bahari Sandi Pratama dan Bea Cukai Dumai membuat transparansi dasar pengenaan sanksi menjadi persoalan utama yang perlu diperjelas.

Kuasa hukum meminta dokumen pemeriksaan dibuka, kewenangan pihak-pihak yang memberikan keterangan dipastikan, serta pengenaan denda dan bunga ditinjau ulang.

Sementara itu, Bea Cukai menyebut nota keberatan telah melewati batas waktu, tetapi membuka peluang audiensi untuk mencari kejelasan.

Audiensi yang direncanakan diharapkan menjadi ruang klarifikasi bagi kedua pihak, termasuk untuk menjelaskan dasar penetapan denda sekitar Rp1,78 miliar dan proses pemeriksaan yang dipersoalkan kuasa hukum.(srn4)

Ketua Fraksi PKS Panjatkan Doa dari Mekah, Desak Korporasi Pembakar Bertobat

Thu, 15 Oct 2026 15:09:42 +0700

SIARAN.CO.ID, PEKANBARU- Kondisi kabut asap di Kota Pekanbaru terus memburuk sejak Januari hingga Oktober 2026. Negara dinilai belum mampu menyelesaikan bencana tahunan ini, hingga mengganggu aktifitas masyarakat.

Data cuaca hari ini, Kamis (15/10/2026), Pekanbaru tercatat Smoke dengan Air Quality Index (AQI) 245 kategori Sangat Tidak Sehat (Very Unhealthy), polutan utama PM2.5. Mata perih, tenggorokan sakit, dan jarak pandang terbatas menjadi keluhan harian warga, meski tetap beraktivitas dengan menggunakan masker, namun ada juga tanpa masker.

Dampak paling nyata dirasakan dunia pendidikan. Pemerintah Kota Pekanbaru berulang mengeluarkan Surat Edaran yang terbaru dari Dinas Pendidikan tentang Penyesuaian Kegiatan Pembelajaran. Seluruh PAUD/TK, SD, SMP negeri dan swasta wajib melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) pada 14-15 Oktober 2026.

Kebijakan ini mengacu pada Surat Edaran Mendikdasmen No. 20 Tahun 2026 untuk daerah terdampak karhutla. Plt Kadisdik Abdul Jamal menegaskan PJJ diambil demi kesehatan dan keselamatan peserta didik.

Untuk diketahui SE ini bukan yang pertama. Sebelumnya pada 6-7 Oktober, Pemko juga sudah menerapkan PJJ karena ISPU di atas 200.

Buruknya kualitas udara tidak lepas dari masifnya kebakaran hutan dan lahan. Data BPBD Riau per 14 Oktober 2026 mencatat luas karhutla di Riau sepanjang 2026 mencapai lebih kurang 20.691,20 hektare.

Secara nasional, situasinya lebih mengerikan. Kementerian Kehutanan mencatat Januari-Juni 2026 saja sudah 107.465 hektare terbakar, naik 110 persen dibanding 2023, dan per 18 Agustus sudah tembus 202 ribu hektare di seluruh Indonesia.

Di tengah kebuntuan itu, keprihatinan datang dari Tanah Suci. Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Pekanbaru, H Firmansyah Lc MH, yang saat ini berada di Mekah, memanjatkan doa khusus untuk keselamatan warga Pekanbaru, Riau, dan Sumatera dari musibah kabut asap.

"Semoga musibah kabut asap yang menimpa masyarakat Kota Pekanbaru khususnya, dan kota-kota lain bisa segera berakhir. Amin. Ini sudah mengganggu hajat hidup orang banyak, anak-anak tidak bisa sekolah, lansia rentan ISPA," ujar Firmansyah dalam pesannya dari Mekah.

Ia juga menyoroti akar masalah yang tak pernah tuntas.

Desak Korporasi Bertobat dan APH Bertindak Tegas Tak Tebang Pilih

Selain itu, Firmansyah juga mendesak pelaku pembakar, yang diduga kuat dilakukan korporasi perkebunan, untuk bertanggung jawab dan bertobat. Desakan ini sejalan dengan temuan penegakan hukum.

Hingga 13 Oktober 2026, Polri telah menetapkan 223 orang dan 9 korporasi sebagai tersangka karhutla. Dari jumlah itu, Polda Riau paling banyak dengan 65 tersangka perorangan. Luas lahan yang dibakar korporasi mencapai 25.600,26 hektare.

Data Kementerian Lingkungan Hidup menyebutkan ada 85 ribu hektare konsesi perusahaan yang terbakar dan 335 perusahaan terindikasi memiliki titik api di konsesinya.

"Jangan hanya rakyat kecil (pekerja) yang jadi tersangka. Aparat penegak hukum harus menjalankan fungsinya secara adil dan tegas dalam bencana tahunan ini. Jika ada korporasi yang sengaja membakar, harus dihukum seberat-beratnya agar ada efek jera," tegas Firmansyah.

Ia meminta negara tidak lagi normatif. Penanganan tidak bisa hanya water bombing dan bagi masker tiap tahun. Negara harus hadir dengan pencegahan total, penegakan hukum tanpa tebang pilih, dan pemulihan gambut yang serius.

Karena, masih menurut Anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru ini, taruhannya bukan sekadar sekolah libur, tapi generasi yang setiap tahun menghirup racun. ISPA pada anak dan lansia meningkat, ekonomi bisa lumpuh, dan Pekanbaru terus dicap sebagai kota asap.

Dia juga minta bencana ini harus menjadi atensi Presiden dan menjadi yang terakhir.(srn1)

Muhammad Syafii Resmi Jabat Direktur PT SPEM

Tue, 13 Oct 2026 23:01:29 +0700

SIARAN.CO.ID, PEKANBARU- PT Sarana Pembangunan Pekanbaru (SPP) Perseroda melakukan penyegaran kepemimpinan di anak usahanya. Muhammad Syafii SSos MIK resmi menjabat sebagai Direktur PT Sarana Pembangunan Energi Madani (SPEM) menggantikan Drs Panzi Barza MM.

Dirut PT Sarana Pembangunan Pekanbaru (SPP) Perseroda, Imam Zamroni (tengah) memperkenalkan Direktur baru PT Sarana Pembangunan Energi Madani (SPEM), Muhammad Syafii kepada jajaran karyawan PT SPEM di Kantor PT SPP, Pekanbaru. (FOTO: istimewa)

Prosesi Serah Terima Jabatan berlangsung khidmat di Kantor PT SPP, Senin (12/10/2026). Pergantian ini bukan sekadar rotasi, tapi menjadi bagian dari upaya transformasi agar BUMD lebih lincah, responsif, dan benar-benar berguna bagi masyarakat Kota Pekanbaru.

PT SPEM sendiri adalah ujung tombak pelayanan jaringan gas (jargas) rumah tangga di Pekanbaru. Tugasnya strategis, memastikan gas rumah tangga bisa diakses dengan mudah, murah, dan aman.

Direktur Utama PT SPP, Imam Zamroni menegaskan, penyegaran ini harus jadi momentum akselerasi.

Ia menitipkan dua pesan penting kepada direktur baru. Pertama, lanjutkan program yang berjalan dan tuntaskan PR yang masih tertunda. Kedua, perkuat koordinasi dengan Pemko Pekanbaru untuk mengatasi kendala di lapangan.

"Kita berharap jajaran PT SPEM membuat terobosan baru terhadap kemudahan pelayanan administrasi dan kemudahan mendapatkan akses gas," ujar Imam dikutip dari halloriau.com.

Imam mengingatkan, BUMD memiliki tanggung jawab ganda yang harus seimbang.

"Perusahaan daerah ini memiliki dua tugas. Yang pertama tugas pelayanan sosial kepada masyarakat, yaitu pelayanan kebutuhan gas. Yang kedua tugas untuk mendapatkan profit yang nantinya disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk berbagai pembangunan fasilitas," tegasnya.

Artinya, katanya lagi, keberhasilan PT SPEM tidak hanya diukur dari laba, tapi dari seberapa besar manfaat layanan yang dirasakan warga.

Komitmen Direktur Baru: Fokus Pelayanan

Sementara itu, Direktur PT SPEM yang baru, Muhammad Syafii menyatakan kesiapannya menjalankan amanah.

"Terimakasih kami sampaikan kepada Wali Kota Pekanbaru, Pak Agung, atas kepercayaan ini, dan juga kepada Pak Dirut PT SPP, Imam Zamroni. Kami siap berkoordinasi dalam menjalankan amanah ini," kata Syafii.

Syafii menegaskan prioritas utamanya adalah peningkatan kualitas pelayanan.

"Kedepan kami bersama tim akan berupaya memprioritaskan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, termasuk mendorong kemudahan dalam proses administrasi dan akses terhadap layanan jaringan gas. Kami juga akan melakukan evaluasi terhadap berbagai kendala yang ada agar pelayanan perusahaan dapat berjalan lebih optimal dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat," pungkasnya.

