SIARAN.CO.ID, EKANBARU— Komisi III DPRD Kota Pekanbaru menyambangi Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Riau, Senin (27/4/2026), guna membahas kesiapan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2026.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi III DPRD Pekanbaru turut didampingi Pj Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Ingot Ahmad Hutasuhut, Dinas Pendidikan, serta Bappeda Pekanbaru. Rombongan diterima BPMP Provinsi Riau bersama Ombudsman RI Perwakilan Riau.
Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru, Niar Erawati, mengatakan kedatangan pihaknya ke BPMP Riau untuk menyampaikan langsung keluhan masyarakat yang kerap muncul saat reses. Persoalan utama yang disorot adalah sulitnya anak masuk sekolah negeri meski rumah berdekatan dengan sekolah.
“Kami datang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Saat reses, kami selalu mendapat pertanyaan berulang-ulang tentang kesulitan masyarakat mendaftarkan anaknya ke sekolah yang sebenarnya jaraknya dekat dengan tempat tinggal," ujar Niar di Pekanbaru.
Politikus Demokrat itu mengungkapkan, dalam pertemuan terkuak adanya kesenjangan signifikan antara jumlah lulusan SD dengan daya tampung SMP Negeri di Pekanbaru. Berdasarkan data Dinas Pendidikan, sebanyak lebih dari 4.800 siswa tamatan SD tidak tertampung di SMP negeri.
"Banyak masalah yang kami suarakan dari Komisi III. Kesenjangan ini menjadi persoalan serius. Data yang disajikan Disdik membuat Ombudsman juga sadar ternyata masalah kesenjangan jumlah tamatan SD dan daya tampung SMP itu sekitar 4.800 lebih siswa yang tidak tertampung," papar Niar.
*Dorong Kebijakan Khusus dari Pusat*
Atas temuan tersebut, Komisi III DPRD Pekanbaru berharap BPMP Provinsi Riau dapat meneruskan persoalan ini ke pemerintah pusat agar ada kebijakan khusus untuk Kota Pekanbaru. Salah satu usulan yang mengemuka adalah penambahan kuota siswa di sekolah negeri.
Selain itu, DPRD mendorong agar siswa yang tinggal dekat sekolah, terutama dari keluarga kurang mampu, lebih diprioritaskan dalam SPMB 2026.
“Kami ingin masyarakat yang kurang mampu dan tinggal dekat sekolah bisa lebih diprioritaskan. Dengan begitu, bantuan pendidikan juga bisa lebih tepat sasaran,” kata Niar.
*Hapus Istilah Sekolah Favorit*
Dalam pertemuan itu juga dibahas mengenai kecenderungan masyarakat yang memilih sekolah tertentu yang dianggap 'favorit'. Ke depan, Komisi III ingin semua sekolah di Pekanbaru memiliki kualitas merata sehingga tidak ada lagi istilah sekolah favorit.
“Kita ingin semua sekolah di Pekanbaru menjadi sekolah favorit,” ucap Niar.
Untuk mewujudkan hal tersebut, pihaknya mengusulkan pemetaan kualitas sekolah, baik dari sisi tenaga pengajar maupun fasilitas. Jika ditemukan ketimpangan, Niar menyebut pemerataan bisa dilakukan, salah satunya melalui rotasi atau rolling guru.(srn1)