SIARAN.CO.ID, PEKANBARU– Penetapan desil kesejahteraan masyarakat oleh pemerintah pusat dinilai "kacau balau". Data di lapangan tidak sesuai kondisi riil warga sehingga menimbulkan kebingungan.
Temuan itu disampaikan Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Ir. Nofrizal, MM, saat menggelar kegiatan reses di Kecamatan Lima Puluh, Pekanbaru Kota, dan Sukajadi, awal pekan kemarin.
Dalam dialog, warga rata-rata mengeluhkan desil yang tidak mencerminkan kondisi ekonomi mereka.
"Ada warga masuk desil 1, tapi selama ini tidak pernah menerima bantuan. Sebaliknya, warga miskin justru masuk desil 6," kata Nofrizal, Jumat (24/7/2026).
Kasus lain juga ditemukan. Ada warga yang suaminya meninggal dunia, namun status desilnya justru hilang dari sistem.
Desil merupakan kelompok penerima bantuan sosial. Penetapan 10 skala desil dilakukan BPS secara nasional berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Desil 1: sangat miskin, Desil 2: miskin, Desil 3: hampir miskin, Desil 4: rentan miskin. Desil 5-10: menengah hingga kaya.
Nofrizal yang juga Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Pekanbaru itu mendesak data desil segera diperbaiki agar tidak merugikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
"Ini fakta yang kami temukan langsung di tengah masyarakat," tegasnya.
Politisi PAN itu meminta RT dan RW segera melaporkan ketidaksesuaian data ke kelurahan dan kecamatan untuk dilakukan pembaruan.
"RT dan RW paling tahu kondisi warganya. Kalau ada data tidak sesuai, laporkan agar diperbarui," harapnya.
Menurut Nofrizal, akurasi data desil sangat krusial. Selain untuk penyaluran bansos, data itu juga dipakai menentukan besaran UKT mahasiswa dan berbagai bantuan lain.
"Pemerintah harus segera evaluasi dan sempurnakan data. Agar penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran," pungkasnya.(srn1)