Tegas! DPRD Pekanbaru Soroti Dugaan Pelanggaran Perwako 48 dan Campur Tangan ASN dalam Pemilihan RT/RW

SIARAN.CO.ID, PEKANBARU– Komisi I DPRD Kota Pekanbaru memanggil seluruh camat se-Kota Pekanbaru dalam rapat dengar pendapat (hearing), Senin (6/4/2026), menyusul kisruh pelaksanaan pemilihan RT dan RW di sejumlah wilayah.

Hearing tersebut secara khusus menyoroti dugaan pelanggaran Peraturan Wali Kota (Perwako) Nomor 48 Tahun 2025 serta indikasi campur tangan aparatur sipil negara (ASN) untuk memenangkan calon tertentu.

Rapat yang digelar di ruang Komisi I itu turut dihadiri Kabag Hukum Pemko Pekanbaru, Edi Susanto. Pertemuan dipimpin Ketua Komisi I Robin Eduar SE SH MH, didampingi Wakil Ketua Irman Sasrianto serta anggota Aidil Nur Putra SH, Firmansyah Lc MH, Firman SE, dan Syafri Syarif SE.

Dalam forum tersebut terungkap bahwa sekitar 20 persen pelaksanaan pemilihan RT/RW bermasalah. Persoalan yang mencuat meliputi dugaan intervensi oknum lurah, keterlibatan eks narapidana yang tetap terpilih, hingga dugaan pengaturan hasil pemilihan.

Anggota Komisi I Syafri Syarif mengungkapkan adanya laporan warga di Kecamatan Tuah Madani terkait dugaan pengondisian pemenangan calon tertentu.

Ia menyebut praktik tersebut sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap Perwako Nomor 48 Tahun 2025.

“Di Kecamatan Tuah Madani, banyak warga melapor ke kami adanya permainan. Bahkan ada yang seperti menjadi Tuhan, memastikan satu calon menang dan calon lain kalah. Ini kan memalukan,” tegas Syafri dalam rapat yang digelar terbuka tersebut.

Sorotan serupa disampaikan Aidil Nur Putra. Ia mempertanyakan konsistensi penerapan aturan kepada Kabag Hukum, mengingat Perwako 48 secara tegas melarang mantan narapidana mencalonkan diri sebagai RT maupun RW.

Menurut Aidil, di RW 2 Kelurahan Pebatuan, Kecamatan Kulim, terdapat dugaan kuat oknum lurah secara terang-terangan mendukung calon petahana yang berstatus eks narapidana hingga akhirnya terpilih kembali.

“Ada kasus di RW 2 Pebatuan Kulim, oknum lurah terang-terangan mendukung satu calon, yakni RW incumbent, hingga calon itu menang. Padahal eks narapidana. Intervensi lurahnya sangat kuat, ini sama saja lurah mengangkangi Perwako. Tolong ini diselesaikan,” tegas politisi Nasdem itu.

Anggota Komisi I lainnya, Firmansyah Lc, juga menyampaikan bahwa tidak seluruh wilayah mengalami persoalan.

Ia menyebutkan di wilayah Rumbai, khususnya di daerah pemilihannya, proses pemilihan RT/RW relatif berjalan lancar tanpa konflik berarti.

“Di Rumbai, hampir tidak ada permasalahan. Ada yang sudah selesai pemilihannya dan alhamdulillah tidak ada masalah. Sesuai data Kabag Hukum, hanya sekitar 20 persen yang terjadi permasalahan,” ujarnya.

Menanggapi berbagai laporan tersebut, Ketua Komisi I, Robin Eduar menegaskan agar camat bersama Kabag Hukum segera menuntaskan persoalan yang terjadi.

Ia menekankan pentingnya menjaga integritas proses pemilihan RT/RW sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan di tingkat paling bawah.

“Persoalan ini harus segera diselesaikan. Hampir semua laporan warga yang masuk ke Komisi I menyebut adanya pelanggaran terhadap Perwako Nomor 48. Ini tidak boleh dibiarkan,” tegas Robin.

Dalam ini ditegaskannya, Komisi I DPRD Kota Pekanbaru ingin memastikan akan terus mengawal penyelesaian kasus-kasus tersebut, guna menjamin pelaksanaan pemilihan RT/RW berjalan sesuai aturan dan bebas dari intervensi ASN maupun pihak mana pun.(srn1)