SIARAN.CO.ID, PEKANBARU- Masalah kenaikan desil yang berujung hilangnya bantuan pemerintah menjadi keluhan dominan dalam Reses yang digelar Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Ir Nofrizal MM, di parkiran Hotel Resti Menara, Kamis (5/11/2026) sore.
Kepada wartawan usai reses, Nofrizal menyampaikan, kegiatan reses sore itu bersama warga Kelurahan Tanjung Rhu. Sebelumnya dengan warga dari Kelurahan Sekip dan Kelurahan Rintis.
“Dari aspirasi masyarakat itu karena pada umumnya banyak hadir ibu-ibu, tentu beda, mereka lebih memberikan apa namanya semacam aspirasi bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat,” ujar Nofrizal.
Kebutuhan ekonomi yang mendesak membuat warga mengeluhkan satu hal yang sama hilangnya bantuan pemerintah.
“Kebutuhan yang sangat besar yang mereka keluhkan itu pertama, kenapa mereka tidak dapat bantuan-bantuan dari pemerintah, terutama yang desilnya sudah naik, sehingga mereka tidak mendapatkan berbentuk KIS yang selama ini mereka mendapatkan bantuan kesehatan, sehingga mereka kehilangan bantuan tersebut,” jelasnya.
Menanggapi keluhan tersebut, Nofrizal memberikan solusi agar warga menyampaikan kondisi riil sesuai kenyataan hidup mereka.
“Maka kami tentu memberikan solusi, mereka harus menyampaikan kenyataannya bahwasannya kehidupan mereka itu wajib diberikan bantuan oleh pemerintah,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan mekanisme pendataan baru yang tengah dijalankan Pemko Pekanbaru di bawah kepemimpinan Wali Kota Agung Nugroho. Program Satu RW Satu ASN menjadi kunci untuk memperbaiki akurasi data desil warga.
“Dan mereka juga harus menerima apabila belum didatangi oleh petugas pendataan, kan ini pemerintah Kota Pekanbaru oleh Pak Wali Kota kan satu RW satu ASN, nah ASN ini kan mendata masyarakat bagi warga yang belum terdata, belum dimintai keterangan kondisi keluarganya,” papar Nofrizal.
Untuk itu, Nofrizal meminta warga yang belum terdata aktif melapor kepada pengurus RW setempat, agar kondisi sesungguhnya dapat terpantau langsung oleh pemerintah.
“Sampaikan sama RW, maksudnya dengan pendataan itu kemungkinan yang sesungguhnya itu akan dipantau oleh masyarakat pemerintah,” katanya.
Menurutnya, pendataan oleh ASN ini penting sebagai pembanding data BPS yang dinilai seringkali tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Kenapa? Bisa saja yang kemarin didata oleh petugas BPS, itu tidak sesuai dengan apa yang didata oleh ASN yang dibentuk oleh pemerintah,” pungkas Nofrizal.
Pantauan di lokasi, reses berlangsung antusias dengan dihadiri mayoritas ibu-ibu dari tiga kelurahan. Sejumlah warga terlihat memanfaatkan momen ini untuk cerita dan curhat.(srn1)