Riau di Tengah Pusaran OTT KPK: Pemerintahan Berjalan, Investasi dan PAD Jadi Andalan

SIARAN.CO.ID, PEKANBARU– Pasca operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang menyeret Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid, terkait dugaan korupsi di lingkungan Dinas PUPR-PKPP Riau, kepemimpinan daerah kini dilanjutkan SF Hariyanto sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau.

Abdul Wahid dan SF Hariyanto saat mendaftar ke KPU Riau, beberapa waktu lalu. (Foto: dokumen) 

Bukan tanpa riak, situasi ini menjadi ujian serius bagi stabilitas pemerintahan provinsi, terlebih saat periode satu tahun kepemimpinan pasangan Abdul Wahid–SF Hariyanto tengah dievaluasi berbagai pihak, dan realisasi janji kampaye yang ditunggu menjadikan Riau bermarwah.

Meski demikian, di tengah dinamika tersebut, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Riau, Ayat Cahyadi, menilai terdapat sejumlah capaian yang patut diapresiasi, khususnya dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai strategis dalam memperkuat ketahanan fiskal.

“Langkah peningkatan PAD ini penting untuk memperkuat fiskal daerah. Ini menunjukkan komitmen serius pemerintah provinsi dalam menjaga keberlanjutan pembangunan,” ujar Ayat kepada wartawan.

Menurut politisi PKS tersebut, penguatan PAD tidak hanya berdampak pada stabilitas anggaran, tetapi juga menjadi fondasi pembiayaan program prioritas tanpa ketergantungan berlebihan pada transfer pemerintah pusat.

Selain peningkatan PAD, Ayat juga melihat adanya kemudahan perizinan dan iklim investasi yang dinilai semakin kondusif. Ia mengungkapkan, pada 2025 Riau mencatat realisasi penanaman modal terbesar di wilayah Sumatera.

“Kemudahan investasi tentu akan banyak investor masuk ke Riau. Banyak investor tentu membantu pemerintah daerah dalam membuka lapangan pekerjaan,” katanya.

Ia menilai capaian tersebut menjadi indikator bahwa sektor ekonomi daerah tetap bergerak meskipun kepemimpinan provinsi berada dalam masa transisi.

Ayat menegaskan, investasi yang masuk harus diarahkan pada sektor produktif yang mampu memberikan efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Di luar sektor perkebunan dan infrastruktur, DPRD Riau mendorong pemerintah daerah untuk lebih serius mempromosikan potensi pariwisata kepada investor. Sejumlah destinasi dinilai memiliki prospek besar untuk dikembangkan sebagai sumber PAD baru.

Ia menyebutkan, seperti Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim (Tahura SSH), Kawasan Tahura SSH meliputi 3 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Kampar seluas 3.041,81 Ha, Kabupaten Siak seluas 2.323,33 Ha dan Kota Pekanbaru seluas 806,86 Ha.

Ada juga Water Front City Pekanbaru, dua kawasan ini (Tahura SSH dan WFC) berpotensi menjadi magnet investasi sekaligus penggerak ekonomi daerah.

“Destinasi ini potensial dikembangkan. Jika dikelola serius, bisa menjadi daya tarik baru dan menambah sumber pendapatan daerah,” ungkapnya.

Menurutnya, penguatan sektor pariwisata harus dibarengi dengan pembenahan infrastruktur pendukung serta promosi terintegrasi agar mampu bersaing dengan daerah lain di Sumatera.

Tekankan Soliditas ASN dan Stabilitas Pemerintahan

Di tengah transisi kepemimpinan, Ayat menekankan pentingnya soliditas aparatur sipil negara (ASN) serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam menjaga kesinambungan program pembangunan.

Ia menggarisbawahi empat prinsip kerja yang harus dijalankan, yakni kerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdas, dan kerja tuntas.

“Ikhlas berarti niat yang tulus tanpa mengeluh, cerdas berarti bekerja efektif dengan strategi dan teknologi, tuntas berarti menyelesaikan tugas hingga akhir dengan kualitas terbaik,” tegasnya.

Ayat juga menyampaikan bahwa DPRD Riau saat ini tengah menggodok penguatan fiskal melalui panitia khusus (Pansus) peningkatan PAD sebagai bentuk dukungan terhadap stabilitas keuangan daerah.

“Kombinasi ketiganya akan menghasilkan kinerja yang profesional dan berkarakter,” pungkasnya.(srn3)