SIARAN.CO.ID, PEKANBARU– Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR-PKPP Riau, Zulfahmi, mengungkapkan bahwa Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, telah mengeluarkan instruksi strategis dengan mengoptimalkan peran Unit Pelaksana Teknis (UPT) di seluruh wilayah. Fokus awal penanganan diarahkan pada penutupan lubang-lubang jalan yang membahayakan pengendara.
“Pak Plt Gubernur sudah menyiapkan langkah-langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan ini. Seluruh UPT digerakkan agar segera melakukan perbaikan awal, terutama penutupan lubang jalan sebagai tindakan cepat di lapangan,” ujar Zulfahmi, Jumat (16/1/2026).
Sebagai bentuk realisasi, UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I telah menuntaskan pemeliharaan rutin di Jalan Hangtuah, Kota Pekanbaru. Petugas melakukan patching atau penambalan lubang sesuai arahan pimpinan guna memastikan kelancaran arus lalu lintas di jalur vital tersebut.
Zulfahmi mengakui bahwa penanganan seluruh ruas jalan provinsi di Pekanbaru menghadapi tantangan keterbatasan anggaran. Alokasi dana perbaikan harus dibagi secara proporsional untuk 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau. Selain itu, jalan provinsi memiliki spesifikasi teknis dan material yang lebih tinggi sehingga membutuhkan biaya pemeliharaan yang tidak sedikit.
Meski demikian, Pemprov Riau menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung perbaikan infrastruktur di ibu kota provinsi. Pada tahun 2024 lalu, Pemprov Riau mengambil alih penanganan 16 ruas jalan yang sebelumnya menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pekanbaru.
Ruas jalan yang dialihkan dan telah diperbaiki meliputi Jalan Datuk Setia Maharaja, Pesantren, Sisingamangaraja, Sultan Syarif Kasim, Ahmad Dahlan, Diponegoro, Pattimura, Cut Nyak Dien, Ahmad Yani, M. Yamin, Juanda, Adi Sucipto, Kertama, Teropong, Cipta Karya, hingga Jalan Imam Bonjol. Langkah ini dinilai efektif dalam mengurangi tingkat kerusakan jalan di sejumlah titik strategis Kota Pekanbaru.
Selain pengalihan kewenangan, semangat program #gesajalan yang digaungkan Plt Gubernur Riau juga menyasar delapan ruas jalan tambahan di Pekanbaru tanpa mengubah status kewenangan pengelolaannya.
Pemprov Riau berkomitmen untuk terus melanjutkan sinergi dengan pemerintah daerah, meski di tengah keterbatasan anggaran, demi mewujudkan infrastruktur transportasi yang lebih aman dan berkelanjutan bagi masyarakat.(srn3)