Dengan kepemimpinan baru ini, diharapkan PT SPEM mampu menghadirkan layanan jargas yang lebih mudah, efektif, dan responsif, sekaligus memperkuat kontribusi BUMD bagi pembangunan Kota Pekanbaru.(srn1)

Kejar Target, Bapenda Pekanbaru Jemput Bola dan Apresiasi Kepatuhan Wajib Pajak

Fri, 18 Sep 2026 10:49:22 +0700

PEKANBARU- Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terus mendorong kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.

Hal ini dilakukan mengingat batas waktu perpanjangan jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) akan berakhir pada 30 September 2026 mendatang.

Salah satu langkah strategis yang dilakukan Bapenda Kota Pekanbaru adalah menyampaikan secara langsung Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2 kepada wajib pajak, baik yang masih memiliki tunggakan maupun yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya dengan patuh.

Langkah jemput bola tersebut menjadi bagian dari upaya Bapenda Pekanbaru untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat atau wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran PBB-P2 secara tepat waktu.

Sebagai bentuk komitmen nyata tersebut, Kepala Bapenda Kota Pekanbaru, T. Denny Muharpan, S.H., M.H., bersama jajaran turun langsung menemui wajib pajak di sejumlah lokasi di Kota Pekanbaru pada Jumat (11/9/2026).

"Penyampaian SPPT secara langsung ini menjadi bagian dari pendekatan humanis kami dalam membangun komunikasi yang transparan dan persuasif dengan wajib pajak. Yang patuh kita apresiasi, yang menunggak kita imbau agar segera lunasi," ujar Denny.

Penyampaian SPPT PBB-P2 yang dilakukan Bapenda Kota Pekanbaru tidak hanya menyasar wajib pajak yang masih memiliki tunggakan saja, tapi juga menyasar wajib pajak lainnya yang sudah patuh sebagai bentuk perhatian pemerintah. Wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya tepat waktu juga turut mendapatkan penyampaian SPPT sebagai bentuk pelayanan prima dan apresiasi atas kepatuhannya.

Pada kunjungan pertama, Kepala Bapenda menyambangi Sekolah Swasta Darma Yudha. Di sana, ia berdiskusi langsung dengan pihak pengelola sekolah. Pertemuan tersebut sekaligus menjadi kesempatan untuk menyampaikan imbauan agar kewajiban PBB-P2 dapat segera diselesaikan sebelum batas waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah.

Sementara itu, pada kunjungan kedua, Bapenda Pekanbaru juga menyampaikan SPPT PBB-P2 berstatus "Lunas Bayar" kepada wajib pajak yang telah memenuhi kewajibannya tepat waktu. SPPT tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Bapenda kepada perwakilan PT Angkasa Pura II dalam pertemuan yang berlangsung di Rumah Makan Pondok Patin.

"Kita jemput bola. Selain memberikan informasi kewajiban, langkah ini kita harapkan menjadi motivasi dan contoh positif bagi wajib pajak lainnya untuk segera memenuhi kewajibannya tepat waktu," katanya lagi.

Sinergi antara pemerintah daerah dan wajib pajak juga dinilai penting untuk terus diperkuat, mengingat PBB-P2 merupakan salah satu sektor pajak daerah yang sangat berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru.

Melalui penyampaian SPPT secara langsung, wajib pajak diharapkan memperoleh informasi yang jelas terkait kewajiban perpajakannya, termasuk besaran pajak yang harus dipenuhi sesuai dengan ketetapan yang berlaku saat ini.

Bapenda Kota Pekanbaru berharap kesadaran seluruh elemen masyarakat dan pelaku usaha atau wajib pajak hendaknya dapat terus meningkat serta membayar pajak tepat waktu demi pembangunan kota.

"Uang PBB-P2 itu nantinya digunakan sepenuhnya untuk mendukung PAD guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Pekanbaru. Jadi bayar pajak itu kembali untuk masyarakat," tegas Denny.

Adapun kegunaan utama uang PBB-P2 tersebut adalah untuk pembangunan infrastruktur seperti memperbaiki jalan, jembatan, saluran air, dan fasilitas umum lainnya yang dirasakan langsung masyarakat.

Kemudian untuk fasilitas publik seperti membiayai operasional sekolah negeri, puskesmas, dan rumah sakit daerah. Serta untuk kebersihan dan lingkungan yakni mendukung program pengolahan sampah dan kebersihan Kota Pekanbaru.

Selain itu untuk penerangan jalan berupa membayar biaya operasional lampu penerangan jalan umum (PJU). Dan operasional pemerintahan untuk membantu belanja pegawai dan pelayanan administrasi bagi warga Kota Pekanbaru.

Oleh karena itu, Bapenda Kota Pekanbaru mengimbau masyarakat atau wajib pajak agar melakukan pembayaran ataupun melunasi PBB-P2 tepat waktu guna menghindari sanksi denda administratif yang berlaku.

"Kami mengimbau masyarakat lunasi PBB-P2 tepat waktu agar terhindar dari sanksi denda," tutupnya.(advertorial)

Pekanbaru Masih Berasap, Diluar Rumah Warga Diimbau Pakai Masker dan Puskesmas Siaga 24 Jam

Mon, 12 Oct 2026 14:27:41 +0700

SIARAN.CO.ID, PEKANBARU-Kota Pekanbaru masih diselimuti kabut asap. Kondisi ini mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk anak-anak sekolah yang berangkat ke sekolah.

Anggota Fraksi Gerindra DPRD Kota Pekanbaru, Zainal Arifin SE MH, mengatakan asap di Pekanbaru merupakan imbas kiriman dari daerah-daerah penghasil asap yang masih terbakar dan belum diguyur hujan.

"Asap sudah mulai berkurang, tapi di daerah-daerah penghasil asap atau daerah yang terbakar itu belum ada hujan. Otomatis di Pekanbaru kena imbasnya," ujar Zainal.

Menyikapi kondisi tersebut, ia mengimbau masyarakat untuk lebih waspada dan menjaga kesehatan.

"Tentu kami mengimbau kepada masyarakat Kota Pekanbaru untuk menjaga kesehatan, gunakan masker saat berada diluar agar tidak sesak napas dan mengurangi dampak kabut asap," katanya.

Selain itu, Zainal juga mendorong pihak-pihak yang mampu untuk berkontribusi membagikan masker gratis kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Kita imbau pihak-pihak yang bisa memberikan kontribusi untuk memberikan masker gratis," ujarnya.

Jangan Bakar Lahan dan Siagakan Puskesmas

Untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), Zainal meminta masyarakat Pekanbaru tidak ikut memperparah keadaan dengan membakar apapun dilingkungannya.

"Antisipasi juga untuk masyarakat kita, jangan ikut memberikan kontribusi berupa membakar-bakar. Dan kita juga berdoa agar asap yang dikirim dari provinsi dan daerah lain bisa segera hilang dan Pekanbaru kembali normal," tegasnya.

Ia juga meminta Pemerintah Kota Pekanbaru menyiagakan fasilitas kesehatan untuk mengantisipasi dampak kesehatan akibat kabut asap.

"Hal ini perlu kita antisipasi agar puskesmas-puskesmas yang ada di Kota Pekanbaru bisa stay 24 jam dengan dokternya sekaligus, agar bisa melayani masyarakat kita yang datang untuk berobat terkait dampak asap," tutupnya.(srn1)

Irjen Pol Arman Achdiat Resmi Jabat Kapolda Riau Gantikan Komjen Pol Herry Heryawan

Sun, 11 Oct 2026 14:35:33 +0700

SIARAN.CO.ID, PEKANBARU- Irjen Pol Arman Achdiat resmi menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau menggantikan Komjen Pol Herry Heryawan. Serah terima jabatan ditandai dengan upacara Welcome and Farewell Parade di halaman Mapolda Riau, Pekanbaru, Minggu (11/10/2026).

Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi melaksanakan prosesi adat Tepuk Tepung Tawar kepada Kapolda Riau yang baru Irjen Pol Arman Achdiat beserta istri di Lobi Mapolda Riau, Pekanbaru, Minggu (11/10/2026). (FOTO: media center riau)

Pergantian tongkat komando ini menandai dimulainya estafet kepemimpinan baru Polda Riau dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Bumi Lancang Kuning ini.

Dalam prosesi tersebut, Komjen Pol Herry Heryawan yang kini mengemban amanah baru sebagai Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri menyambut langsung kedatangan penggantinya.

"Selamat datang di Bumi Lancang Kuning, Irjen Pol Arman Achdiat beserta Ibu. Hari ini menjadi bagian penting dalam perjalanan pengabdian kami di Riau. Sebuah amanah telah tiba pada waktunya untuk diteruskan, dan estafet kepemimpinan Polda Riau kini berada di tangan yang baru," kata Herry Heryawan.

Di akhir masa tugasnya, Herry menitipkan dua pesan utama kepada pejabat baru, yakni pembinaan internal keluarga besar Polda Riau dan pengayoman kepada masyarakat.

"Kepada Irjen Pol Arman Achdiat, saya titipkan keluarga besar Polda Riau dan masyarakat Riau yang telah menjadi bagian begitu berarti dalam perjalanan pengabdian. Semoga Allah SWT senantiasa menganugerahkan kekuatan, kesehatan, dan kemudahan dalam mengemban amanah sebagai Kapolda Riau," ujarnya.

