APBD 2026 Molor, Pemko Pekanbaru Akui Terkendala Transisi Pemerintahan dan Pemotongan Anggaran

SIARAN.CO.ID, PEKANBARU— Pemerintah Kota Pekanbaru akhirnya angkat bicara terkait keterlambatan pengesahan APBD Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2026.

Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar menyampaikan penjelasan tersebut saat menjawab pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dalam sidang paripurna, Selasa (6/1/2026).

Dalam sidang yang dipimpin Ketua DPRD Pekanbaru Muhammad Isa Lahamid itu, Markarius menegaskan bahwa proses pembahasan APBD 2026 masih terus berjalan, meski tidak sesuai jadwal ideal.

“Alhamdulillah, proses APBD ini terus berjalan. Hari ini kita sudah sampai pada tahap jawaban pemerintah terhadap pandangan fraksi. Isu-isu strategis yang disampaikan DPRD sudah kita jawab,” ujar Markarius.

Salah satu sorotan utama fraksi-fraksi DPRD adalah keterlambatan pengajuan dan pengesahan dokumen perencanaan, yang berdampak langsung pada molornya pembahasan APBD 2026.

Menurut Markarius, keterlambatan tersebut tidak terlepas dari kondisi 2025 sebagai tahun pertama pemerintahan baru di Pekanbaru.

“Ini tahun pertama kami menjabat, sehingga RPJMD harus disusun terlebih dahulu sebagai dasar RKPD. Proses ini memang membutuhkan waktu,” jelasnya.

Selain itu, penyusunan RKPD Kota Pekanbaru juga harus menyesuaikan dengan RKPD Provinsi Riau yang baru ditetapkan pada rentang Agustus hingga Oktober 2025. Kondisi ini membuat tahapan perencanaan daerah ikut bergeser dari jadwal semula.

Faktor lain yang memperberat proses pengesahan APBD adalah adanya pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Dari rencana awal sekitar Rp3,2 triliun, Pemko Pekanbaru mengalami pengurangan anggaran hingga sekitar Rp400 miliar.

“Program sebenarnya sudah disusun. Namun karena ada pemotongan TKD, kami harus melakukan penyesuaian ulang. Program mana yang dikurangi atau disesuaikan tentu perlu pembahasan dan waktu,” ungkap Markarius.

Di tengah keterbatasan tersebut, Pemko Pekanbaru menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai langkah menutup celah anggaran. Untuk tahun 2026, target PAD ditetapkan sebesar Rp1,3 triliun, naik dari capaian saat ini yang berada di angka Rp1,17 triliun.

“Kenaikan PAD menjadi strategi utama kami untuk menutup kekurangan akibat pemotongan TKD, tentunya dengan program yang lebih efisien dan tepat sasaran,” katanya.

Meski menuai kritik DPRD, Markarius menilai keterlambatan pengesahan APBD bukan hanya terjadi di Pekanbaru. Ia menyebut sejumlah daerah lain juga menghadapi persoalan serupa, bahkan ada yang pembahasannya melampaui batas waktu.

“Alhamdulillah, Pekanbaru masih dalam koridor. Banyak daerah lain juga mengalami keterlambatan, bahkan lebih jauh dari kita,” tuturnya.(srn1)