PEKANBARU– Memastikan setiap anak di Pekanbaru mendapat hak pendidikan yang setara jadi fokus utama Komisi III DPRD Pekanbaru.

Senin (27/4/2026), Komisi III bersama Pj Sekda Ingot Ahmad Hutasuhut, Dinas Pendidikan, dan Bappeda Pekanbaru melakukan kunjungan koordinasi ke Balai Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Riau yang turut didampingi Ombudsman RI Perwakilan Riau.

Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru Niar Erawati menjelaskan kunjungan ini untuk menyampaikan langsung keluhan yang paling sering didengar saat reses. Banyak warga kesulitan mendaftarkan anak ke sekolah negeri meski rumahnya sebenarnya dekat dengan sekolah.

“Kami datang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Pertanyaan yang berulang-ulang kami terima adalah soal sulitnya masuk sekolah yang jaraknya dekat dari rumah,” ungkap Niar.

Dalam pertemuan tersebut terungkap adanya kesenjangan yang cukup serius antara jumlah lulusan SD dengan daya tampung SMP Negeri di Pekanbaru. Data Dinas Pendidikan menunjukkan lebih dari 4.800 siswa tamatan SD terancam tidak tertampung di SMP negeri tahun depan. Fakta ini membuat Ombudsman Riau ikut menyoroti pentingnya solusi cepat agar hak pendidikan anak tidak terabaikan.

Melihat kondisi itu, Komisi III DPRD Pekanbaru berharap BPMP Provinsi Riau bisa meneruskan persoalan ini ke pemerintah pusat agar ada kebijakan khusus untuk Pekanbaru. Salah satu usulan yang disampaikan adalah kemungkinan penambahan kuota siswa di sekolah negeri.

Niar menegaskan DPRD mendorong agar siswa yang tinggal dekat sekolah, terutama dari keluarga kurang mampu, bisa lebih diprioritaskan dalam SPMB 2026. Dengan sistem yang lebih berpihak, bantuan pendidikan juga akan lebih tepat sasaran dan dirasakan langsung oleh warga yang membutuhkan.

Pertemuan juga membahas kebiasaan masyarakat yang cenderung memilih sekolah tertentu karena dianggap favorit.

Ke depan, Komisi III ingin semua sekolah di Pekanbaru memiliki kualitas yang merata sehingga tidak ada lagi istilah sekolah favorit. “Kita ingin semua sekolah di Pekanbaru menjadi sekolah favorit,” tegas politisi Demokrat ini.

Untuk mewujudkan itu, DPRD mengusulkan dilakukan pemetaan kualitas sekolah dari sisi guru maupun fasilitas. Jika ditemukan ketimpangan, maka bisa dilakukan pemerataan melalui rotasi atau rolling guru agar mutu pendidikan tersebar merata di seluruh wilayah.*