Prosesi Adat Tepuk Tepung Tawar

Rangkaian sertijab juga diwarnai prosesi adat Melayu Tepuk Tepung Tawar di Lobi Mapolda Riau. Tradisi ini digelar sebagai simbol penghormatan, doa restu, dan harapan keselamatan bagi pejabat baru.

Pemerintah Provinsi Riau hadir dalam prosesi tersebut. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi hadir mewakili Gubernur Riau.

"Prosesi adat Tepuk Tepung Tawar ini merupakan bentuk doa restu dan harapan agar Kapolda Riau yang baru senantiasa diberikan kelancaran, keselamatan, serta keberkahan dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat di Bumi Lancang Kuning," kata Syahrial Abdi.

Sebelumnya, penyambutan diawali dengan pengalungan bunga kepada Irjen Pol Arman Achdiat beserta istri di halaman Mapolda Riau sebagai bentuk penghormatan kedinasan.

Setelah prosesi adat, kegiatan dilanjutkan dengan farewell parade dan acara kenal pamit di lingkungan Polda Riau.

Pemprov Riau berharap sinergi antara pemerintah daerah dan kepolisian dalam penegakan hukum serta pemeliharaan keamanan yang selama ini terjalin dapat terus ditingkatkan di bawah kepemimpinan Kapolda yang baru. (srn3)

Kencana Fight Hang Tuah Combat 2026 Siap Guncang Pekanbaru

Sat, 10 Oct 2026 16:07:03 +0700

SIARAN.CO.ID, PEKANBARU- Event akbar Kencana Fight - Hang Tuah Combat 2026 Vol.1, memperebutkan Sabuk Wali Kota resmi akan digelar di Kota Pekanbaru.

Kejuaraan yang memperebutkan sabuk juara Wali Kota Pekanbaru ini didukung penuh Pemerintah Kota Pekanbaru dan Dispora Kota Pekanbaru.

Pasangan Wali Kota Pekanbaru H Agung Nugroho SE MM dan Wakil Wali Kota H Markarius Anwar ST MArch memberikan dukungannya terhadap ajang ini yang diharapkan melahirkan petarung-petarung berprestasi dari Bumi Lancang Kuning.

Kepada siaran.co.id, Ketua Pertina Provinsi Riau, Doan Samuel Nababan membocorkan event ini akan dilaksanakan 30 Oktober - 1 November 2026, dengan mengambil tempat di GOR Takraw Kota Pekanbaru.

Disebutkannya, ajang ini menjadi panggilan bagi para petarung dari berbagai sasana dan daerah untuk membuktikan kemampuan terbaik di atas ring. Tidak hanya sekadar tanding, event ini menjadi sejarah baru perebutan sabuk paling bergengsi di Kota Bertuah.

"Ini momentum kebangkitan tinju Riau. Kencana Fight Hang Tuah Combat adalah wadah yang tepat bagi atlet muda untuk unjuk gigi dan meraih jam terbang. Kami dari Pertina Riau mendukung penuh, mari kita buat Pekanbaru sebagai barometer combat sport di Sumatera," ujar Doan Nababan yang juga Ketua Panitia event, Sabtu (10/10/2026).

Dia juga mengabarkan, pendaftaran telah dibuka sejak 2 Oktober - 15 Oktober 2026. "Kuota terbatas. Para atlet dan manajer sasana segera mengamankan tempat dan mendaftarkan petarung terbaiknya," tambah Doan.

Untuk informasi pendaftaran, teknis pertandingan, dan kelas yang dipertandingkan, dapat menghubungi: CP Pendaftaran: Franky - 0822-1452-1818.

"Jangan sampai ketinggalan. Siapkan mental juara dan jadilah bagian dari sejarah perebutan Sabuk Wali Kota Pekanbaru 2026," tuturnya. (srn3)

Lapas Pekanbaru Ikuti Rapat Anev Ditjenpas dan Bahas Pusat Rehabilitasi Warga Binaan

Wed, 07 Oct 2026 16:30:00 +0700

SIARAN.CO.ID, PEKANBARU- Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pekanbaru mengikuti Rapat Analisis dan Evaluasi (Anev) di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), serta Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Pembentukan Pusat Rehabilitasi dan Reedukasi bagi Warga Binaan.

Kegiatan tersebut digelar secara virtual dan diikuti langsung oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto, jajaran Kementerian Imipas, serta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Rapat ini dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi, menyatukan langkah, serta meningkatkan sinergi jajaran Pemasyarakatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Untuk diketahui, Kepala Lapas Kelas IIA Pekanbaru, Eko Ari Wibowo, bersama Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Riau dan jajaran pimpinan mengikuti kegiatan secara virtual dari Kantor Wilayah Ditjenpas Riau. Sementara itu, para Pejabat Struktural Lapas Kelas IIA Pekanbaru mengikuti kegiatan dari Aula Lapas Kelas IIA Pekanbaru.

Dalam rapat tersebut, jajaran Pemasyarakatan mendapatkan penguatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi, peningkatan kualitas pelayanan publik, pembinaan warga binaan, serta penguatan profesionalisme dan integritas dalam menjalankan amanah.

Kepala Lapas Kelas IIA Pekanbaru, Eko Ari Wibowo, menegaskan pihaknya akan segera menindaklanjuti setiap arahan yang diberikan.

"Keikutsertaan kami dalam rapat ini merupakan wujud nyata komitmen Lapas Kelas IIA Pekanbaru untuk senantiasa menyelaraskan setiap langkah dengan arah kebijakan pimpinan pusat," ujar Eko dalam keterangan resminya.

Ia menambahkan, seluruh arahan terkait peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan integritas akan diimplementasikan secara optimal.

"Sehingga kami dapat menghadirkan pembinaan warga binaan yang humanis, produktif, dan berorientasi pada perubahan positif demi mewujudkan Pemasyarakatan yang semakin maju," kata dia.(srn3)

Napi Kabur Berulang Di Riau, DPR RI Desak Kakanwil dan Kalapas Di Evaluasi

Wed, 07 Oct 2026 13:11:42 +0700

SIARAN.CO.ID, JAKARTA- Kasus narapidana kabur dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Riau kembali terjadi. Kali ini dari Lapas Kelas IIB Pasir Pangaraian. Kondisi ini mendapat sorotan tajam dari Komisi XIII DPR RI.

Berita terkait;

https://siaran.co.id/news/detail/1362/napi-narkoba-kabur-dari-lapas-pasir-pengaraian

Anggota Komisi XIII DPR RI, Arisal Aziz, menyampaikan kekecewaannya. Menurutnya, berulangnya pelarian napi di Riau menandakan lemahnya sistem pengawasan pemasyarakatan di daerah tersebut.

"Ini bukan kejadian pertama. Seringnya napi kabur di Riau merupakan tamparan keras bagi kami di Komisi XIII," ujar Arisal Aziz yang akrab disapa Ajo Sal kepada awak media, Rabu (7/10/2026).

Diketahui, seorang warga binaan berinisial RI melarikan diri dari Lapas Pasir Pangaraian pada Senin (5/10/2026) sekitar pukul 16.15 WIB. Napi perkara narkotika itu kabur dengan cara memanjat atap kamar hunian dan melompati pagar Lapas.

Ajo Sal menilai, peristiwa di Pasir Pangaraian harus menjadi momentum evaluasi total. Tidak hanya di Lapas Pasir Pangaraian, tetapi juga seluruh Lapas dan Rutan yang ada di Riau.

Menurut catatannya, di era kepemimpinan Kepala Kanwil Pemasyarakatan Riau, Rudy Fernando Sianturi, sudah dua kali narapidana kabur dari Lapas.

Ia menyayangkan belum adanya tindakan tegas terhadap jajaran Kanwil yang mengawasi Lapas di Riau.

"Kejadian napi kabur tidak boleh dianggap insiden biasa. Ini menyangkut kepercayaan publik terhadap sistem pemasyarakatan," tegasnya.

Untuk itu, Komisi XIII DPR RI secara resmi mengusulkan kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, untuk evaluasi dan mencopot Kepala Kanwil Pemasyarakatan Riau Rudy Fernando Sianturi dan Kepala Lapas Pasir Pangaraian Efendi Parlindungan Purba.

"Harus ada tindakan tegas agar kepercayaan masyarakat pulih. Bukan hanya Kalapas saja, tetapi juga Kakanwil yang mengawasi seluruh Lapas di Riau perlu dievaluasi," kata Arisal.

Ia berharap Kementerian Imipas segera melakukan pembenahan menyeluruh di Lapas Pasir Pengaraian dan seluruh Lapas di Riau agar kejadian serupa tidak terulang, dan kepercayaan masyarakat tetap terjaga. (srn1)

Napi Narkoba Kabur Dari Lapas Pasir Pengaraian

Tue, 06 Oct 2026 22:30:00 +0700

SIARAN.CO.ID, ROKAN HULU- Seorang warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu, nekat melarikan diri dengan cara dramatis, Senin (5/10/2026) sore.

