SIARAN.CO.ID, PEKANBARU- Pemerintah Provinsi Riau memperkuat evaluasi menyeluruh terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menyusul kontribusi dividen yang belum optimal terhadap pendapatan daerah.
Evaluasi dilakukan bersamaan dengan penataan penyertaan modal dan kinerja anak perusahaan BUMD.
Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi mengatakan, kinerja BUMD tidak hanya diukur dari laba. Efisiensi, penyerapan tenaga kerja, dan manfaat pelayanan bagi masyarakat menjadi indikator penting.
"Pemerintah Provinsi Riau terus mengevaluasi BUMD dan BLUD agar peranannya sebagai penyumbang pendapatan daerah tidak mengurangi kualitas pelayanan umum," kata Syahrial kepada wartawan.
Ia menegaskan, setiap penyertaan maupun penambahan modal BUMD wajib berbasis kajian yang jelas agar berdampak terukur bagi daerah.
"Penyertaan atau penambahan modal BUMD dijamin berbasiskan kajian akademis, business plan yang terukur, dan analisis dampak ekonomi bagi daerah," ujarnya.
Terkait anak perusahaan BUMD yang berekutitas negatif, Pemprov Riau menyebut proses pembenahan sedang berjalan, mulai dari evaluasi portofolio, penguatan sistem pengendalian intern, hingga opsi divestasi atau likuidasi taktis.
Untuk target dividen APBD 2026, penetapannya akan disesuaikan dengan hasil analisis kinerja dan langkah restrukturisasi manajemen masing-masing BUMD.(srn3)