Dua Terdakwa Korupsi Jalan Pulau Kijang–Sanglar Dituntut Berbeda, Tertinggi 8,5 Tahun Penjara

SIARAN.CO.ID, PEKANBARU- Dua terdakwa kasus korupsi proyek rekonstruksi jalan ruas VI Pulau Kijang–Sanglar Tahun Anggaran (TA) 2023 di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) yang merugikan negara sebesar Rp15,4 miliar, dituntut berbeda.

Paling tinggi 8,5 tahun penjara.
Sidang pembacaan tuntutan oleh  jaksa penuntut umum (JPU) Aditya SH itu digelar, Senin (24/11/25) di Pengadilan Tipikor Pekanbaru.

Kedua terdakwa yakni, Direktur PT Gunung Guntur, Eka Agus Syafrudin selaku pelaksana kegiatan (kontraktor) dan, Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) Inhil, Erwanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

JPU dalam amar tuntutannya menyatakan, kedua terdakwa bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

"Menuntut terdakwa Eka Agus Syafrudin dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan," kata Aditya.

Eka juga dihukum membayar denda sebesar Rp500 juta. Apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan 3 bulan.

JPU juga memberikan hukuman tambahan bagi terdakwa berupa membayar uang pengganti (UP) sebesar Rp5,3 miliar. Jika UP tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 4 tahun 3 bulan.

Sementara terdakwa Erwanto JPU menuntutnya selama 6 tahun 6 bulan. Erwanto juga harus membayar denda sebesar Rp50 juta atau subsider 3 bulan kurungan. Erwanto juga dituntut membayar uang pengganti (UP) sebesar Rp719 juta. Jika UP tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 3 tahun 3 bulan.

Kedua terdakwa juga telah mengembalikan uang kerugian negara (KN) dengan menitipkan ke Kejari Inhil. Eka mengembalikan uang sebanyak 150 juta dan Erwanto sebesar Rp50 juta.

Atas tuntutan JPU itu, kedua terdakwa melalui kuasa hukumnya akan mengajukan pembelaan (pledoi). Sidang yang dipimpin majelis hakim Jonson Parancis SH MH ini, dilanjutkan pekan depan.

Dakwaan JPU menyebutkan, proyek rekonstruksi jalan tersebut memiliki pagu anggaran sebesar Rp15.450.000.000. Pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas PUTR Inhil melalui kontrak nomor 600.1.9.3/DPUTR-BM/SP-RKJL/2023/08.01 tertanggal 16 Agustus 2023. Kontrak ditandatangani oleh Erwanto selaku PPK dan Eka Agus Syafrudin sebagai Direktur PT Gunung Guntur.

Masa pelaksanaan proyek ditetapkan dari 16 Agustus hingga 28 Desember 2023. Selama proyek berlangsung, terdapat dua kali pembayaran, yakni uang muka sebesar 20 persen senilai Rp3.079.702.300 pada 8 September 2023 dan pembayaran termin sebesar 31,78 persen senilai Rp4.156.811.532,70 pada 29 Desember 2023.

Namun, berdasarkan laporan akhir dari Konsultan Pengawas PT Ryan Syawal Consultant, progres fisik proyek hanya mencapai 11,47 persen. Angka ini jauh berbeda dengan laporan dari penyedia yang menyatakan progres mencapai 36,78 persen.

Penyedia proyek memalsukan tanda tangan Supervisi Engineering dengan sepengetahuan Erwanto selaku PPK. Proyek ini sempat mengalami tiga kali addendum, termasuk perpanjangan waktu hingga 31 Desember 2024.

Namun, hingga batas waktu tersebut, proyek tak kunjung rampung dan akhirnya diputus kontrak secara resmi pada 17 Februari 2024.

Dalam rangka penyidikan, tim penyidik bersama ahli teknik sipil melakukan pengecekan fisik di lapangan pada 9–12 Februari 2025. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kekurangan signifikan pada volume dan mutu beton yang digunakan.

Berdasarkan Laporan Audit Kerugian Negara dari Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, proyek ini menimbulkan kerugian negara sebesar Rp6.270.011.525,33.(srn3/nur)