Aksi pelarian terjadi sekitar pukul 16.15 WIB, usai waktu Ashar. Warga binaan berinisial RI, berstatus Tahanan A III perkara narkotika Pasal 114 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kabur dari dalam lapas.

Informasi yang dihimpun, RI melancarkan aksinya dengan memanjat atap kamar hunian. Tak berhenti di situ, ia kemudian naik ke tembok pagar utama Lapas dan melompat keluar dari area pengamanan.

Aksi nekat itu pertama kali diketahui petugas di Pos 6. Sontak, petugas langsung menghubungi Komandan Jaga dan melakukan pengejaran.

Penyisiran dilakukan hingga ke sisi luar tembok lapas, menyasar perkebunan warga dan kawasan hutan rawa di belakang Lapas Pasir Pengaraian yang diduga menjadi jalur pelarian RI.

Menindaklanjuti kejadian itu, Lapas Pasir Pengaraian langsung membentuk tim khusus pencarian. Personel disebar ke beberapa titik yang diperkirakan menjadi lokasi persembunyian RI.

Kalapas Pasir Pengaraian, Efendi P Purba, dikonfirmasi membenarkan pelarian tersebut dan memastikan pencarian terus dilakukan secara intensif.

"Saat ini jajaran Lapas Pasir Pengaraian terus melakukan pencarian terhadap warga binaan tersebut. Tim telah dibentuk dan disebar di beberapa titik untuk melakukan penyisiran dan pencarian," tegas Efendi dikutip dari riauaktual.com, Selasa (6/10/2026).

Dalam operasi pencarian ini, Lapas juga berkoordinasi dengan Polres Rokan Hulu dan Koramil 02 Rambah.

Pihak Lapas mengimbau masyarakat yang mengetahui keberadaan RI agar segera melapor kepada petugas Lapas atau aparat penegak hukum terdekat.

Hingga kini, pencarian terhadap narapidana narkotika tersebut masih terus dilakukan.(srn3)

Libur Sekolah Diperpanjang Akibat Kabut Asap, Tekad: Korporasi Harus Bertanggung Jawab

Wed, 07 Oct 2026 21:54:07 +0700

SIARAN.CO.ID, PEKANBARU- Kebijakan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru yang memperpanjang libur sekolah dan menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) hingga Sabtu (10/10/2026) akibat kabut asap Karhutla di Sumatera, mendapat sorotan dari DPRD Kota Pekanbaru.

Berita terkait;

https://siaran.co.id/news/detail/1360/kualitas-udara-tak-kunjung-membaik-disdik-pekanbaru-perpanjang-pjj-hingga-tiga-hari-kedepan

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Tekad Indra Pradana Abidin ST MEng, menilai perpanjangan libur ini menunjukkan dampak serius Karhutla terhadap dunia pendidikan dan aktivitas masyarakat. Ia mendesak adanya kepastian hukum terhadap para pelaku pembakaran lahan.

Menanggapi kondisi anak-anak yang menjadi korban libur sekolah sementara pelaku terkesan aman-aman saja, Politisi PDIP ini mengatakan momentum pergantian Kapolri harus menjadi titik balik penegakan hukum.

"Tentunya dengan Kapolri baru kita berharap para pelaku pembakaran lahan khususnya di Pulau Sumatera dapat ditindak tegas, karena sudah sangat mengganggu kehidupan masyarakat," ujar Tekad, Rabu (7/10/2026).

Ia juga menyoroti praktik penegakan hukum selama ini yang dinilai hanya menyentuh level bawah. Sementara aktor intelektual dan korporasi besar tidak tersentuh, padahal dampaknya sudah mendunia.

"Tentunya korporasi yang lahannya terbakar harus bertanggung jawab dan diusut tuntas apakah ada aktor intelektual pembakaran tersebut," tegasnya.

Terkait pelaksanaan PJJ yang membutuhkan pengawasan orang tua, Tekad berharap ada sinergi antara orang tua, Disdik dan sekolah.

"Di tengah kesibukan, orang tua mesti meluangkan waktu agar proses PJJ berjalan dengan efektif dan Disdik serta sekolah mesti mempersiapkan proses PJJ yang optimal seperti belajar tatap muka di sekolah," pungkasnya.

Seperti diketahui, PJJ ini merupakan lanjutan dari libur Senin-Selasa, dan diperpanjang hingga Kamis-Sabtu 8-10 Oktober 2026 karena kualitas udara di Pekanbaru masih dalam kategori Sangat Tidak Sehat berdasarkan pemantauan ISPU.(srn1)

Kualitas Udara Tak Kunjung Membaik, Disdik Pekanbaru Perpanjang PJJ Hingga Tiga Hari Kedepan

Wed, 07 Oct 2026 18:03:25 +0700

SIARAN.CO.ID, PEKANBARU- Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru kembali memperpanjang masa Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau daring sampai tiga hari kedepan Kamis (8/10/2026) hingga Sabtu (10/10/2026). Perpanjangan ini merupakan lanjutan dari Surat Edaran sebelumnya yang meliburkan sekolah pada Senin-Selasa.

Kebijakan terbaru tertuang dalam Surat Edaran Nomor: B.400.3.1/Disdik/42/2026 tentang Penyesuaian Kegiatan Pembelajaran di Kota Pekanbaru yang ditetapkan 7 Oktober 2026.

Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, DR H. Abdul Jamal MPd saat dikonfirmasi membenarkan SE lanjutan tersebut diterbitkan untuk menjadi perhatian semua kalangan untuk dilaksanakan.

"Benar, ini lanjutan dari SE sebelumnya. Karena kualitas udara masih sangat tidak sehat, maka PJJ kita perpanjang lagi tiga hari ke depan. Ini untuk menjadi perhatian semua kalangan, terutama orang tua," kata Abdul Jamal, Rabu (7/10/2026).

Sebelumnya, Disdik telah meliburkan aktivitas tatap muka pada Senin-Selasa. Namun berdasarkan hasil pemantauan ISPU Rabu (7/10/2026) kualitas udara di Pekanbaru masih terpantau pada kategori Sangat Tidak Sehat akibat asap Karhutla. Hal ini mengacu pada Edaran Mendikdasmen RI Nomor 20 Tahun 2026.

Dalam SE terbaru, PJJ kembali dilaksanakan selama 3 hari terhitung mulai Kamis sampai Sabtu, 8-10 Oktober 2026 untuk seluruh jenjang PAUD/TK, SD dan SMP Negeri dan Swasta se-Kota Pekanbaru.

Disdik juga mengimbau sekolah di bawah Kementerian Agama dan lembaga lainnya untuk menyesuaikan, serta meminta orang tua memastikan anak tetap di dalam rumah dan tidak beraktivitas di luar. Jika terpaksa keluar, wajib pakai masker.

Bagi sekolah yang terkendala listrik dan internet, pembelajaran dilakukan mandiri melalui modul penugasan berbasis rumah.

Ditegaskannya, jika kondisi udara membaik, seluruh murid dijadwalkan kembali PTM pada Senin, 12 Oktober 2026 dengan kewajiban memakai masker.(srn1)

Geruduk DPRD Pekanbaru, Mahasiswa Desak THM yang Biarkan Anak di Bawah Umur Masuk dan Hampir OD Dipanggil

Wed, 07 Oct 2026 16:24:06 +0700

SIARAN.CO.ID, PEKANBARU- Puluhan massa yang mengatasnamakan Gerakan Mahasiswa Riau Menggugat menggeruduk Kantor DPRD Pekanbaru di Jalan Sudirman, Rabu (7/10/2026).

Mereka tidak main-main. Satu tuntutan paling keras mereka soroti: sebuah tempat hiburan malam (THM) di Pekanbaru yang diduga membiarkan anak di bawah umur masuk, pesta miras, hingga nyaris overdosis (OD).

Kedatangan massa disambut langsung dua Anggota Komisi I DPRD Pekanbaru, Aidil Amri SSos dan Syafri Syarif SE.

"Ini tidak bisa dibiarkan. THM yang membiarkan anak di bawah umur masuk dan mabuk sampai hampir OD harus dipanggil dan ditindak tegas," kata salah satu orator aksi.

Menanggapi desakan itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Pekanbaru, Aidil Amri menegaskan akan menindaklanjuti laporan tersebut.

"Laporan soal anak di bawah umur ini serius. Akan kami bawa ke rapat internal komisi. Jika diperlukan, kami akan hearing dan panggil manajemen THM yang dimaksud untuk klarifikasi," tegas Aidil.

Sementara itu, anggota Komisi I lainnya, Syafri Syarif SE menyebut sempat ada kendala administratif. Surat tuntutan massa tertulis ditujukan ke DPRD Provinsi Riau, bukan DPRD Kota Pekanbaru.

"Suratnya kami baca, alamatnya ke DPRD Riau. Jadi berkasnya kami kembalikan. Tapi aspirasi lisan soal THM yang melanggar batas usia ini tetap kami akomodir," ujar politisi Golkar itu.

Usai berorasi, massa membubarkan diri dengan tertib di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian.(srn1)

DJP Terbitkan Aturan Penyedia Printer Meterai Teraan Digital

Wed, 07 Oct 2026 15:13:34 +0700

SIARAN.CO.ID, JAKARTA– Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2026 tentang Penyedia Printer Meterai Teraan Digital.

