Antrean Pertalite Mengular, Dewan Kota Minta Pemerintah Pastikan Pasokan Aman dan Tepat Sasaran

SIARAN.CO.ID, PEKANBARU— Keluhan masyarakat terkait ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite di sejumlah SPBU Kota Pekanbaru mendapat perhatian serius dari DPRD Pekanbaru.

Diketahui, dalam dua hari terakhir, antrean panjang kendaraan terlihat di sejumlah titik SPBU, memicu kekhawatiran akan terganggunya aktivitas warga.

Pantauan di lapangan sejak Senin malam hingga Selasa (31/3/2026), antrean mengular terjadi di sejumlah SPBU, di antaranya SPBU Jalan Srikandi, Jalan HR Subrantas, Jalan Soekarno Hatta, serta Jalan Arifin Ahmad. Warga terpaksa menunggu lama demi mendapatkan BBM jenis Pertalite.

Kondisi ini dikeluhkan masyarakat karena dinilai menyulitkan, terutama bagi pekerja harian, pelaku usaha kecil, dan pengemudi transportasi yang sangat bergantung pada ketersediaan BBM bersubsidi.

Menanggapi situasi tersebut, Anggota Komisi II DPRD Pekanbaru, Syamsul Bahri, meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk memastikan pasokan BBM subsidi tetap aman dan terpenuhi.

“Mudah-mudahan ini tidak dipengaruhi kondisi global dunia. Namun yang jelas, distribusi BBM harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah maupun pusat, terutama terkait kuota,” ujar Syamsul.

Ia menegaskan, potensi kelangkaan Pertalite tidak hanya berdampak pada pengguna kendaraan pribadi, tetapi juga pada roda perekonomian masyarakat kecil. Jika distribusi tidak berjalan lancar dan tepat sasaran, maka efeknya bisa meluas.

“Artinya, apa yang sudah disampaikan pemerintah pusat harus benar-benar berjalan di lapangan. Distribusinya harus lancar dan tepat sasaran. Jangan sampai kondisi ini berlarut-larut,” tegasnya.

Lebih lanjut, Syamsul juga mengingatkan pentingnya pengawasan ketat terhadap penyaluran BBM bersubsidi agar tidak terjadi penyalahgunaan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Menurutnya, pengawasan dan transparansi distribusi menjadi kunci agar tidak muncul dugaan permainan di lapangan.

DPRD Pekanbaru, kata dia, mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, Pertamina, serta pihak-pihak terkait lainnya guna memastikan kuota dan distribusi BBM subsidi berjalan optimal.

“Jika koordinasi diperkuat dan pengawasan diperketat, kita yakin tidak ada lagi antrean panjang ataupun dugaan permainan. Intinya adalah komitmen dan keseriusan pemerintah dalam menjamin kebutuhan dasar masyarakat,” pungkas Syamsul.

DPRD berharap pemerintah segera memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa pasokan Pertalite tetap aman, sehingga aktivitas warga dan sektor usaha dapat berjalan normal tanpa kekhawatiran akan kelangkaan BBM bersubsidi.(srn2)