SIARAN.CO.ID, PEKANBARU- Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Pekanbaru dibuat murka, atas ketidakhadiran Pj Sekda Pekanbaru Zulhelmi Arifin, dalam rapat koordinasi pembahasan APBD-P 2025 dan APBD Murni 2026, Selasa (5/8/2025) petang, di DPRD Pekanbaru.
Dengan ketidakhadiran Pj Sekda tersebut, maka Rapat Banggar bersama TAPD terpaksa ditunda. Ini bukan yang pertama kali Pj Sekda itu absen, akan tetapi sudah banyak kali. Dari delapan kali jadwal rapat datang cuma sekali saja.
Padahal, status Pj Sekda dalam agenda ini merupakan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pekanbaru. Maka kehadirannya sangat penting. Apalagi yang akan dibahas merupakan agenda yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat.
Diketahui, dalam agenda Rapat Banggar DPRD bersama TAPD Pemko kemarin, perwakilan Pemko hanya dihadiri Kepala Bappeda Pekanbaru Iwa Gemino, beserta stafnya. DPRD sebagai mitra pun terkesan tidak diperlukan, padahal ini sesuai dengan tupoksinya.
Pimpinan yang hadir dalam agenda ini, Ketua DPRD Pekanbaru Muhammad Isa Lahamid, Wakil Ketua Andry Saputra dan Dikki Suryadi, serta anggota Banggar lainnya.
"Dari 8 kali Banggar mengundang Ketua TAPD yang juga Pj Sekda Zulhelmi Arifin untuk rapat anggaran, hanya satu kali datang. Selebihnya absen tanpa alasan. Termasuk Rapat koordinasi APBD-P dan APBD Murni ini," kata Anggota Banggar DPRD Kota Pekanbaru Zulfan Hafiz ST, Selasa (5/8/2025) malam.
Lebih lanjut diterangkan, ada beberapa poin penting yang akan disampaikan Banggar kepada TAPD Pemko, terkait kondisi anggaran. Mulai dari TAPD tidak pernah serius membahas keuangan yang menyangkut masyarakat Kota Pekanbaru, bersama dengan Banggar DPRD.
Dimana hingga detik ini, disampaikan Zulfan, Banggar sendiri belum pernah menerima alur pergeseran anggaran pertama, kedua dan ketiga, yang sudah dilakukan Pemko. Termasuk sampai detik ini juga, Pemko belum menyerahkan KUPA 2025, dan KUA-PPAS 2026 sampai saat sekarang.
"Kami di Banggar juga mempertanyakan pemotongan anggaran yang sudah dilakukan Pemko, sebenarnya tidak sesuai dengan Inpres 01 dan jumlahnya, serta flotingnya sampai hari ini, tidak pernah juga disampaikan ke Banggar DPRD. Kami sangat kecewa," tegas Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem ini geram.
Mengingat pentingnya peran Sekda dalam menjelaskan dan menjawab pertanyaan terkait anggaran yang diajukan pemerintah daerah. Maka kehadiran Pj Sekda sangat diharapkan.
“Pj Sekda sebagai pemangku kebijakan utama anggaran harus paham status dan Tupoksinya. Jabatannya itu bukan untuk gagah-gagahan. Tentu dengan terus absennya dia, menghambat proses pembahasan yang sangat krusial untuk pembangunan Kota Pekanbaru,” tambahnya.
Ditegaskan Zulfan, sekadar gambaran, rapat koordinasi pembahasan APBD-P 2025, ini merupakan momen penting untuk memastikan alokasi anggaran yang tepat dan transparan, demi memenuhi kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik di Kota Pekanbaru.(srn1)