Peraturan yang berlaku sejak 22 September 2026 tersebut mengatur penyediaan perangkat yang digunakan dalam pelaksanaan Meterai Teraan Digital (MTD).

“Penerbitan PER-11/PJ/2026 menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pembayaran Bea Meterai menggunakan Meterai Teraan Digital. Melalui aturan ini, penyedia, perangkat, hingga pengawasannya diatur secara jelas agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan ketentuan,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Inge Diana Rismawanti, dalam rilis nya, Rabu (7/10/2026).

Penerbitan PER-11/PJ/2026 merupakan tindak lanjut atas penggunaan MTD yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 Tahun 2024 tentang Ketentuan Pelaksanaan Bea Meterai. Pengaturan tersebut dilakukan untuk meningkatkan pelayanan dalam pemenuhan kewajiban pembayaran Bea Meterai sekaligus memberikan kepastian dalam pelaksanaan pembayaran Bea Meterai menggunakan MTD.

Secara sederhana, MTD merupakan meterai berupa label yang dibubuhkan pada dokumen menggunakan Printer MTD. Adapun Printer MTD merupakan perangkat khusus yang terhubung dengan Sistem Meterai Teraan Digital milik DJP dan memiliki spesifikasi yang ditentukan oleh DJP.

Untuk dapat ditunjuk sebagai Penyedia Printer MTD, pihak yang mengajukan permohonan harus menyampaikan surat permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak secara elektronik melalui saluran yang telah ditentukan. Pemohon juga harus memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain berbadan hukum dan berkedudukan di Indonesia, memenuhi ketentuan perpajakan, serta memiliki infrastruktur teknologi informasi, termasuk pusat data yang berlokasi di Indonesia.

Setelah ditunjuk, Penyedia Printer MTD wajib menjaga kerahasiaan data serta menerapkan pelindungan konsumen. DJP melakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban tersebut dan dapat memberikan sanksi berupa teguran, penghentian sementara, hingga pencabutan penunjukan apabila ketentuan tidak dipenuhi.

“Melalui pengaturan ini, pelaksanaan Meterai Teraan Digital memiliki mekanisme yang jelas, mulai dari penyedia yang dapat memberikan layanan, hingga pengawasannya. DJP akan memastikan seluruh proses tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan,” tegas Inge.

Informasi lebih lanjut mengenai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2026 tentang Penyedia Printer Meterai Teraan Digital serta ketentuan Bea Meterai dapat diakses melalui laman resmi Direktorat Jenderal Pajak pada pajak.go.id. (srn4)

Siswa SMA Sederajat Diajak Berpartisipasi Adu Cepat Tepat Soal Pajak

Thu, 01 Oct 2026 22:30:00 +0700

SIARAN.CO.ID, PEKANBARU- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Riau resmi membuka pendaftaran Lomba Cepat Tepat Perpajakan (LCTP) Provinsi Riau 2026. Pendaftaran dibuka mulai 1 Oktober 2026.

Ajang tahunan ini menargetkan pelajar tingkat SMA/MA/SMK sederajat se-Provinsi Riau. Kanwil DJP Riau menggandeng seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Riau untuk menyukseskan lomba tersebut.

Kepala Kanwil DJP Riau YFR Hermiyana mengatakan, LCTP 2026 merupakan tindak lanjut pertemuan dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau Dr H Syahrial Abdi pada 17 September 2026 lalu di Kantor Gubernur Riau.

Pertemuan itu membahas capaian penerimaan pajak di Riau, kepatuhan SPT Tahunan, hingga progres perjanjian kerja sama tripartit optimalisasi pajak pusat dan daerah. Salah satu yang dibahas adalah pelaksanaan LCTP 2026.

"Pemprov Riau siap mendukung LCTP sebagai ajang untuk menambah wawasan pelajar terkait perpajakan," kata Kanwil DJP Riau dalam keterangannya, Rabu (1/10/2026).

LCTP tahun ini merupakan kolaborasi Kanwil DJP Riau dengan Pemprov Riau, Dinas Pendidikan Riau, Kanwil Kemenag Riau, Bapenda Riau, Dispora Riau, serta sekolah-sekolah menengah atas di Riau.

Lomba ini merupakan bagian dari program Inklusi Perpajakan Tax Goes To School (TGTS). Tujuannya menanamkan kesadaran dan budaya sadar pajak sejak dini kepada generasi muda.

Antusiasme LCTP tahun lalu terbilang tinggi. Pada 2025, sebanyak 492 SMA/MA/SMK sederajat se-Riau ikut berpartisipasi. SMKN 1 Tebing Tinggi dari Kabupaten Kepulauan Meranti keluar sebagai Juara I dan memboyong Piala Bergilir Gubernur Riau.

Pada 2026, kompetisi kembali digelar dengan dua tahapan utama:

1. Babak Penyisihan Tingkat Kabupaten/Kota: digelar secara daring (online)
2. Grand Final Tingkat Provinsi: digelar secara luring (offline) di Pekanbaru untuk memperebutkan Piala Bergilir Gubernur Riau.

Adapun timeline LCTP Riau 2026 sebagai berikut:
- Pendaftaran Peserta: 1 - 15 Oktober 2026
- Tingkat Kabupaten/Kota: 29 Oktober dan 3 November 2026
- Grand Final Tingkat Provinsi: 17 November 2026

Materi yang diujikan mencakup pengetahuan umum perpajakan, mulai dari Struktur dan Pengelolaan APBN serta APBD, Pajak Daerah, hingga Hak dan Kewajiban Perpajakan Pusat (Pengantar Ilmu Perpajakan, PPN, dan PPh).

Kanwil DJP Riau mengimbau seluruh SMA sederajat di Riau segera mendaftarkan tim terbaiknya sebelum batas akhir pendaftaran.

Registrasi, petunjuk teknis, dan materi pembelajaran bisa diakses melalui tautan resmi: http://s.kemenkeu.go.id/LCTPRIAU2026. (srn4)

Sekolah di Pekanbaru Daring Lagi Dua Hari, 6-7 Oktober

Tue, 06 Oct 2026 06:58:18 +0700

SIARAN.CO.ID, PEKANBARU- Bencana asap kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) kembali melumpuhkan aktivitas pendidikan di Kota Pekanbaru. Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru terpaksa menghentikan sekolah tatap muka.

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 400.3/Disdik.Sekretaris.1/3348/2026 yang ditetapkan Senin (5/10/2026), seluruh PAUD/TK, SD, dan SMP Negeri maupun Swasta se-Kota Pekanbaru kembali belajar dari rumah.

Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau daring akan berlangsung selama 2 hari, Selasa hingga Rabu, 6-7 Oktober 2026.

Keputusan ini bukan tanpa alasan. Hasil pemantauan ISPU pada Senin (5/10) mencatat kualitas udara di Pekanbaru terpantau pada kategori Sangat Tidak Sehat.

Plt Kepala Disdik Kota Pekanbaru, Dr H Abdul Jamal MPd, dalam surat edarannya merujuk pada Edaran Mendikdasmen RI Nomor 20 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan layanan pendidikan di daerah terdampak asap Karhutla.

Tidak hanya sekolah di bawah Disdik, Disdik juga menghimbau sekolah/madrasah di bawah Kementerian Agama dan lembaga lainnya untuk menyesuaikan pola pembelajaran dengan mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik.

Bagi sekolah yang terkendala listrik atau jaringan internet, pembelajaran dialihkan ke modul penugasan berbasis rumah.(srn2)

Warga 3 Kelurahan di Pekanbaru Adukan Soal Sertifikat Tanah ke Fraksi Golkar DPRD

Mon, 05 Oct 2026 21:44:59 +0700

SIARAN.CO.ID, PEKANBARU- Warga dari tiga kelurahan di Kota Pekanbaru mengadukan persoalan penerbitan sertifikat tanah ke Fraksi Golkar DPRD Pekanbaru, Senin (5/10/2026).

Tiga kelurahan tersebut yakni Kelurahan Kampung Bandar, Padang Terubuk, dan Padang Sago. Mereka datang bersama lurah masing-masing kelurahan.

Rombongan warga diterima langsung oleh Ketua Fraksi Golkar DPRD Pekanbaru H Roni Amriel SH MH, bersama anggota fraksi lainnya Syafri Syarif SE, Syamsul Bahri, dan Sovia Septiana di ruang Fraksi Golkar.

Dalam pertemuan itu, warga mengeluhkan tidak bisa lagi mengurus sertifikat tanah di BPN setelah tahun 2021. Padahal sebelumnya pengurusan masih bisa dilakukan.

"Jadi, masyarakat meminta kita memediasi persoalan ini ke pihak terkait," kata Anggota Fraksi Golkar Syafri Syarif usai pertemuan.

Terkait Status Lahan Ex-Caltex dan SK Gubernur 1959

Syafri menjelaskan, persoalan ini muncul terkait status kawasan yang disebut merupakan wilayah ex-Caltex (CPI) yang kini beralih ke PHR (Pertamina Hulu Rokan).

