SIARAN.CO.ID, PEKANBARU- Jaringan Aktivis Penjaga Aset Negara dari Oligarki (JANGAN OLIGARKI) mendesak Kejaksaan memeriksa jajaran Direksi PT Agrinas Palma Nusantara terkait tata kelola kebun kelapa sawit hasil penertiban Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
Kelompok aktivis tersebut menyoroti sejumlah penunjukan mitra Kerja Sama Operasional (KSO) kebun sawit yang mereka nilai perlu diaudit dan ditelusuri. Mereka menduga terdapat perubahan Surat Keputusan (SK) penunjukan atau penugasan KSO oleh oknum di jajaran direksi.
ilustrasi data: jangan oligarki.
Kepada wartawan JANGAN OLIGARKI melalui rilisnya, menyatakan tuntutan tersebut akan disampaikan langsung kepada Kejaksaan pada Jumat (11/9/2026). Kejaksaan diketahui menjadi bagian dari Satgas PKH sekaligus memiliki fungsi penegakan hukum.
"Jadi, Kejaksaan selain bagian dari Satgas PKH, tugas pokoknya adalah sebagai penegak hukum. Oleh sebab itu, kami minta Kejaksaan segera periksa oknum Direksi Agrinas yang mengutak-atik SK penunjukan atau penugasan KSO. Jika itu tidak dilakukan, maka kami minta Satgas PKH sebaiknya dibubarkan. Kita akan suarakan besok," kata Juru Bicara JANGAN OLIGARKI, Ali Junjung, Kamis (10/9/2026).
Ali menilai kerja Satgas PKH dalam mengambil alih kembali penguasaan kawasan hutan dan aset perkebunan yang disebut dikuasai secara ilegal akan menjadi sia-sia apabila aset tersebut tidak dikelola secara transparan dan akuntabel.
Dia mengaitkan penertiban tersebut dengan pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025. Menurutnya, semangat kebijakan tersebut harus diwujudkan melalui tata kelola aset negara yang benar-benar memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat.
"Kerja keras Satgas PKH yang berhasil menyita kembali kebun sawit di lahan negara akan sia-sia jika kebun tersebut dikelola dengan tidak becus oleh Agrinas yang diisi oknum tidak pro visi Presiden," ujarnya.
JANGAN OLIGARKI juga menyoroti tata kelola KSO di PT Agrinas Palma Nusantara. Ali mengklaim perombakan jajaran direksi belum membuat pengelolaan kebun sawit hasil penertiban Satgas PKH menjadi lebih baik.
Menurut dia, terdapat dugaan perubahan SK KSO atau penugasan sementara yang dinilai tidak transparan. Dia juga mempertanyakan adanya pihak yang disebut sebagai pemain lama yang kembali mendapatkan penugasan.
"Perombakan Direksi ternyata tak membuat tata kelola KSO kebun kelapa sawit hasil sitaan Satgas PKH semakin membaik. Aksi merubah atau utak-atik SK KSO atau penugasan sementara oleh oknum Direksi dibiarkan terjadi dan semakin merajalela. SK penugasan malah dibagikan ke kawan-kawan mereka bahkan pemain lama. Presiden dikelabuhi," kata Ali.
Ali menyebut dua nama di jajaran PT Agrinas, yakni Direktur Operasional PT Agrinas Tuhu Bangun dan Direktur Kepatuhan dan Keberlanjutan Nofil Anoverta.
Dia mempertanyakan rekam jejak Tuhu Bangun dan meminta aparat penegak hukum menelusuri seluruh informasi yang berkaitan dengan sosok tersebut.
"Cek saja di media nasional. Di situ dimuat Tuhu Bangun saat masih berdinas di BUMN PTPN 5 pernah diperiksa kasus perumahan karyawan. Ia disebut menjual lahan PTPN 5 ke pengusaha bernama Edi Djohan sebagai developer perumahan. Kita tidak tahu ujung perkara itu apakah naik penyidikan atau dihentikan," ujar Ali.
"Apakah kita percaya Tuhu Bangun dan Edi Djohan tidak bermitra lagi di Agrinas? Nanti akan kita ungkap!" sambungnya.
Pernyataan tersebut merupakan tudingan dari pihak aktivis. Status hukum maupun kebenaran dugaan yang disampaikan perlu dikonfirmasi kepada pihak-pihak yang disebut.
Ali juga menilai perubahan SK penugasan yang menurutnya tidak transparan dan akuntabel dapat menimbulkan ketidakpastian dalam pengelolaan kebun.
Menurut dia, kondisi tersebut berpotensi berdampak terhadap produktivitas perkebunan, termasuk tertundanya produksi dan program strategis nasional.
"Ubah-ubah SK penugasan yang tidak transparan dan akuntabel ini membuat ketidakpastian pengelolaan yang berdampak kepada tertundanya produksi dan program strategis nasional. Kenapa dibiarkan oleh Direksi Kepatuhan? Ini patut dicurigai ada kesepakatan," katanya.
Ali berharap pengelolaan kebun hasil penertiban Satgas PKH benar-benar diarahkan untuk kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat, bukan justru menjadi sumber konflik baru.
Dia juga mengkritik kondisi yang dinilainya tidak sejalan dengan semangat pemberantasan praktik oligarki.
"Presiden sudah memaparkan Paradox Indonesia dan Solusinya adalah melawan oligarki. Slogan Agrinas adalah 'Energi Hijau, Masa Depan Berkelanjutan'. Apakah oligarkinya yang berkelanjutan?" ujar Ali.
Menurutnya, potensi konflik hingga benturan fisik dapat terus terjadi apabila tata kelola aset perkebunan tidak memberikan kepastian kepada para pihak yang berkepentingan.
"Harusnya yang berkelanjutan itu adalah kepastian usaha melalui produktivitas perkebunan sawit dengan cara keberlanjutan pemupukan, pemeliharaan, dan pemanenan. Itulah penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Bukan kegaduhan dan potensi konflik hingga benturan fisik yang berlanjut," tegasnya.
Minta Denda Administratif Ditagih
Selain meminta dugaan pelanggaran tata kelola KSO diusut, JANGAN OLIGARKI juga mendesak Satgas PKH menindaklanjuti penagihan denda administratif.
Ali mengatakan langkah tersebut penting apabila pemerintah ingin memastikan semangat Perpres Nomor 5 Tahun 2025 berjalan secara konsisten.
"Jika semangat dalam Perpres 5 Tahun 2025 ingin dilanjutkan, maka Satgas PKH harus segera menagih denda administratif dan Kejaksaan harus mengusut oknum-oknum Agrinas," katanya.
Dia menegaskan kelompoknya akan terus menyuarakan persoalan tersebut dan meminta aparat penegak hukum tidak membiarkan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan aset negara berlarut-larut.
"Jika oknum Direksi ini tidak diperiksa karena kebal hukum, baiknya Satgas PKH dibubarkan saja karena hasil kerja kerasnya menjadi sia-sia. Presiden sudah dikelabuhi oknum-oknum di Agrinas. Kita akan terus suarakan tuntutan ini daripada negara rugi, rakyat jadi korban," tutup Ali.(srn4)