SIARAN.CO.ID, PEKANBARU – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyertaan Modal DPRD Kota Pekanbaru, Datuk Seri Rizky Bagus Oka, menegaskan bahwa PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) kini layak mendapatkan tambahan penyertaan modal dari Pemerintah Kota Pekanbaru.

Alasannya? Menurutnya, BPR Madani telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam tata kelola, manajemen, dan kesehatan keuangan, sehingga siap memperluas peran sebagai penggerak ekonomi rakyat, terutama di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“BPR Pekanbaru Madani sudah berbenah. Manajemen diperbaiki, pengawasan diperkuat, dan arah bisnisnya kembali ke tujuan utama membantu UMKM dan masyarakat kecil. Karena itu, penyertaan modal ini penting dan harus segera dilakukan,” ujar Rizky Bagus Oka, Senin (27/10/2025).

Rizky juga menjelaskan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan bahwa BPR Pekanbaru Madani kembali berstatus pengawasan normal melalui Keputusan Kepala OJK Provinsi Sumatera Nomor KEP-116/KO.15/2025. Status ini menjadi bukti bahwa BPR telah pulih dan kini layak diperkuat melalui dukungan modal daerah.

“OJK sudah menyatakan BPR Madani sehat. Ini capaian besar dan menjadi dasar kuat bagi pemerintah dan DPRD untuk memberikan dukungan modal secara terukur,” tegasnya.

Berita terkait:

https://siaran.co.id/news/detail/903/masih-tersandung-kasus-di-kejaksaan-fraksi-pdip-tolak-suntikan-modal-rp10-miliar-ke-bpr-pekanbaru-madani

Berdasarkan hasil kajian Pansus, modal dasar BPR Madani seharusnya mencapai Rp50 miliar, sementara yang sudah terealisasi baru sekitar Rp8 miliar.

Karena itu, Pansus merekomendasikan penambahan penyertaan modal dilakukan bertahap selama dua tahun, yakni Rp4 miliar pada tahun 2026 dan Rp6 miliar pada tahun 2027.

Tambahan modal ini diarahkan untuk memperluas pembiayaan bagi UMKM dan ekonomi produktif, bukan untuk menutup defisit operasional.

“Kita ingin BPR benar-benar jadi motor ekonomi rakyat,” ujar Rizky.

Rizky juga menekankan bahwa BPR Pekanbaru Madani merupakan satu-satunya BUMD Pemko Pekanbaru yang masih mencatatkan keuntungan, meski belum besar. Capaian ini menunjukkan kemampuan lembaga tersebut untuk bertahan dan berkembang secara mandiri.

“Faktanya, BPR Madani satu-satunya BUMD yang masih mencatatkan profit. Ini bukti bahwa lembaga ini punya potensi besar jika dikelola dengan profesional dan didukung modal yang cukup,” tambahnya.

Selain itu, Pansus juga merekomendasikan penguatan tata kelola dan pengawasan melalui audit rutin dua kali setahun, serta pembentukan tim pengawas bersama antara Pemko, DPRD, Inspektorat, dan BPKP. Proses seleksi Direktur Utama BPR juga diharapkan menghasilkan sosok profesional dan berintegritas.

“DPRD ingin memastikan setiap rupiah penyertaan modal ini kembali ke rakyat — melalui pembiayaan produktif dan ekonomi lokal yang tumbuh,” jelas Rizky.

Rizky yang juga Ketua Kadin Pekanbaru dan tokoh muda yang aktif mendorong UMKM dan ekonomi kreatif, menilai bahwa penyertaan modal bukan hanya keputusan administratif, melainkan komitmen untuk membangun ekonomi rakyat yang mandiri dan berkelanjutan.

“Penyertaan modal ini menyuntikkan semangat baru bagi kebangkitan ekonomi rakyat. Kita ingin BPR Madani tumbuh sehat, profesional, dan berpihak pada masyarakat,” tuturnya.

Terkait adanya penolakan dari Fraksi PDIP untuk suntikan modal Rp10 Miliar ke BPR Madani karena masih tersangkut sejumlah masalah, dan saat ini juga BPR Madani tanpa Direktur defenitif, ditanggapi Rizky itu hal biasa. Dan menjadi perhatian kedepannya.

"Biasa itu," ujarnya singkat. (srn1)