Anggaran Pemko Diefisiensi, Dewan Berharap Harus Sesuai Arahan Presiden

SIARAN.CO.ID, PEKANBARU- Ketua DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Isa Lahamid berharap hasil efisiensi anggaran di Pemko, sesuai dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto.

Intinya, untuk kepentingan masyarakat. Memang kegiatan di Pemko Pekanbaru masih belum bisa dilaksanakan secara efektif sampai hari ini, karena efisiensi ini," terangnya.

Namun begitu, dijelaskan Isa, DPRD sesuai fungsinya akan terus memonitoring perkembangan efisiensi anggaran yang saat ini dalam tahap pembahasan di Pemko Pekanbaru.

Yang pasti, efisiensi anggaran masih dalam tahap pembahasan di Pemko Pekanbaru. Setelah pembahasan selesai, Pemko Pekanbaru akan melaporkan hasilnya kepada DPRD Pekanbaru. 

Baca juga:

https://siaran.co.id/news/detail/693/penerimaan-pajak-djp-riau-tembus-rp464-triliun-pph-nonmigas-jadi-andalan

Disebutkannya, hingga saat ini belum mendapatkan laporan update, soal nilai pasti anggaran yang diefisiensi dalam APBD 2025.

Namun dari rapat Banggar DPRD bersama TAPD sebelumnya, efisiensi anggaran dilaporkan sekitar Rp 250 miliar.  Diketahui, APBD Pekanbaru 2025 diketuk palu Rp 3,2 triliun. Sementara hutang tunda bayar sekitar Rp 480 miliar.

"Perkembangan terbarunya kita belum dapatkan updatenya. Pemko dipastikan melaporkan nanti perkembangannya," kata Ketua DPRD Pekanbaru Muhammad Isa Lahamid, Rabu (4/6/2025).

Sekadar diketahui, Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025, meliputi berbagai jenis belanja.

Baca juga:

https://siaran.co.id/news/detail/692/soroti-pembatasan-wilayah-angkut-dlhk-dengan-pelaku-lps

Seperti belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, dan lain-lain.

Inpres ini juga menginstruksikan untuk melakukan revisi anggaran dan memblokir anggaran yang tidak produktif. Selain itu, efisiensi juga menyasar belanja honorarium dan kegiatan pendukung yang tidak memiliki output terukur.

Diharapkan, dana yang dihemat melalui efisiensi ini dapat digunakan untuk program-program prioritas yang lebih produktif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(siaran.co.id/*1)