4.873.469 Pemilih Berkelanjutan Semester I 2025

SIARAN.CO.ID, PEKANBARU — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau gelar Rapat Pleno Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester I Tahun 2025 di Ruang Pertemuan KPU Provinsi Riau.

Dari 12 Kabupaten/Kota, 172 Kecamatan, 1.862 Desa/Kelurahan, tercatat sebanyak 4.873.469 pemilih yang terdiri dari 2.468.726 laki-laki dan 2.404.743 perempuan sebagai pemilih berkelanjutan. 

Sebagai informasi, kegiatan ini merupakan lanjutan pasca PDPB yang dilaksanakan oleh masing-masing KPU kabupaten/kota se Provinsi Riau dua hari yang lalu.

Baca juga:

https://siaran.co.id/news/detail/738/sikap-pt-hki-dipertanyakan-jalan-sudah-ditimbun-dikeruk-lagi

Ketua KPU Provinsi Riau, Rusidi Rusdan, Jumat (4/7/2025) dalam rilisnya menyampaikan bahwa PDPB ini merupakan upaya KPU di setiap tingkatan untuk terus memperbarui dan memelihara data pemilih agar senantiasa akurat dan mutakhir untuk penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang akan datang.

"Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan merupakan bagian dari upaya KPU dalam menjaga hak pilih setiap warga negara. Tentu yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan, agar dapat menggunakan hak pilih pada Pemilu dan Pemilihan yang akan datang,”kata Rusidi. 

Baca juga:

https://siaran.co.id/news/detail/736/komisi-iv-pemko-dan-kontraktor-diduga-permainkan-aturan

Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Riau, Abdul Rahman menambahkan jumlah Daftar Pemilih Berkelanjutan yang ditetapkan pada pleno terbuka yang dihadiri oleh Ketua, Anggota dan Sekretariat KPU Provinsi Riau.

Turut hadir juga KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi Riau, Dinas PMD Dukcapil Provinsi Riau, Badan Kesbangpol Provinsi Riau, perwakilan Partai Politik Tingkat Provinsi Riau. 

Baca juga:

https://siaran.co.id/news/detail/734/dprd-pekanbaru-dorong-percepatan-revitalisasi-pasar-bawah

“Tercatat sebanyak 4.873.469 pemilih yang terdiri dari 2.468.726 laki-laki dan 2.404.743 perempuan untuk provinsi Riau, "ungkapnya. 

Disebutkannya, dalam proses pemutakhiran data-data ini pihaknya menghimpun dari berbagai sumber, termasuk instansi pemerintah terkait dan masukan dari masyarakat.

"Segala proses dilakukan dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas," tutur Rahman.(srn2)