Fraksi PDIP Ingatkan, APBD Ini Uang Rakyat, Bukan untuk Kepentingan Perorangan

SIARAN.CO.ID, PEKANBARU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru menggelar Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (R-APBD-P) 2025, Senin (29/9/2025).

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Dicky Suryadi, didampingi Tengku Azwendi Fajri dan Andry Saputra, serta dihadiri anggota dewan lainnya. Dari pihak eksekutif hadir Pj Sekretaris Daerah (Sekdako) Zulhelmi Arifin, sejumlah pejabat eselon, dan unsur Forkopimda Pekanbaru.

Dalam pandangan umumnya, Fraksi PDI-P menyoroti rendahnya kehadiran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam pembahasan anggaran, yang dinilai menghambat transparansi dan efektivitas penyusunan APBD.

"Kami minta Wali Kota mengevaluasi kinerja Sekda. Jika terus dijabat Pj, dikhawatirkan roda pemerintahan terganggu. Harapan kami, pemerintahan bisa berjalan baik dan profesional," tegas juru bicara Fraksi PDI-P, Zakri.

Zakri juga mengingatkan Pemko agar tidak terlalu optimistis dalam menetapkan nilai R-APBD Perubahan 2025.

"Nilai realistisnya hanya Rp 2,9 triliun, bukan Rp 3,21 triliun. Jangan sampai terjadi tunda bayar lagi. APBD ini uang rakyat, bukan untuk kepentingan perorangan," tegasnya.

Fraksi PDI-P juga mengkritisi sikap OPD yang hadir tanpa data dan dokumen saat diundang hearing, serta mengeluhkan tak satu pun Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD diakomodasi Pemko, padahal Pokir merupakan hasil reses yang menyerap aspirasi masyarakat.

Nada serupa disampaikan Fraksi PAN. Juru bicara Fraksi PAN Irman Sasrianto menilai keterlambatan Pemko menyerahkan draf R-APBD-P 2025 mencerminkan lemahnya komitmen eksekutif.

"Penghapusan alokasi dana Pokir adalah kesalahan besar. Harus segera dikoreksi agar program masyarakat tidak terabaikan," tegas Irman.

Fraksi PKS melalui juru bicara dr Meiza Ningsih meminta Pemko mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mempertimbangkan sistem e-parkir, mengevaluasi kinerja PDAM dan perseroan daerah, serta merealisasikan kegiatan reses dewan.

Sementara Fraksi Demokrat, melalui Pangkat Purba, mendukung rasionalisasi anggaran OPD untuk menyelesaikan proyek infrastruktur dan mengurangi tunda bayar.

Rapat paripurna dilanjutkan dengan agenda jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi yang dijadwalkan berlangsung pada Senin (29/9/2025) malam.(srn1)