Tunggu Eksekusi APBD 2026, DPRD Desak Pemko Pekanbaru Tuntaskan Jalan Berlubang dan Drainase Bermasalah

SIARAN.CO.ID, PEKANBARU– Perbaikan jalan rusak dan penanganan drainase di Kota Pekanbaru masih menjadi pekerjaan rumah yang dinanti masyarakat. Meski Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 telah disahkan dan proses verifikasi gubernur sudah turun, realisasi di lapangan diharapkan segera dipercepat.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Rois menegaskan, desakan percepatan ini bukan tanpa alasan. Ia menyebut aspirasi masyarakat yang ditemui langsung beberapa waktu lalu masih didominasi keluhan jalan berlubang dan sistem drainase yang belum optimal.

“Kita berharap, dan berharap itu satu keharusan karena kita mewakili suara masyarakat. Beberapa waktu lalu saat berjumpa warga, mereka masih menginginkan segera adanya perbaikan jalan rusak yang masih ada,” ujar Rois, Selasa (24/2/2026) di DPRD Pekanbaru.

Menurutnya, sejumlah ruas jalan berlubang harus segera dilanjutkan pengerjaannya. Namun dia juga mengapresiasi langkah Pemerintah Kota (Pemko) yang sudah berbuat, dan kembali bergerak, salah satunya di wilayah Payung Sekaki.

“Alhamdulillah saya melihat di Payung Sekaki sudah dikerjakan. Ini tentu kita apresiasi, tapi yang lain juga harus segera menyusul,” tegas politisi PKS ini.

Tak hanya jalan, persoalan drainase menjadi perhatian serius, terutama menjelang musim hujan.

Rois menilai momentum sebelum curah hujan tinggi harus dimanfaatkan untuk mempercepat normalisasi dan pembangunan saluran air.

“Drainase tentu kita berharap segera juga, mumpung belum datang musim hujan,” katanya.

Ia mengingatkan, alokasi anggaran untuk infrastruktur memang cukup besar dalam APBD 2026. Namun, kebutuhan penanganan drainase yang bermasalah dinilai jauh lebih besar sehingga penggunaannya harus benar-benar tepat guna dan berbasis skala prioritas.

“Dana yang alokasinya cukup besar harus betul-betul dimaksimalkan. Tapi besar pun ternyata belum sebanding dengan kebutuhan drainase yang bermasalah. Jadi harus tepat guna,” jelasnya.

Rois juga menyinggung perlunya evaluasi terhadap master plan penanganan banjir yang disusun pada 2020. Menurutnya, jika dokumen tersebut sudah tidak relevan dengan kondisi terkini, maka pembaruan menjadi keharusan.

“Kalau memang masih ada master plan penanganan banjir yang menggunakan itu, silakan. Tapi kalau perlu diperbaharui, karena itu kan master plan tahun 2020, ya harus ada perbaikan. Harus skala prioritas,” ungkapnya.

Sebagai langkah antisipatif jangka panjang, ia mengusulkan pembangunan kolam-kolam resapan skala kecil yang tersebar di sejumlah RW. Skema ini dinilai lebih realistis dibanding mencari lahan luas di tengah kota yang kian terbatas.

“Sangat sulit cari tanah di tengah kota kalau harus ideal satu hektare atau minimal 60 meter persegi per titik besar. Yang paling efektif, banjir kan biasanya tersebar di beberapa tempat. Akan lebih mudah kalau menggunakan sistem kolam resapan kecil-kecil, bisa dicicil pembangunannya,” paparnya.

Selain membantu pengendalian banjir, konsep tersebut juga dinilai sejalan dengan upaya memperbanyak ruang terbuka hijau di Pekanbaru.

Di sisi teknis, Rois mengingatkan agar pengerjaan drainase tidak sekadar mengikuti tinggi permukaan tanah. Menurutnya, orientasi utama adalah memastikan air dapat mengalir dengan baik.

“Dalam mengerjakan drainase jangan mengikut tinggi permukaan tanah. Tujuannya air itu bisa mengalir,” tegasnya.

Ia pun meminta sinergi antara pemerintah kota, Pemerintah Provinsi Riau, hingga pemerintah pusat dalam membenahi infrastruktur dasar di Pekanbaru. Kolaborasi dinilai menjadi kunci mengingat besarnya kebutuhan dan keterbatasan fiskal daerah.(srn1)