pilihan +INDEKS
Karhutla Masih Sekitar Lokasi yang Lama, Gubri Tekankan Tingkatkan Pengawasan
PEKANBARU - Kejadian Kebakaran Lahan dan Hutan (Karhutla) di Provinsi Riau masih berada di sekitar lokasi yang lama dan terus berulang setiap tahun. Untuk itu harus ada tindakan tegas dan pengawasan maksimal agar tidak lagi terjadi Kebakaran.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar saat meninjau aplikasi Karhutla Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), di Kantor BPBD Riau yang juga didampingi Wakil Gubernur Riau, Eddy Natar Nasution dan Kepala BPBD Riau, Edward Sanger, Selasa (7/7/2020).
Dikatakannya jika untuk mengantisipasi Karhutla ini ia juga mengajak masyarakat di sekitar lokasi untuk sama-sama menjaga dan mencegah terjadinya Karhutla. Terutama tidak melakukan pembakaran saat pengelolaan lahan.
"Jadi kita juga minta masyarakat juga ikut bersama-sama untuk melakukan pencegahan. Sehingga kedepan Riau tidak lagi terjadi Karhutla seperti tahun-tahun sebelumnya," katanya.
Terkait penyebab terjadinya Karhutla pada daerah yang selalu terjadi Karhutla, ia mengaku tidak tau pasti juga apa penyebabnya, karena daerah tersebut termasuk gersang atau kering yang bisa saja karena percikan seperti api rokok dan lainya.
"Maka itu kita himbau pada masyarakat untuk lebih berhati-hati lagi agar tidak membuang puntung rokok sembarangan," ujarnya.
Sedangkan terkait titik api (hotspot) yang terdeteksi di Riau saat ini. Ia menjelaskan tidak ada titik api yang terpantau. Hal tersebut selain sudah ditangani tim atau petugas Karhutla sebelumnya juga terbantu cuaca yang turun hujan.
"Jadi hari ini (Kemarin. Red) tidak ada titik api yang terpantau di Riau. Karena sebelummya sudah ditangani petugas dan juga terbantu karena cuaca hujan," ujarnya.
Sedangkan terkait aplikasi Karhutla BPBD Riau, ia berharap bisa terus ditingkatkan agar pengawasan terjadinya Karhutla bisa dipantau dengan maksimal. Karena aplikasi ini juga sangat membantu pada pendeteksian yang bisa lansung ditangani di lapangan.
"Yang pasti dengan adanya aplikasi ini , munculnya titik api bisa segera terpantau dan bisa lansung diatasi. Sehingga kebakaran bisa diatasi dengan maksimal," katanya.
Sementara Kepala BPBD Riau, Edward Sanger untuk pencegahan Karhutla ini, pihaknya terus menjalin koordinasi dengan pihak kabupaten kota. Dimana melalui aplikasi ini semua daerah khususnya yang rawan Karhutla bisa terdeteksi dengan cepat.
"Aplikasi ini juga bisa diakses oleh petugas melalui telepon genggam atau HP Android. Bahkan aplikasi ini tidak hanya medeteksi titik api tapi juga bisa mendeteksi titik air di sekitar titik api yang ditemukan," katanya.
Selain itu katanya, untuk pendeteksian titik api ini juga ada tim yajg melakukan patroli setiap hari, yaitu tim patroli terpadu yang setiap hari melaporkan perkembangan dilapangan.
"Tim patroli ini juga ada di setiap daerah. Terutama di daerah yang rawan Karhutla atau sering terjadi Karhutla. Seperti di pulau Rupat, Dumai, Pelalawan, dan lainya. Mudah-mudahan dengan adanya kerjasama yang baik ini kedepan tidak lagi terjadi Karhutla di Riau," tuturnya.(MCR/AZ)
Berita Lainnya +INDEKS
Napi Kabur Berulang Di Riau, DPR RI Desak Kakanwil dan Kalapas Di Evaluasi
SIARAN.CO.ID, JAKARTA- Kasus narapidana kabur dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Riau kembali.
Puan: Jenderal Listyo Sigit Diberhentikan dengan Hormat, Karena Sudah Waktunya
SIARAN.CO.ID, JAKARTA- DPR RI menyetujui pemberhentian Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dari .
Dari Kepala BNN Kini Disetujui Jadi Kapolri
SIARAN.CO.ID, JAKARTA - Komjen Suyudi Ario Seto disetujui DPR RI untuk menjadi Kapolri. Selama be.
Calon Tunggal Kapolri, Suyudi Ario Seto Usung Doktrin Polisi Bersama Masyarakat
SIARAN.CO.ID, JAKARTA- Calon Kapolri Komjen Pol Suyudi Ario Seto memaparkan gagasan 'Polisi Bersa.
Komisi XIII DPR RI Kecewa, Arisal Azis Usulkan Evaluasi Menyeluruh
SIARAN.CO.ID, JAKARTA- Anggota Komisi XIII DPR RI, Arisal Aziz, mengaku kecewa berat dengan kiner.
DJP Catat Penerimaan Pajak Ekonomi Digital Hingga Agustus 2026 Tembus Rp 57,23 Triliun
SIARAN.CO.ID, JAKARTA- Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat penerimaan p.







