SIARAN.CO.ID, PEKANBARU — Ancaman beras oplosan yang marak secara nasional kini turut menjadi perhatian serius di Kota Pekanbaru.
Komisi II DPRD Pekanbaru mendesak pemerintah kota bersama pihak terkait untuk tidak lengah dan segera mengambil langkah konkret guna melindungi masyarakat sebagai konsumen.
Anggota Komisi II DPRD Pekanbaru, Syamsul Bahri, menegaskan pentingnya pengawasan ketat dan tindakan preventif, mengingat praktik pengoplosan beras kerap terjadi secara tersembunyi dan sistematis.
“Jangan tunggu ada korban baru bertindak. Kita minta Pemko bersama OPD terkait dan Satgas Pangan segera melakukan sidak ke semua gudang beras, baik yang terdaftar maupun yang tidak. Ini demi melindungi konsumen dari praktik curang,” kata Syamsul, Jumat (18/7/2025).
Menurut politisi Golkar ini, modus yang umum dilakukan oleh oknum tak bertanggung jawab adalah mencampur beras berkualitas rendah dengan beras premium, lalu menjualnya dengan harga tinggi. Praktik ini dinilai merugikan masyarakat dan mencederai kepercayaan konsumen.
“Sidak jangan hanya ke supermarket. Semua gudang harus diperiksa. Harus melibatkan aparat kepolisian agar tidak ada celah permainan,” tegasnya.
Selain itu, ia juga meminta Dinas Ketahanan Pangan dan Disperindag Kota Pekanbaru lebih aktif melakukan pengawasan distribusi beras, serta menjatuhkan sanksi tegas jika ditemukan pelanggaran.
Sementara itu, Kepala UPT Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Provinsi Riau, Dedi Yasmono, mengatakan bahwa hingga saat ini belum ditemukan kasus beras oplosan di Pekanbaru.
Namun, ia mengakui potensi peredarannya tetap ada, mengingat 70 persen kebutuhan beras di Riau masih dipasok dari luar daerah.
“Kami terus lakukan pengawasan bersama tim OKKPD. Sebagian besar beras yang beredar berasal dari Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Sumatera Barat,” ujarnya kepada wartawan.
Pihaknya juga rutin turun ke lapangan memeriksa pasar tradisional dan ritel modern. Di sisi lain, koordinasi lintas provinsi terus diperkuat untuk memastikan jalur distribusi tetap dalam pengawasan.
“Kami sudah menyurati provinsi seperti Jambi, Sumatera Utara, Palembang hingga Bengkulu, untuk memastikan setiap pasokan beras yang masuk bisa diregister dan diawasi,” tambahnya.(srn1)