SIARAN.CO.ID, PEKANBARU— Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun Anggaran 2027 tingkat Kecamatan Pekanbaru Kota digelar di Aula Kecamatan Pekanbaru Kota, Jalan T Umar, Rabu (4/2/2026). Forum ini menegaskan komitmen agar aspirasi masyarakat benar-benar diwujudkan dalam program pembangunan.
Musrenbang tersebut dihadiri langsung Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho bersama sejumlah anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Dapil I, meliputi Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru Kota, dan Limapuluh.
Dalam forum itu, masyarakat menyampaikan berbagai usulan prioritas, mulai dari penanganan banjir, pembenahan drainase, perbaikan jalan, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, dukungan UMKM, hingga persoalan sosial lainnya.
Anggota DPRD Kota Pekanbaru Roni Amriel SH MH menegaskan, Musrenbang harus menghasilkan keputusan yang berdampak nyata, bukan sekadar agenda formalitas tahunan.
“Kami minta Pemko Pekanbaru benar-benar mengakomodasi usulan prioritas masyarakat, terutama yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga,” tegas Roni Amriel, Kamis (5/2/2026).
Salah satu isu krusial yang disoroti adalah penataan drainase. Menurut Roni, persoalan ini harus menjadi prioritas utama guna menekan risiko banjir yang masih kerap terjadi. Apalagi, Pemko Pekanbaru telah menyiapkan anggaran drainase sebesar Rp100 miliar pada tahun 2026.
Selain drainase, kondisi jalan yang belum tertangani secara menyeluruh juga dinilai perlu perhatian serius. Di sektor ekonomi, realisasi bantuan bagi pelaku UMKM ditegaskan sebagai langkah penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Musrenbang tersebut juga menyoroti program Rp100 juta per RW dengan total anggaran Rp7,8 miliar. DPRD meminta program ini dimasukkan dalam mekanisme Musrenbang agar memiliki kejelasan hukum dan akuntabilitas anggaran.
Untuk Kecamatan Pekanbaru Kota, tercatat 58 usulan kegiatan, dengan alokasi Rp3,8 miliar untuk 38 RW melalui program tersebut. Secara keseluruhan, kecamatan ini direncanakan menerima anggaran Rp10,8 miliar pada tahun 2027.
Selain itu, Pemko Pekanbaru juga merencanakan penempatan 10 tenaga operasional di setiap kecamatan untuk menjaga dan membersihkan drainase secara rutin.
“Semua ini harus dijalankan tepat sasaran, transparan, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” pungkas Roni Amriel.
Sementara itu, Wako Agung menginstruksikan agar program yang dijalankan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dia juga menegaskan, kehadirannya untuk ikut mendengarkan secara langsung goat musrenbang tersebut.
"Saya hadir ingin mendengarkan, kira-kira seperti apa Musrenbang di tingkat Kecamatan ini. Beberapa kelurahan saya juga sudah langsung, dan melihat bagaimana diskusi berlangsung," ujar Wako Agung.
Dia pun berharap agar kegiatan ini tidak menjadi musyawarah yang mengambang. "Jadi bagaimana menjadikan musrenbang ini bukan musyawarah yang mengambang. Kita betul-betul membuat dan tentunya mengukur secara prioritas, yang programnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat, bukan program yang tidak bisa dirasakan oleh masyarakat," tutur Agung.(srn1)