SIARAN.CO.ID, PEKANBARU– Memasuki tahun 2026, Pemerintah Provinsi Riau dihadapkan pada tantangan serius bukan pada sektor ekonomi, melainkan pada keterbatasan kapasitas fiskal daerah. Kondisi ini terjadi meskipun secara makro pertumbuhan ekonomi Riau menunjukkan tren yang positif.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi, dalam Sarasehan Ekonomi Awal Tahun 2026 yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Riau, Senin (19/1/2026).
Syahrial mengungkapkan, sepanjang tahun 2025 realisasi pendapatan daerah Riau hanya mencapai Rp8,219 triliun atau sekitar 86,7 persen dari target yang ditetapkan. Sementara itu, belanja daerah terealisasi sebesar Rp7,928 triliun, dengan belanja modal yang baru mencapai sekitar 50 persen.
“Tantangan terbesar kita ke depan bukan pada potensi ekonomi, melainkan pada kapasitas fiskal daerah,” tegas Syahrial.
Ia menjelaskan, secara historis kinerja ekonomi Riau menunjukkan capaian yang cukup baik. Pada triwulan III tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Riau tercatat sebesar 4,98 persen, meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024.
Selain itu, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riau atas dasar harga berlaku mencapai Rp307,01 triliun. Capaian tersebut menempatkan Riau sebagai provinsi dengan PDRB terbesar ke-6 secara nasional, sekaligus terbesar ke-2 di luar Pulau Jawa, dengan kontribusi 5,14 persen terhadap perekonomian nasional.
“Inilah mengapa kita menyimpulkan bahwa tantangan utama bukan pada sektor ekonomi, tetapi pada tekanan fiskal daerah. Kondisi ini bahkan memaksa pemerintah daerah mengambil kebijakan belanja yang tidak mudah,” ujarnya.
Syahrial menambahkan, ruang fiskal daerah saat ini semakin menyempit, sementara tuntutan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur terus meningkat. Menurutnya, terdapat dua langkah strategis yang dapat ditempuh, yakni mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) atau melakukan penghematan secara signifikan.
“Karena itu, Pemprov Riau bergerak secara tegas melalui arah kebijakan dalam RPJMD Riau 2025–2029,” pungkasnya.
Melalui dokumen perencanaan tersebut, lanjut Syahrial, Pemerintah Provinsi Riau mengarahkan transformasi ekonomi pada sejumlah poros utama. Di antaranya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas tenaga kerja, serta transformasi struktur ekonomi.
Ia menegaskan, Riau tidak boleh terus bergantung pada ekspor bahan mentah. Hilirisasi komoditas unggulan seperti kelapa sawit, penguatan industri pengolahan, pemberdayaan UMKM, serta pengembangan ekonomi kreatif dinilai harus terus didorong sebagai mesin pertumbuhan ekonomi daerah ke depan.(srn3)