Hasil RDP Perwako 48 Tahun 2025, Syamsuir: Semua Masukan Akan Disampaikan ke Pimpinan untuk Dibahas Lebih Lanjut

SIARAN.CO.ID, PEKANBARU- Pemerintah Kota Pekanbaru menegaskan Peraturan Wali Kota (Perwako) Nomor 48 Tahun 2025 disusun untuk menghadirkan RT dan RW yang berorientasi kuat pada pelayanan masyarakat.

Berita terkait:

https://siaran.co.id/news/detail/980/dprd-pekanbaru-desak-revisi-perwako-rtrw-tolak-ukk-menggugurkan-dorong-pemilihan-langsung

Hal itu disampaikan Asisten III Setdako Pekanbaru, Syamsuwir, usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPRD Pekanbaru, Rabu (24/12/2025).

“RT dan RW adalah ujung tombak pelayanan. Mereka harus memahami tugas dan fungsi serta mampu merespons persoalan warga, mulai dari sampah, banjir, infrastruktur, stunting hingga anak putus sekolah,” tegas Syamsuwir.

Ia mengakui adanya pro dan kontra di masyarakat, namun Pemko memastikan terbuka terhadap masukan DPRD.

“Kami berterima kasih atas saran Komisi I DPRD. Semua masukan akan kami sampaikan kepada pimpinan untuk dibahas lebih lanjut. Tujuan kita sama, agar pemilihan RT/RW berjalan baik dan tidak menimbulkan masalah,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Setdako Pekanbaru, Edi Susanto, menegaskan sejumlah poin hasil RDP. Pemilihan RT/RW diutamakan dilakukan secara langsung untuk meminimalisir konflik. Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) tetap diberlakukan, namun tidak bersifat menggugurkan calon, melainkan sebagai alat evaluasi.

“Catatan penting dari Komisi I adalah pemilihan RT/RW harus lebih fleksibel dan dipilih langsung oleh masyarakat,” kata Edi.

Selain itu, larangan afiliasi partai politik bagi RT/RW tetap ditegakkan melalui pakta integritas dengan sanksi pemberhentian, serta kewajiban siap melayani warga selama 24 jam dan tidak bekerja di luar daerah.(srn1)