Selain itu, kendala juga berkaitan dengan SK Gubernur tahun 1959 dan kebijakan Kementerian Keuangan tahun 2021.

Akibat aturan tersebut, warga yang hendak melakukan transaksi jual beli tanah terkendala karena sertifikat tidak bisa diterbitkan.

"Bukan lurah yang memperlambat atau menghambat proses sertifikat, tetapi karena aturan ini yang mereka pegang," ujarnya.

Syafri menegaskan, pihak kelurahan hanya mengikuti aturan yang berlaku. Ia pun mengapresiasi para lurah yang hadir mendampingi warganya menyampaikan aspirasi ke DPRD.

1.800 KK Terdampak

Syafri memperkirakan, jumlah warga terdampak aturan ini mencapai sekitar 1.800 kepala keluarga (KK).

Warga yang sudah mengurus sertifikat sebelum 2021 masih bisa menggunakan dokumen tersebut. Namun yang mengurus setelah 2021 justru terkendala.

"Yang tahun 2021 ke bawah itu terbit dan berlaku. Makanya mereka heran kenapa tahun 2021 ke atas ini tidak bisa lagi," katanya.

Persoalan lain, kata Syafri, adanya temuan pipa di kawasan sekitar perbengkelan Angkatan Darat dekat Pasar Kodim. Keberadaan pipa itu kemudian menjadi dasar penarikan batas atau pemetaan kawasan terdampak.

"Selama mereka tinggal di sana, tidak pernah ditemukan adanya pipa. Ternyata ketika mereka turun dengan Badan Pertanahan, memang ada ditemukan satu pipa," ucapnya.

Bahkan, kawasan terdampak mencakup sejumlah fasilitas penting, termasuk Kantor Polresta Pekanbaru dan rumah dinas Wali Kota Pekanbaru.

Fraksi Golkar Janji Mediasi ke Provinsi dan Pusat

Karena kewenangan berada di pemerintah provinsi dan pusat, Fraksi Golkar berjanji akan menempuh jalur diplomasi.

"Kami dari DPRD Kota, khususnya Fraksi Golkar, akan meminta kepada pimpinan untuk dapat ditindaklanjuti. Karena ini wewenangnya provinsi dan pusat, tentu kami dari DPRD Kota akan mencoba melakukan jalur-jalur diplomasi dengan provinsi dan DPR RI," janji Syafri.

Fraksi Golkar berharap ada solusi agar warga yang telah tinggal turun-temurun tidak terus kesulitan mengurus administrasi pertanahan.

"Mudah-mudahan ada solusinya. Dari kita sendiri, nanti akan mengundang BPN Pekanbaru dan pihak terkait, untuk membahas ini dalam waktu dekat," tegasnya.(srn1)

Fraksi Golkar Dukung Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Drainase, Roni: Bentuk Keberpihakan Kepada Masyarakat

Mon, 05 Oct 2026 17:44:37 +0700

SIARAN.CO.ID, PEKANBARU- Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Pekanbaru, H Roni Amriel SH MH, menyatakan dukungan terhadap program pembangunan infrastruktur jalan dan pembenahan drainase yang dilaksanakan Pemko Pekanbaru.

Menurutnya, program tersebut memberikan manfaat positif yang dirasakan langsung oleh masyarakat dan menjadi prioritas utama dalam menunjang aktivitas sehari-hari warga.

"Fraksi Golkar mensupport penuh program Pemko yang bersentuhan langsung dengan masyarakat banyak ini. Ini adalah bentuk keberpihakan kita kepada kepentingan masyarakat. Tentu kita harapkan target pembangunan jalan dan drainase ini selesai sesuai jadwal," tegas Roni kepada siaran.co.id, Senin (5/10/2026).

Bentuk dukungan tersebut, lanjut Roni, tidak hanya berupa pernyataan moral, namun juga dukungan politik di DPRD, termasuk dalam hal penganggaran dan pengawasan agar program berjalan tepat sasaran dan merata di 15 kecamatan se Kota Pekanbaru.

Ia menilai, perbaikan jalan melalui pengaspalan hot mix dan pembenahan drainase permanen merupakan jawaban atas keluhan masyarakat selama ini, sekaligus pemenuhan hak dasar warga akan infrastruktur yang layak.

Sebagai bentuk tanggung jawab pengawasan, Roni juga mengingatkan OPD terkait, khususnya Dinas PUPR dan Dinas Perkim, agar tetap mengedepankan kualitas dan bekerja sesuai spesifikasi teknis.

"Kami di Fraksi Golkar akan terus mengawal dan memastikan pengawasan berjalan. Ini sangat penting untuk memastikan hasil pembangunan bisa bertahan lama dan memberikan manfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang," ungkapnya.

Diketahui, Pemko Pekanbaru menargetkan perbaikan dan overlay jalan rusak sepanjang 55 kilometer pada 2026. Hingga saat ini realisasinya telah mencapai 34 kilometer atau lebih dari 60 persen yang tersebar di 22 ruas jalan.

Sementara pembenahan drainase dilakukan di 6 ruas jalan, yakni Jalan Darma Bakti, Jalan Paus, Jalan Suka Karya, Jalan Srikandi, Jalan Teratai, dan Jalan Embun Pagi.

"Intinya, Fraksi Golkar ingin memastikan pembangunan infrastruktur ini benar-benar menjadi dambaan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Pekanbaru," tutupnya.(srn1)

Puan: Jenderal Listyo Sigit Diberhentikan dengan Hormat, Karena Sudah Waktunya

Thu, 01 Oct 2026 13:59:24 +0700

SIARAN.CO.ID, JAKARTA- DPR RI menyetujui pemberhentian Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kapolri dengan hormat. Persetujuan itu diputuskan dalam Rapat Paripurna DPR, Kamis (1/10/2026).

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pemberhentian dengan hormat tersebut telah sesuai waktunya.

"(Jenderal Listyo Sigit diberhentikan) dengan hormat, karena memang sudah waktunya," kata Puan usai memimpin Rapat Paripurna di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Berita terkait;

https://siaran.co.id/news/detail/1351/calon-tunggal-kapolri-suyudi-ario-seto-usung-doktrin-polisi-bersama-masyarakat

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan pemberhentian dan pengangkatan Kapolri melalui Surat Presiden (Surpres) Nomor R-57/Pres/09/2026. Presiden mengusulkan Jenderal Listyo Sigit diberhentikan dan mengangkat Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri baru.

Sesuai mekanisme, Komisi III DPR menggelar rapat pada pagi tadi untuk membahas usulan pemberhentian Jenderal Listyo Sigit. Komisi III juga menggelar fit and proper test terhadap Komjen Suyudi Ario Seto sebagai calon tunggal Kapolri.

Komisi III secara aklamasi menyetujui Komjen Suyudi sebagai calon Kapolri baru menggantikan Jenderal Listyo Sigit yang disepakati diberhentikan secara hormat.

Hasil fit and proper test tersebut kemudian dibawa ke Rapat Paripurna hari ini dan disahkan sebagai keputusan DPR. Hasil keputusan selanjutnya diserahkan kepada pemerintah agar Presiden Prabowo dapat segera melantik Komjen Suyudi sebagai Kapolri.

Puan menegaskan pemberhentian Jenderal Listyo Sigit bukan berkaitan dengan umur.

"Tidak, tidak ada," ujar Puan menjawab pertanyaan wartawan.

Ia juga mengaku belum mengetahui apakah Presiden Prabowo akan melakukan reshuffle kabinet buntut pergantian Kapolri, termasuk kemungkinan Jenderal Listyo bergabung ke dalam Kabinet Merah Putih sebagai menteri.

"Apakah akan bergabung atau tidak, itu nanti bisa ditanyakan kepada Presiden karena itu hak prerogatif Presiden," kata cucu Bung Karno itu.

"Kalau (soal) reshuffle nanti tanya ke Presiden, ke Istana," lanjutnya.

Puan memastikan Presiden hanya mengusulkan satu nama calon Kapolri kepada DPR.

"Dari nama yang diusulkan memang biasanya hanya satu calon karena terkait dengan Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia," terangnya.

Proses Cepat

Puan menjelaskan proses persetujuan berjalan cepat karena tidak ada persoalan di Komisi III.

"Dari laporan yang kami terima bahwa tidak ada hal-hal yang dipermasalahkan di Komisi III karena memang Komisi III yang melakukan fit and proper, dan Alhamdulillah secara aklamasi tadi di Komisi III menyetujui untuk penetapan pencalonan calon Kapolri yang baru," paparnya.

Karena tidak ada hambatan, hasil fit and proper test langsung dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.

"Selama tidak ada hal yang perlu dipermasalahkan ya sesuai mekanisme dan sesuai dengan tata tertib yang ada, ya bisa saja itu segera dilakukan," tutup Puan.(srn4)

Dari Kepala BNN Kini Disetujui Jadi Kapolri

Thu, 01 Oct 2026 12:11:07 +0700

SIARAN.CO.ID, JAKARTA - Komjen Suyudi Ario Seto disetujui DPR RI untuk menjadi Kapolri. Selama berkarier sebagai polisi, berbagai jabatan pernah diemban oleh Suyudi.

