DJP Riau–Polda Riau Perkuat Sinergi Penegakan Hukum Pajak, Targetkan Penerimaan Negara Optimal

SIARAN.CO.ID, PEKANBARU— Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Riau, YFR Hermiyana, menegaskan pentingnya penguatan sinergi dengan  dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara melalui peningkatan kepatuhan perpajakan dan penegakan hukum di bidang perpajakan.

Pamer bibit pohon mangga, Kanwil DJP Riau YFR Hermiyana bersama Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan didampingi Wakapolda Riau Hengki Haryadi dalam momen audiensi di Mapolda Riau, Jumat (20/2/2026). (Foto: Kanwil DJP Riau) 

Hal tersebut disampaikan YFR saat melakukan audiensi dengan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau, Irjen Herry Heryawan, dan jajaran di Kantor Kepolisian Daerah Riau, Pekanbaru, Jumat (20/2/2026).

Dalam pertemuan tersebut, YFR menyampaikan apresiasi atas dukungan Polda Riau yang telah terjalin sepanjang 2025 dalam menyukseskan berbagai program Direktorat Jenderal Pajak di wilayah Provinsi Riau.

“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kerja sama yang telah terjalin dengan baik selama ini. Sinergi antara DJP dan Kepolisian menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus memperkuat penegakan hukum perpajakan,” ujar YFR Hermiyana dalam rilisnya, Senin (23/2/2026).

Ia menjelaskan, pada 2026 Kanwil DJP Riau mengemban target penerimaan negara sebesar Rp22,16 triliun. Untuk itu, pihaknya mengharapkan dukungan berkelanjutan dari Polda Riau dalam berbagai langkah strategis optimalisasi penerimaan pajak.

“Target penerimaan negara tahun 2026 cukup besar, sehingga dibutuhkan kolaborasi dan dukungan lintas sektor. Dengan sinergi yang kuat, kami optimistis target tersebut dapat tercapai melalui peningkatan kepatuhan dan pengawasan yang lebih efektif,” katanya.

Menurut YFR, dukungan Polda Riau selama ini diwujudkan melalui berbagai bentuk kolaborasi, di antaranya fasilitasi publikasi aktivasi akun Coretax DJP melalui videotron, kolaborasi siniar edukasi perpajakan, pembuatan video kampanye penyampaian SPT Tahunan oleh Kapolda Riau, serta pelaksanaan bimbingan teknis perpajakan bagi jajaran keuangan di lingkungan kepolisian.

Ia menegaskan, kerja sama dalam aspek penegakan hukum merupakan bagian penting dalam menjaga kewibawaan hukum di bidang perpajakan.

“Penegakan hukum perpajakan membutuhkan dukungan aparat penegak hukum lainnya, terutama dalam pendampingan kegiatan lapangan, koordinasi penanganan perkara yang memiliki irisan dengan tindak pidana umum, hingga pengamanan dalam penagihan aktif dan penyitaan aset,” jelasnya.

Lebih lanjut, YFR menekankan pentingnya penguatan sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan kebijakan Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Menurutnya, kolaborasi tersebut diperlukan untuk mendukung pengawasan aktivitas ekonomi pasca-penertiban kawasan hutan serta pertukaran informasi terkait subjek dan objek pajak.

“Sinergi lintas sektor sangat diperlukan untuk memastikan aktivitas ekonomi di kawasan yang telah ditertibkan berjalan sesuai ketentuan, sekaligus mendorong kepatuhan perpajakan dari pelaku usaha,” ujarnya.

Ia berharap kerja sama antara Kanwil DJP Riau dan Polda Riau tidak hanya memperkuat penegakan hukum di bidang perpajakan dan kehutanan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap optimalisasi penerimaan negara.

“Kami berharap sinergi ini terus diperkuat secara berkelanjutan demi kepentingan negara, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta terciptanya sistem perpajakan yang adil dan berintegritas,” tutup YFR.(srn2)