Dinilai Tak Serius Selesaikan Sengketa Lahan, Siap-siap Dilaporkan ke Satgas Mafia Tanah dan Kejagung

SIARAN.CO.ID, PEKANBARU– Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru benar-benar dibuat menggeleng kepala atas sikap yang ditunjukkan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pekanbaru, Muji Burohman.

Berita terkait:

https://siaran.co.id/news/detail/851/dinilai-masuk-angin-jawaban-kakan-bpn-buat-komisi-iv-berang

Pasalnya, meski agenda turun lapangan yang dijanjikannya terlaksana, tapi tidak menyelesaikan masalah. Padahal sudah disepakati bersama saat hearing dan tertuang dalam notulensi, sebelum turun lapangan yang di jadwalkan Jumat (19/9/2025), Komisi IV sudah meminta agar pihak BPN Pekanbaru bisa menghadirkan warkah atau SHM yang diterbitkan BPN sebanyak 7 SHM diatas SHM 682 untuk cocokkan, diselesaikan secara non ligitigasi.

Namun itu tidak diindahkan dengan dalih-dalih yang patut diduga adanya praktik permainan mafia tanah di tubuh BPN. Bahkan Kepala Kantor BPN Pekanbaru ini terkesan menutup-nutupi kebenaran yang akan diungkap. Dan juga dari sikap ini dinilai sengaja mempermainkan Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru.

Atas sikap tidak kooperatif tersebut, dan untuk bisa terbuka secara terang benderang soal kepemilikan lahan ini, Komisi IV segera melaporkannya kepada Satgas mafia tanah, dan juga Kejagung dalam waktu dekat ini.

Saat turun lapangan ke lokasi lahan yang berada di Jalan Sudirman (samping Koki Sunda), hanya kuasa ahli waris SHM 682 yang membawa dokumen, sementara BPN tidak membawa satu pun berkas.

Ahli waris menyampaikan bahwa berdasarkan surat yang mereka pegang, tanah itu sah milik mereka dengan batas Jalan Pekanbaru–Bangkinang yang kini menjadi Jalan Sudirman itu. Klaim ini diperkuat oleh kesaksian sepadan tanah, yakni M Sidun dan Tobari, yang menegaskan bahwa mereka memang merupakan sepadan dari tanah SHM 682 atas nama Sahudi.

Saat Komisi IV meminta BPN menunjukkan surat SHM milik Roni Atan CS, Kepala BPN Pekanbaru beralasan bahwa agenda hari itu hanya berupa peninjauan lapangan. Dewan menilai, BPN jelas-jelas sudah ingkar janji.

“Ada sesuatu yang disembunyikan oleh BPN Kota Pekanbaru,” kata Sekretaris Komisi DPRD Pekanbaru Roni Amriel SH MH dengan nada tinggi.

Diungkapkannya, atas sikap yang dianggap tidak wajar itu, Komisi IV DPRD Pekanbaru menduga kuat ada oknum mafia tanah yang bersarang di tubuh BPN Kota Pekanbaru. Karena itu, pekan depan Komisi IV akan melakukan kunjungan kerja ke Kantor Sekjen ATR/BPN di Jakarta untuk melaporkan dugaan mafia tanah tersebut.

Tidak hanya itu, Komisi IV juga akan membawa persoalan ini ke Jaksa Agung Muda Intelijen, Direktur III D Satgas Mafia Tanah.

Untuk diketahui, dalam agenda ini dipimipin Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru Rois, dihadiri juga Wakil Ketua Nurul Iksan, Sekretaris Roni Amriel, serta anggota Komisi IV seperti Zulfan Hafis, Zulfahmi, Roni Pasla, Hamdani, Nofrizal, Pangkat Purba, Faisal Islami, dan Sovia.

Selain pihak BPN, Komisi IV juga melibatkan Satpol PP Pekanbaru, DPM-PTSP, Dinas Perhubungan, Polsek Bukit Raya, kedua belah pihak yang bersengketa, hingga sempadan tanah, Ketua RT, dan RW setempat.

Karena BPN tidak membawa apapun seperti yang disepakati saat hearing, turun lapangan ini berlangsung singkat saja, dan tidak ada keputusan yang bisa diambil.

“Ini sudah berjalan 2–3 bulan. Seharusnya hari ini dokumen dicocokkan. Tapi karena BPN tidak bawa berkas, sidak kita jadi sia-sia. Maka langkah selanjutnya, kita akan membawa kasus ini ke Satgas Mafia Tanah dan Kementerian ATR/BPN di Jakarta,” tegas Juru Bicara Komisi IV, Roni Pasla.

Saat ditanyakan kepada Kepala BPN/ATR Pekanbaru, Muji Burohman, tentang tidak bawa apapun, dia berkilah. Ia menyebut surat yang masuk dari DPRD hanya beragendakan peninjauan lapangan semata.

“Surat yang masuk ke kami itu hanya beragendakan peninjauan lapangan. Jadi kami tidak membawa dokumen resmi. Kalau bawa dokumen resmi itu biasanya di rapat dengar pendapat,” ujarnya membela diri.

Untuk itu, karena BPN dinilai tidak ada niat untuk menyelesaikan persoalan ini dan akan berdampak buruk kepada kontraktor yang saat ini sedang progres bekerja, Komisi IV DPRD Pekanbaru juga mengingatkan supaya pihak pengelola tidak melanjutkan pembangunan swalayan di atas lahan tersebut, karena tidak ada izin resmi sama sekali yang dikeluarkan Pemko Pekanbaru, dan masih bersengketa.

“Kami sangat kecewa. Tidak ada political will dari BPN untuk menyelesaikan masalah ini. Jawaban Kakan BPN mutar-mutar, seakan-akan tidak ada niat baik. Padahal masyarakat sudah lama menjerit akibat konflik lahan ini, apa yang disembunyikan?” tegas Roni Amriel lagi.

Atas sikap ini juga, Komisi IV kuat mencurigai adanya indikasi keterlibatan oknum BPN dalam pusaran mafia tanah.

“Nampaknya Pak Kakan ini masuk angin. Jangan mutar-mutar. Kalau memang ada data, buka saja. Jangan halangi rakyat mencari keadilan,” seru Roni Pasla pula.

Senada, anggota lain, Ir Nofrizal, menuding BPN tidak transparan. Menurutnya, sikap Kepala BPN memperlihatkan lembaga negara ini justru menjadi bagian dari masalah, bukan solusi.

“BPN seharusnya hadir sebagai pengayom, bukan malah jadi penghalang. Kalau terus menutupi, kecurigaan publik bahwa mafia tanah itu justru berasal dari dalam BPN sendiri akan semakin kuat,” tegasnya.

Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru, Rois SAg, menyebut sikap BPN sebagai bentuk pengkhianatan terhadap semangat penyelesaian bersama.

“Kalau ini terus dibiarkan, rakyat yang akan jadi korban. Jangan sampai ada lagi cerita rakyat kecil digusur karena permainan mafia tanah,” ucapnya lantang.(srn1)