Berita terkait;

https://siaran.co.id/news/detail/1351/calon-tunggal-kapolri-suyudi-ario-seto-usung-doktrin-polisi-bersama-masyarakat

Untuk diketahui, Suyudi merupakan perwira tinggi Polri lulusan Akpol 1994. Selama berkarier di Korps Bhayangkara, Suyudi memiliki pengalaman panjang dalam penugasan di bidang reserse.

Suyudi mengawali karirnya di bidang reserse dengan menjabat sebagai Kanit II Resmob Polda Metro Jaya. Jabatan di sejumlah Polres wilayah hukum Polda Metro Jaya mulai dari Kapolsek Pasar Minggu hingga Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat juga pernah diembannya.

Di tahun 2011, Suyudi dipercaya sebagai Kasubdit Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Karirnya terus menanjak hingga dipercaya menjabat sebagai Kapolres Metro Jakarta Pusat pada tahun 2017 dan Dirreskrimum Polda Metro Jaya di tahun 2019.

Deretan jabatan strategis di Bareskrim Polri juga pernah dipegang Suyudi. Dia pernah menjabat sebagai Wadirtipideksus Bareskrim Polri dan Wadirtipidsiber Bareskrim Polri masing-masing di tahun 2020.

Suyudi lalu dipercaya menjabat sebagai Wakapolda Metro Jaya pada tahun 2023. Jabatan itu membuat ia resmi menyandang pangkat jenderal polisi bintang satu atau Brigadir Jenderal.

Dia satu tahun menjabat sebagai Wakapolda Metro Jaya. Di tahun 2024, Suyudi lalu diangkat promosi sebagai Kapolda Banten. Pangkatnya pun kembali naik sebagai Inspektur Jenderal atau jenderal bintang dua.

Dengan segudang pengalaman tersebut, Suyudi kemudian dilantik oleh Presiden Prabowo sebagai Kepala BNN pada 25 Agustus 2025. Pelantikan Suyudi Ario Seto ini berdasarkan Keppres nomor 118 TPA tahun 2025 tentang pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam jabatan tinggi utama di lingkungan badan narkotika nasional.

Selama menjadi Kepala BNN, Suyudi telah menorehkan beberapa capaian. Sebagai contoh pada tahun 2026, BNN telah menyita 12,3 ton barang bukti narkotika dan Rp 16,5 triliun nilai ekonomi dihentikan.

Selain itu, uang Rp 165 miliar aset TPPU disita dan 48,3 juta jiwa generasi terselamatkan.

DPR Setujui Suyudi Jadi Kapolri
Laju karier Suyudi terus berlanjut. Hari ini DPR menyetujui Suyudi menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Persetujuan itu diambil dalam rapat paripurna DPR.

Rapat paripurna pengambilan keputusan Komjen Suyudi Ario Seto menjadi Kapolri digelar di gedung Nusantara II, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026). Rapat dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani.

Persetujuan Komjen Suyudi Ario Seto Kapolri diawali dengan pembacaan hasil fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan Komisi III DPR. Berdasarkan hasil fit and proper test, Komisi III menyetujui Komjen Suyudi Ario Seto menjadi Kapolri.

"Komisi III DPR RI telah secara aklamasi, menyepakati dan menyetujui Saudara Komjen Pol Suyudi Ario Seto untuk menjadi Kapolri dan memberhentikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo," kata Habiburokhman.(srn4)

Calon Tunggal Kapolri, Suyudi Ario Seto Usung Doktrin Polisi Bersama Masyarakat

Thu, 01 Oct 2026 11:58:27 +0700

SIARAN.CO.ID, JAKARTA- Calon Kapolri Komjen Pol Suyudi Ario Seto memaparkan gagasan 'Polisi Bersama Masyarakat' sebagai doktrin kepemimpinan dan arah transformasi Polri. Hal itu disampaikan saat fit and proper test di Komisi III DPR.

Uji kelayakan dan kepatutan itu digelar di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026). Suyudi memaparkan arah transformasi Polri jika diberi amanah menjadi Kapolri.

"Apabila memperoleh amanah, saya ingin melanjutkan pembenahan dengan keberanian melihat kekurangan institusi secara jernih, sekaligus menjaga dan memperluas capaian yang telah dibangun para pendahulu," kata Suyudi.

Suyudi menjelaskan, tema 'Polisi Bersama Masyarakat' akan menjadi pijakan transformasi. Masyarakat ditempatkan sebagai pusat orientasi tugas kepolisian.

"Tema yang saya usung adalah Polisi Bersama Masyarakat sebagai doktrin kepemimpinan dan arah transformasi yang menempatkan masyarakat sebagai pusat orientasi tugas kepolisian," ujarnya.

Paparan Suyudi disusun dalam lima rangkaian. Mulai dari situasi nasional, lingkungan strategis, capaian dan suara masyarakat, arah transformasi Polri, hingga program 100 hari pertama dan keberlanjutan sampai 2029.

"Paparan ini saya susun dalam lima rangkaian, situasi nasional, lingkungan strategis, capaian dan suara masyarakat, arah transformasi Polri, serta program 100 hari pertama dan keberlanjutan hingga 2029," ucapnya.

*Kaitkan dengan Indonesia Emas 2045*

Suyudi yang kini menjabat Kepala BNN itu mengaitkan transformasi Polri dengan visi Indonesia Emas 2045. Menurutnya, pembangunan nasional butuh dukungan kepastian hukum, stabilitas, hingga ketahanan sosial budaya.

"Indonesia Emas 2045 membutuhkan transformasi sosial, ekonomi, tata kelola supremasi hukum, stabilitas, ketahanan sosial budaya dan ekologi, serta pembangunan kewilayahan yang adil," tuturnya.

Dia menyebut Asta Cita menempatkan reformasi hukum, pemberantasan korupsi dan narkoba, serta penguatan keamanan nasional sebagai agenda yang berkaitan erat dengan tugas Polri.

"Asta Cita menempatkan reformasi politik hukum dan birokrasi, pemberantasan korupsi dan narkoba, penguatan keamanan nasional, serta pembangunan sumber daya manusia sebagai agenda yang sangat berkaitan dengan tugas Polri," katanya.

Suyudi menegaskan, Polri tidak akan mengambil alih fungsi kementerian atau lembaga lain.

"Polri tidak mengambil alih fungsi kementerian atau lembaga lain. Peran Polri adalah menjaga ruang aman bagi pembangunan, memberikan kepastian hukum, melindungi masyarakat, mencegah gangguan, dan menindak tindak pidana sesuai kewenangan," pungkasnya.(srn4)

14 Program Prioritas Pemko Pekanbaru Dinilai Tepat Sasaran, Harus All Out

Wed, 30 Sep 2026 17:22:01 +0700

SIARAN.CO.ID, PEKANBARU- APBD Perubahan Kota Pekanbaru Tahun 2026 senilai Rp3,26 triliun resmi disahkan, Selasa (29/9/2026) petang kemarin.

Pengesahan ini memastikan keberlanjutan berbagai program unggulan Pemerintah Kota Pekanbaru, terutama 14 program andalan yang menjadi prioritas pembangunan.

Adapun 14 prioritas pembangunan tersebut yakni peningkatan kualitas jalan mantap, penanganan banjir, pengelolaan lingkungan dan persampahan, pemberian pelayanan kesehatan gratis, pembiayaan sekolah gratis, pemberian beasiswa berprestasi, penanggulangan stunting, program pengentasan kemiskinan, peningkatan sarana dan prasarana utilitas umum (PSU) dan fasilitas publik, penciptaan lapangan kerja dan perlindungan bagi pekerja, program keagamaan berupa bantuan biaya domestik haji, BOS PDTA dan Masjid Paripurna, pengembangan UMKM, peningkatan pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan SDM dan peningkatan kesejahteraan ASN.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Pekanbaru, H. Roni Amriel, SH, MH saat dimintai tanggapan menegaskan, 14 program tersebut patut didukung secara all out karena sudah berada di jalur yang benar.

"Kami melihat program ini tidak ada yang aneh-aneh. Semuanya untuk kepentingan masyarakat banyak, plus untuk perkembangan kota ini," katanya, Rabu (30/9/2026).

Menurut politisi senior tersebut, seluruh program tepat sasaran dan bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.

Bahkan beberapa di antaranya menjawab persoalan yang selama ini menjadi keluhan warga Kota Bertuah, seperti infrastruktur jalan, banjir, sampah, pendidikan dan kesehatan.

"Ini juga sudah diwujudkan melalui kebijakan anggaran dalam APBD Pekanbaru 2026, baik pada APBD murni maupun APBD Perubahan yang sudah kita sahkan," terangnya.

Sekretaris Komisi IV DPRD Pekanbaru itu menambahkan, arah kebijakan pembangunan Pemko Pekanbaru juga selaras dengan program pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Riau.

Untuk itu, ia menekankan pentingnya dukungan semua pihak agar program yang telah dianggarkan tidak berhenti di atas kertas, melainkan terealisasi maksimal di lapangan.

"Kita perlu dukungan semua pihak, agar program ini segera terealisasi seratus persen, khususnya pada triwulan III dan IV," ungkapnya.

Untuk itu, DPRD berharap APBD Perubahan 2026 tidak hanya menjadi formalitas penganggaran, tetapi diikuti dengan percepatan pelaksanaan program, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat Kota Pekanbaru. (srn1)

APBD Perubahan Pekanbaru 2026 Disahkan Rp3,26 Triliun, Naik Rp214 Miliar

Tue, 29 Sep 2026 20:04:31 +0700

SIARAN.CO.ID, PEKANBARU- APBD Perubahan Kota Pekanbaru 2026 akhirnya ketuk palu. DPRD Pekanbaru resmi mengesahkan anggaran sebesar Rp3,26 triliun dalam Rapat Paripurna, Selasa (29/8/2026).

Pengesahan ini terbilang cepat. Pembahasan antara Banggar DPRD dan TAPD Pemko Pekanbaru hanya berlangsung kurang dari dua pekan, namun akhirnya disepakati bersama Pemko Pekanbaru.

Nilai APBD Perubahan ini naik Rp214 miliar dibanding APBD Murni 2026 yang sebelumnya ditetapkan Rp3,049 triliun.

Rapat Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Pekanbaru M Isa Lahamid didampingi tiga wakilnya, Tengku Azwendi Fajri, M Dikky Suryadi, dan Andry Saputra. Dari Pemko hadir Wali Kota-Wakil Wali Kota Agung Nugroho-Markarius Anwar, jajaran OPD dan Forkopimda.

Juru Bicara Banggar DPRD Pekanbaru, Rizki Rinaldi menyampaikan, pembahasan mencatat perubahan di sisi pendapatan dan belanja daerah. Dalam pembahasan Banggar dan TAPD, nilai anggaran yang dibahas tercatat Rp3,21 triliun.

Menurut Rizki, perubahan struktur belanja dipengaruhi peningkatan belanja modal, meliputi pengadaan tanah, pembangunan gedung dan bangunan, serta jalan, jaringan dan irigasi.

Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk program yang langsung menyentuh masyarakat, seperti subsidi bunga pinjaman, beasiswa, layanan kesehatan, serta penanganan sampah, banjir, dan drainase.

Meski pembahasan berlangsung singkat dan intensif hingga malam hari, Banggar mengingatkan agar ke depan pembahasan APBD tidak mepet waktu, sehingga bisa dibahas lebih komprehensif.

Sementara itu, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengapresiasi kerja Banggar yang telah membahas anggaran secara intensif.

"Pembahasan berlangsung hingga malam hari demi memastikan program kepentingan masyarakat bisa direalisasikan," kata Agung.

Ia menyebut, hasil kerja bersama DPRD dan Pemko sudah dirasakan masyarakat, terutama perbaikan infrastruktur jalan dan program seragam gratis SD-SMP yang baru terealisasi tahun ini.

"Di mana pun kami berjalan, masyarakat menyampaikan terima kasih karena jalan-jalan sekarang sudah bagus," ujarnya.(srn1)

Pasukan LESTARI Butuh Dukungan Semua Pihak, Aidil: Masalah di Respon Langsung

Mon, 28 Sep 2026 22:09:49 +0700

SIARAN.CO.ID, PEKANBARU- Masyarakat Kota Pekanbaru kini sangat terbantu dan makin dimudahkan dalam melaporkan persoalan lingkungannya ke Pemko Pekanbaru.

Selain melalui nomor pengaduan darurat 112, Pemko juga resmi membentuk pasukan LESTARI (Lingkungan Elok, Sehat, Tertata, Aman, Resik dan Indah).

Pasukan khusus kebersihan ini bertugas membantu menjaga kebersihan lingkungan dan merespons cepat keluhan warga di lapangan.

Sebelumnya Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyebut, pasukan LESTARI sudah mulai ditempatkan di 15 kecamatan yang ada di Pekanbaru.

Program ini pun mendapat apresiasi dari legislator senior DPRD Kota Pekanbaru, Aidil Amri S Sos. Menurutnya, programnya LESTARI yang bergerak di bidang kebersihan dan pengelolaan lingkungan ini mampu mempercepat penanganan berbagai persoalan lingkungan yang selama ini dikeluhkan masyarakat.

"Ini pasti membantu masyarakat. Karena bisa merespons langsung persoalan kebersihan dan lingkungan, termasuk persoalan apapun di masyarakat," kata Aidil Amri, Senin (28/9/2026).

Diketahui, program Lestari merupakan gerakan kebersihan dan pengelolaan lingkungan hidup yang digagas Pemko Pekanbaru untuk mewujudkan kota yang bersih, hijau, serta terbebas dari persoalan sampah.

Kata Aidil, pasukan Lestari yang resmi dibentuk Agustus lalu disiapkan untuk merespons cepat berbagai persoalan kebersihan dan lingkungan yang terjadi di wilayah Kota Pekanbaru.

Dalam pelaksanaannya, sebanyak 10 personel ditempatkan di masing-masing 15 kecamatan. Tim ini juga dibekali mobil operasional serta berbagai perlengkapan kerja untuk mendukung penanganan di lapangan.

Mulai dari tumpukan sampah hingga drainase yang bermasalah, personel Pasukan Lestari diharapkan dapat bergerak cepat setelah menerima laporan maupun menemukan persoalan lingkungan di wilayah kerjanya.

"Program ini merupakan gebrakan baru, yang sebelumnya belum pernah ada. Apalagi pola penanganan, bisa lebih mudah menyampaikan keluhan terkait kondisi lingkungan di sekitar tempat tinggal mereka," paparnya.

Namun, Aidil mengingatkan, keberadaan Pasukan Lestari tidak akan maksimal tanpa dukungan semua pihak.

Dengan adanya tim di tingkat kecamatan, laporan masyarakat soal sampah, kebersihan, dan drainase memang diharapkan tidak menunggu lama. Tapi, kata dia, pasukan ini tidak hanya berorientasi pada penanganan setelah persoalan terjadi.

"Kami minta keberadaan Pasukan Lestari ini, tidak hanya berorientasi pada penanganan setelah persoalan terjadi. Tapi juga mendorong upaya menjaga kebersihan dan lingkungan secara berkelanjutan," sebut Politisi Demokrat ini.

Menurutnya, keberhasilan program ini sangat butuh dukungan masyarakat. Partisipasi warga dalam menjaga kebersihan sekaligus aktif melapor, akan mempercepat respons terhadap keluhan di seluruh wilayah Kota Pekanbaru.(srn1)

BI Ingatkan Masyarakat Waspadai Penipuan Digital di Tengah Kemudahan Transaksi

Mon, 28 Sep 2026 13:42:28 +0700

SIARAN.CO.ID, JAKARTA– Bank Indonesia (BI) mengingatkan masyarakat untuk tidak hanya mengejar kemudahan dalam bertransaksi, tetapi juga meningkatkan literasi dan kewaspadaan terhadap risiko penipuan digital atau fraud. Pasalnya, pesatnya digitalisasi keuangan juga dibarengi dengan modus kejahatan siber yang terus berkembang.

Deputi Direktur Departemen Surveilans Sistem Pembayaran dan Pelindungan Konsumen BI, One Yusril Fikar, mengatakan digitalisasi telah mengubah total pola transaksi masyarakat. Jika dulu transaksi perbankan terbatas pada jam operasional, kini dapat dilakukan kapan pun secara instan.

"Dulu kalau kita mau melakukan transaksi harus menunggu jam kerja. Sekarang mau transaksi jam 2 pagi atau jam 3 pagi pun secara instan bisa dilakukan," ujar One, akhir pekan lalu.

Menurutnya, kemudahan melalui kartu ATM, kartu kredit, hingga mobile banking memang memberikan manfaat besar. Namun di sisi lain, ruang digital juga dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk melancarkan berbagai modus penipuan.

"Masyarakat masih kerap menjadi sasaran pesan, telepon atau komunikasi digital dari pihak yang mengaku sebagai bank, perusahaan jasa pengiriman hingga penyelenggara program hadiah," ungkapnya.

One menyebut, serangan fraud saat ini sangat masif. Masyarakat hampir pasti pernah menerima telepon, WhatsApp, atau SMS dari nomor tidak dikenal yang mengatasnamakan bank, jasa pengiriman, hingga penawaran hadiah.

Bahkan, pelaku kini semakin canggih. Mereka tidak lagi mengirim pesan acak, melainkan memanfaatkan informasi transaksi korban untuk membangun kepercayaan.

Salah satu modusnya adalah menghubungi korban tidak lama setelah bertransaksi, dengan menyampaikan detail yang seolah-olah mengetahui aktivitas korban.

Selain itu, masyarakat juga diminta mewaspadai tautan palsu yang menyerupai situs resmi. Perubahan kecil pada alamat situs, seperti tambahan angka atau karakter, bisa menjebak pengguna untuk masuk ke laman palsu.

"Perubahan kecil pada alamat situs, seperti tambahan angka atau karakter tertentu, dapat membuat pengguna masuk ke laman yang bukan merupakan situs resmi," pungkas One.(srn3)